14 April 2025

Prosedur Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar PT

Emir Dhia Isad, SH

Konsultan Hukum ILS Law Firm

Perubahan anggaran dasar (AD) adalah bagian penting dari dinamika korporasi. Namun, untuk memastikan bahwa perubahan tersebut sah dan berlaku secara hukum, setiap langkahnya harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Salah satu langkah krusial dalam perubahan anggaran dasar adalah proses pengesahannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai prosedur pengesahan perubahan anggaran dasar PT sesuai peraturan yang berlaku.

Daftar Isi show

Apa Itu Anggaran Dasar PT?

Anggaran dasar adalah dokumen hukum yang berisi ketentuan pokok mengenai:

Nama dan domisili perseroan
Maksud dan tujuan kegiatan usaha
Besaran modal dasar, disetor, dan ditempatkan
Susunan organ perseroan (Direksi dan Komisaris)
Ketentuan RUPS
Hak-hak pemegang saham

AD ditetapkan pada saat pendirian PT dan dapat diubah sesuai kebutuhan, asalkan dilakukan melalui prosedur hukum yang sah.

Dasar Hukum Perubahan Anggaran Dasar

Berikut ketentuan yang menjadi acuan:

1. Pasal 19 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT

“Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.”

2. Pasal 21 Ayat (1) UU PT

“Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.”

Jenis Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan AD yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM meliputi:

Perubahan nama perseroan
Perubahan tempat kedudukan perseroan
Perubahan maksud dan tujuan usaha
Perubahan jangka waktu berdirinya PT
Perubahan status PT (menjadi tertutup atau terbuka)
Perubahan besar modal dasar

Sedangkan perubahan yang hanya perlu dilaporkan antara lain:

Perubahan susunan Direksi/Komisaris
Perubahan alamat kantor dalam wilayah yang sama
Perubahan kegiatan usaha dalam klasifikasi yang sama (KBLI)

Prosedur Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar PT

1. Keputusan RUPS

Semua perubahan AD harus diputuskan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik melalui RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa.

Ketentuan Kuorum RUPS (Pasal 88-89 UU PT):

Dihadiri oleh pemegang saham dengan minimal 2/3 dari total hak suara
Keputusan diambil dengan minimal 2/3 suara dari yang hadir

2. Pembuatan Akta Perubahan oleh Notaris

Setelah RUPS menghasilkan keputusan, notaris membuat akta perubahan anggaran dasar dalam Bahasa Indonesia. Akta ini harus memuat isi perubahan secara rinci dan sesuai dengan hasil keputusan rapat.

3. Pengajuan Permohonan Pengesahan ke Kementrian Hukum

Notaris atau kuasa hukum mengajukan permohonan pengesahan melalui portal AHU Online dengan melampirkan:

Akta notaris perubahan AD
Risalah RUPS
Surat kuasa (jika dikuasakan)
Bukti pembayaran PNBP
Formulir perubahan data

4. Verifikasi Sistem AHU dan Pengesahan

Setelah pengajuan, sistem AHU akan memverifikasi:

Kelengkapan dokumen
Validitas perubahan (apakah sesuai aturan)
Nama dan jenis kegiatan usaha (sinkronisasi dengan KBLI)

Jika disetujui, Kemenhum akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Perubahan AD secara digital.

5. Pencatatan di AHU dan Bukti Pengesahan

Pengesahan AD dapat diakses dalam sistem AHU dan digunakan sebagai bukti perubahan sah. SK pengesahan ini penting untuk:

Perubahan data di bank
Perubahan data di OSS (Online Single Submission)
Pendaftaran dokumen ke instansi lain

Risiko Jika Tidak Disahkan oleh Kementerian Hukum

Perubahan dianggap tidak sah secara hukum
PT tidak dapat menggunakan dokumen perubahan untuk keperluan legal
Risiko gugatan dari pemegang saham yang merasa dirugikan
Penolakan dari pihak ketiga (bank, investor, instansi)

Contoh Kasus Relevan

Perubahan struktur PT yang tidak melalui RUPS dan tidak disahkan oleh Kemenhum dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam transaksi dan tindakan hukum lainnya.

Tips Agar Prosedur Pengesahan Berjalan Lancar

Pastikan dokumen lengkap dan sesuai ketentuan
Gunakan jasa notaris yang berpengalaman
Periksa kembali format KBLI dan tujuan usaha
Lakukan RUPS dengan kuorum dan dokumentasi lengkap
Lakukan pengecekan data AHU secara berkala

Kesimpulan

Pengesahan perubahan anggaran dasar PT merupakan bagian penting dalam menjaga legalitas dan validitas seluruh tindakan hukum perusahaan. Proses ini wajib mengikuti ketentuan Pasal 19 dan 21 UU PT serta prosedur Permenkumham terkait. Dengan mengikuti prosedur secara benar, PT dapat menghindari sengketa hukum dan memastikan dokumen sah di mata hukum dan mitra usaha.