Apakah kontraktor bisa mengajukan PKPU atau pailit jika tidak dibayar sesuai kontrak? Simak solusi hukum yang tersedia dan langkah strategis penyelesaiannya.

Pengantar

Dalam dunia jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa, risiko keterlambatan pembayaran atau bahkan wanprestasi dari pengguna jasa merupakan ancaman serius bagi kelangsungan bisnis kontraktor. Salah satu langkah hukum yang bisa ditempuh adalah melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau permohonan pailit.

Artikel ini membahas secara lengkap bagaimana PKPU dan pailit menjadi solusi kontraktor jika tidak dibayar sesuai kontrak, dasar hukumnya, serta prosedur pengajuan untuk melindungi hak dan keberlangsungan usaha kontraktor.

Permasalahan Tidak Dibayar dalam Kontrak Pengadaan

Dalam proyek pengadaan barang dan jasa, seringkali terjadi permasalahan seperti:

• Keterlambatan pembayaran termin.
• Pemotongan pembayaran tidak sah.
• Gagal bayar atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
• Pengguna jasa mengalami kesulitan keuangan atau likuidasi.

Situasi ini dapat menimbulkan beban berat bagi kontraktor, seperti menunggaknya pembayaran subkontraktor, gaji pekerja, hingga terganggunya operasional perusahaan.

Untuk mengatasi situasi ini, tersedia dua jalur hukum utama: PKPU dan pailit.

Dasar Hukum PKPU dan Pailit di Indonesia

Dasar hukum mengenai PKPU dan pailit diatur dalam:

• Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
• Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), terkait dengan prosedur pengajuan gugatan.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait wanprestasi kontraktual.

Undang-undang ini memberikan hak kepada kreditor, termasuk kontraktor, untuk menuntut hak pembayaran melalui proses pengadilan.

Apa Itu PKPU?

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah mekanisme hukum di mana debitur (pengguna jasa) diberikan kesempatan menunda pembayaran utangnya untuk menyusun rencana perdamaian dengan kreditor.

Tujuan PKPU:

• Memberikan kesempatan bagi debitur menyusun restrukturisasi utang.
• Memberi kepastian kepada kreditor mengenai pelunasan piutang.
• Mencegah likuidasi atau kebangkrutan total perusahaan.

Bagi kontraktor, PKPU adalah langkah strategis untuk mendorong debitur agar membayar utangnya secara terstruktur.

Apa Itu Pailit?

Pailit adalah pernyataan dari pengadilan bahwa seorang debitur berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Akibat pailit:

• Seluruh kekayaan debitur menjadi boedel pailit.
• Pengurusan aset dilakukan oleh kurator.
• Kreditor akan dibayar sesuai dengan pembagian harta pailit yang tersedia.

Pailit lebih bersifat final dan menjadi pilihan jika negosiasi atau PKPU tidak berhasil.

Syarat Mengajukan PKPU atau Pailit

Menurut Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004, untuk mengajukan PKPU atau pailit, syaratnya:

1. Terdapat dua atau lebih kreditor.
2. Debitur memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Artinya, kontraktor hanya perlu membuktikan:

• Ada perjanjian kontrak pengadaan.
• Sudah jatuh tempo sesuai kesepakatan.
• Terdapat keterlambatan atau kegagalan pembayaran.

Tidak perlu membuktikan jumlah minimal utang atau jumlah kreditor tertentu.

Prosedur Pengajuan PKPU oleh Kontraktor

Berikut tahapan umum pengajuan PKPU:

1. Mempersiapkan dokumen bukti utang: Kontrak, berita acara serah terima pekerjaan, invoice, surat tagihan, bukti somasi.
2. Mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga.
3. Pembayaran biaya pendaftaran perkara.
4. Sidang pemeriksaan dalam waktu 20 hari sejak permohonan didaftarkan.
5. Penetapan PKPU Sementara (maksimal 45 hari).
6. Negosiasi rencana perdamaian antara kontraktor dan pengguna jasa.
7. Jika rencana perdamaian diterima mayoritas kreditor, maka PKPU berubah menjadi PKPU tetap dan pembayaran dilakukan sesuai rencana.

Jika perdamaian gagal, maka proses berlanjut ke pailit.

Prosedur Pengajuan Pailit oleh Kontraktor

Jika debitur tidak menunjukkan itikad baik dalam PKPU, kontraktor bisa mengajukan permohonan pailit:

1. Permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga.
2. Pemeriksaan oleh majelis hakim.
3. Putusan dalam waktu maksimal 60 hari.
4. Jika dikabulkan, debitur dinyatakan pailit dan proses pemberesan harta dimulai.

Kontraktor akan menjadi kreditor konkuren, dan berhak atas pembagian hasil lelang harta debitur setelah dipotong hak kreditor preferen.

Keuntungan Mengajukan PKPU atau Pailit bagi Kontraktor

Mengajukan PKPU atau pailit memberi beberapa keuntungan:

• Memberikan tekanan hukum kepada pengguna jasa untuk segera membayar utang.
• Melindungi cashflow kontraktor agar tidak terus-menerus terganggu.
• Memperoleh pembayaran melalui pengelolaan harta pailit.
• Membuka jalan untuk negosiasi restrukturisasi utang.

Langkah ini juga mencegah penyedia jasa menunda pembayaran tanpa konsekuensi hukum.

Risiko dan Pertimbangan Sebelum Mengajukan PKPU atau Pailit

Meski efektif, kontraktor perlu mempertimbangkan:

• Hubungan bisnis jangka panjang: Pengajuan pailit bisa memutus hubungan kerja sama masa depan.
• Biaya proses hukum: Termasuk biaya pengacara, kurator, dan biaya pengadilan.
• Risiko harta debitur kosong: Jika harta pailit tidak mencukupi, kreditor tetap berpotensi tidak mendapatkan pembayaran penuh.

Oleh karena itu, konsultasi hukum dan analisis kelayakan sebelum mengajukan PKPU/pailit sangat disarankan.

Strategi Sebelum Mengajukan PKPU atau Pailit

Langkah strategis yang perlu dilakukan kontraktor:

• Mengirimkan somasi resmi sebagai peringatan awal.
• Melakukan negosiasi pembayaran secara persuasif.
• Mengumpulkan semua bukti kontraktual dan administratif.
• Mengecek kondisi keuangan debitur sebelum memutuskan langkah hukum.
• Konsultasi dengan tim hukum berpengalaman.

Strategi ini bertujuan agar upaya hukum yang ditempuh lebih terarah dan efektif.

Kesimpulan

PKPU dan pailit merupakan salah satu solusi hukum yang sah dan strategis bagi kontraktor yang menghadapi masalah tidak dibayar sesuai kontrak dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Dengan memahami mekanisme, syarat, dan risiko yang ada, kontraktor dapat melindungi haknya secara optimal dan menjaga keberlangsungan usaha.

Namun, karena proses ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, sangat disarankan untuk meminta pendampingan hukum yang berpengalaman agar langkah yang diambil tepat dan sesuai ketentuan.

---

Ingin Konsultasi Hukum Pengajuan PKPU atau Pailit untuk Sengketa Kontrak?

ILS Law Firm siap membantu Anda dalam analisis kelayakan, penyusunan dokumen, pengajuan PKPU atau pailit, serta pendampingan di Pengadilan Niaga secara profesional dan efektif.

📞 Telepon / WhatsApp: 0813-9981-4209
📧 Email: info@ilslawfirm.co.id
🌐 Website: www.ilslawfirm.co.id