Syarat dan Prosedur Merger (Penggabungan) dalam Perseroan Terbatas

Syarat dan Prosedur Merger (Penggabungan) dalam Perseroan Terbatas

PENGERTIAN MERGER

Secara umum, istilah merger (penggabungan) di dalam Pasal 1 angka 9 UU PT diartikan yaitu  suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

 

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 27 Tahun 1998, merger diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, selanjutnya Perseroan yang menggabungkan menjadi bubar.

 

Adapun Pasal 1 angka 1 PP No. 57 Tahun 2007 menjelaskan merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

 

Apabila mecermati ketentuan diatas, maka UU PT dan PP No. 27 Tahun 1998 lebih menekankan pengertian merger kepada suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan, PP No. 57 Tahun 2007 lebih menekankan merger kepada Badan Usaha yang tidak harus berbentuk Perseroan Terbatas, namun juga dapat badan usaha lainnya yang tidak berbadan hukum.

 

PROSEDUR/ TATA CARA MERGER

UU PT dan PP No. 27 Tahun 1998 menekankan bahwa sebelum suatu perseroan melakukan perbuatan hukum merger, maka hal yang paling pertama yang perlu diperhatikan  adalah kepentingan-kepentingan stakeholder yang terkena dampak perbuatan hukum merger tersebut. Hal ini dianggap wajar, mengingat apabila terdapat keberatan-keberatan yang dilakukan oleh stakeholder, maka tidak menuntup kemungkinan perbuatan hukum merger yang dilakukan digugat dan dibatalkan melalui mekanisme pengadilan.

 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
  2. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
  3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

 

Dalam praktek, untuk menghindari hal-hal yang merugikan perseroan dalam melakukan perbuatan hukum merger, maka perseroan terlebih dahulu baiknya melakukan  Legal Due Diligence/LDD dengan tujuan memeriksa dan melihat apakah proses merger yang dilakukan suatu perseroan tersebut telah benar serta tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.

 

Sesuai dengan UU PT, maka terdapat prosedur yang perlu diikuti untuk melakukan perbuatan hukum merger, yaitu:

 

1. Direksi Menyusun Rancangan Merger

Dalam Pasal 123 UU PT disebutkan direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan. Rancangan Penggabungan tersebut memuat sekurang kurangnya:

  1. Nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
  2. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratanPenggabungan;
  3. Tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;
  4. Rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;
  5. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a UU PT yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
  6. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
  7. Neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
  8. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;
  9. Cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga.
  10. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;
  11. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;
  12. Perkiraan jangka waktu pelaksanaanPenggabungan;
  13. Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
  14. Kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
  15. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

 

Rancangan penggabungan (merger) sebagaimana dimaksud diatas setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.

 

2. Meminta Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Persetujuan RUPS terkait dengan perbuatan hukum merger diputuskan melalui musyawarah mufakat. Namun apabila tidak mencapai kata sepakat dalam musyawarah mufakat tersebut, persetujuan RUPS dilakukan dengan memperhatikan Pasal 89 UU PT, yaitu:

  1. RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
  2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
  3. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

 

3. Mengumumkan Ringkasan Rancangan Merger

Dalam Pasal 127 ayat (1) dan (2) disebutkan direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan (merger) wajib mengumumkan ringkasan rancangan merger-nya paling sedikit dalam 1(satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

 

Pengumuman ringkasan rancangan merger tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan merger di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

 

4. Hak Kreditur Untuk Mengajukan Keberatan Terkait Perbuatan Hukum Merger

Kreditur merupakan pihak yang diberikan hak oleh UU PT untuk mengajukan keberatan akibat tindakan hukum merger yang dilakukan oleh perseroan. Artinya, apabila masih terdapat tagihan terhadap perseroan, maka alangkah baiknya perseroan sebagai debitur menyelesaikan persoalan tagihan tersebut bersama kreditur, Sebab  apabila tidak dilakukan, kreditur dapat menjadi pihak di pengadilan untuk meminta proses merger dihentikan sementara sampai dengan tagihan dari kreditur dibayarkan.

 

Adapun aturan mengenai hak kreditur untuk mengajukan keberatan terhadap perbuatan hukum merger yang dilakukan perseroan diatur dalam Pasal 127 ayat (4) s/d ayat (7) UU PT, yaitu:

  1. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.
  2. pabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
  3. Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.
  4. Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.

 

5. Membuat Akta Merger di Notaris

Pasal 128 UU PT menyebutkan Rancangan merger yang telah disetujui oleh RUPS selanjutnya dituangkan dalam akta penggabungan (merger) yang dibuat di hadapan Notaris dengan Bahasa Indonesia.

 

6. Salinan Akta Merger Diberitahukan dan/atau Diumumkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

Dalam Pasal 129 UU PT, disebutkan Salinan akta merger perseroan dilampirkan pada pengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU PT, atau penyampaian  pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU PT.

 

Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

 

7. Kewajiban Direksi Mengumumkan Merger di Surat Kabar

Pasal  133 ayat (1) UU PT menyebutkan direksi Perseroan yang menerima Penggabungan wajib mengumumkan hasil Penggabungan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.

 

8. Kewajiban Memberitahukan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Dalam Pasal 29 ayat (1) UU 5 Tahun 1999 Jo. PP No. 57 Tahun 2010 disebutkan perseroan yang melakukan merger diwajibkan untuk memberitahukan (melapor) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk dinilai apakah perbuatan hukum merger yang dilakukan terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

 

Adapun jangka waktu pemberitahuan (pelaporan) yang dilakukan oleh perseroan adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis merger tersebut.

 

Perseroan yang wajib memberitahu KPPU adalah perseroan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, yaitu:

  1. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
  2. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah.
  3. Sedangkan bagi perseroan di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

 

AKIBAT HUKUM MERGER-NYA PERSEROAN

Dalam Pasal 122 UU PT menyebutkan terkait akibat hukum dari tindakan merger suatu perseroan yaitu:

  1. Penggabungan (merger) mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
  2. Berakhirnya Perseroan karena merger terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.
  3. Dalam hal berakhirnya perseroan karena marger, maka :
  4. Aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;
  5. Pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan
  6. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

 

HAL-HAL YANG DILARANG DALAM MERGER

Pada dasarnya perbuatan perseroan yang merger adalah sesuatu yang legal (sah menurut hukum) karena dilindungi oleh UU PT. Namun, apabila perbuatan merger yang dilakukan perseroan menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, maka dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi denda atau pidana penjara.

 

Dugaan praktek monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat yang dapat dilakukan perseroan yang melakukan merger adalah :

  1. Perjanjian yang dilarang;
  2. Kegiatan yang dilarang; dan/atau
  3. Penyalahgunaan posisi yang dominan.

 

Larangan-larangan terhadap perbuatan merger yang dilakukan perseroan menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat serta jenis sanksi yang dapat dikenakan diatur dalam:

  1. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
  2. PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan mengenai merger dalam Perseroan Terbatas (PT), silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp :  +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

(ILS Law Firm)

 

 

(Visited 4 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *