Simak cara penyelesaian sengketa antara subkontraktor dan kontraktor dalam proyek konstruksi dan pengadaan. Pelajari jalur hukum dan langkah penyelesaiannya di artikel ini.

Pengantar

Dalam dunia proyek konstruksi dan pengadaan barang/jasa, kerja sama antara kontraktor utama dan subkontraktor merupakan hal yang umum. Namun, seperti dalam hubungan bisnis lainnya, tidak jarang terjadi perselisihan di antara keduanya. Permasalahan seperti keterlambatan pembayaran, kegagalan memenuhi standar pekerjaan, atau pelanggaran kontrak kerap memicu sengketa.

Artikel ini akan membahas secara lengkap bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa subkontraktor dan kontraktor, termasuk dasar hukumnya, jalur yang dapat ditempuh, serta strategi penyelesaian yang efektif.

Bentuk Sengketa Antara Subkontraktor dan Kontraktor

Sengketa antara subkontraktor dan kontraktor dapat beragam, di antaranya:

• Keterlambatan atau ketidakpastian pembayaran dari kontraktor utama kepada subkontraktor.
• Wanprestasi salah satu pihak, seperti subkontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal atau spesifikasi.
• Sengketa volume pekerjaan akibat perbedaan perhitungan antara kontraktor dan subkontraktor.
• Pemutusan kontrak secara sepihak tanpa dasar hukum.
• Tanggung jawab kecelakaan kerja yang melibatkan tenaga kerja subkontraktor.

Memahami bentuk-bentuk sengketa ini penting untuk menentukan langkah hukum yang tepat.

Dasar Hukum yang Mengatur Hubungan Kontraktor dan Subkontraktor

Hubungan antara kontraktor dan subkontraktor diatur oleh beberapa peraturan:

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III tentang Perikatan.
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi.
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (jika terkait proyek pemerintah).
• Isi kontrak/subkontrak antara kontraktor dan subkontraktor.

Kontrak menjadi landasan utama dalam menilai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Subkontraktor dan Kontraktor

Berikut jalur-jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh:

1. Penyelesaian Secara Musyawarah atau Negosiasi

Langkah pertama yang dianjurkan adalah negosiasi langsung antara kontraktor dan subkontraktor.

• Bertujuan mencapai kesepakatan damai tanpa melibatkan pihak ketiga.
• Lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan kerja ke depan.
• Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara atau addendum kontrak.

Negosiasi efektif jika kedua belah pihak bertindak dengan itikad baik.

2. Mediasi

Jika negosiasi langsung gagal, para pihak dapat memilih mediasi.

• Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator netral.
• Mediator membantu menemukan solusi yang menguntungkan kedua pihak tanpa memutuskan secara sepihak.
• Mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan atau sebagai bagian dari proses peradilan.

Dalam proyek pengadaan pemerintah, mediasi biasanya diwajibkan sebelum melanjutkan ke proses hukum formal.

3. Arbitrase

Jika kontrak memuat klausul arbitrase, penyelesaian harus dilakukan melalui lembaga arbitrase, seperti:

• Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
• Lembaga arbitrase lainnya yang disepakati.

Keunggulan arbitrase:

• Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (tidak dapat diajukan banding).
• Proses lebih cepat dan bersifat rahasia dibandingkan proses pengadilan.

Namun, biaya arbitrase bisa lebih tinggi dibandingkan litigasi biasa.

4. Litigasi di Pengadilan Negeri

Jika negosiasi, mediasi, atau arbitrase tidak berhasil, subkontraktor atau kontraktor dapat:

• Mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.
• Menuntut pembayaran, ganti rugi, atau pelaksanaan prestasi sesuai kontrak.

Dalam gugatan, pihak penggugat harus membuktikan:

• Adanya kontrak yang sah.
• Terjadinya pelanggaran kontrak.
• Akibat kerugian yang diderita.

Proses litigasi di pengadilan memerlukan bukti yang kuat dan ketepatan dalam penyusunan gugatan.

5. Pengajuan PKPU atau Pailit

Jika kontraktor atau subkontraktor mengalami kesulitan keuangan berat dan tidak mampu memenuhi pembayaran, pihak yang dirugikan dapat:

• Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
• Jika PKPU gagal, dilanjutkan dengan permohonan pailit.

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Prosedur ini efektif jika pihak yang digugat memiliki aset yang dapat digunakan untuk melunasi utang.

Bukti yang Diperlukan dalam Penyelesaian Sengketa

Untuk memperkuat posisi hukum dalam sengketa, dokumen berikut harus dipersiapkan:

• Kontrak/subkontrak resmi.
• Bukti pembayaran atau invoice.
• Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
• Korespondensi terkait permintaan pembayaran atau perselisihan.
• Surat somasi (teguran hukum).
• Bukti hasil mediasi (jika ada).

Bukti kuat menjadi kunci keberhasilan dalam negosiasi maupun proses hukum formal.

Strategi Efektif Menghadapi Sengketa

Beberapa strategi yang dapat diterapkan:

• Berusaha menyelesaikan secara damai terlebih dahulu untuk menghemat waktu dan biaya.
• Gunakan bantuan penasihat hukum dalam setiap tahapan untuk menjaga posisi hukum yang kuat.
• Kumpulkan bukti sejak awal untuk memperkuat klaim.
• Pilih jalur penyelesaian yang sesuai dengan kondisi dan perjanjian kontrak (negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi).
• Lakukan due diligence atas kondisi keuangan pihak lawan sebelum menentukan strategi.

Dengan pendekatan yang tepat, sengketa dapat diselesaikan dengan efektif dan meminimalkan dampak terhadap kelangsungan proyek.

Kesimpulan

Sengketa antara subkontraktor dan kontraktor dalam proyek konstruksi dan pengadaan barang/jasa merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Penyebab utama sengketa biasanya terkait dengan pembayaran, wanprestasi, atau pelanggaran kontrak.

Tersedia berbagai jalur penyelesaian, mulai dari negosiasi, mediasi, arbitrase, litigasi di pengadilan, hingga permohonan PKPU atau pailit. Pemilihan jalur terbaik bergantung pada kondisi kontrak, hubungan antar pihak, dan kelengkapan bukti.

Untuk melindungi hak dan meminimalkan kerugian, sangat disarankan untuk segera berkonsultasi dengan tim hukum profesional yang berpengalaman dalam sengketa proyek dan pengadaan.

---

Ingin Konsultasi Hukum Terkait Penyelesaian Sengketa Subkontraktor dan Kontraktor?

ILS Law Firm siap membantu Anda menyusun strategi hukum terbaik, mulai dari penyusunan somasi, pendampingan mediasi, gugatan wanprestasi, hingga pengajuan PKPU atau pailit untuk memastikan hak Anda terpenuhi.

📞 Telepon / WhatsApp: 0813-9981-4209
📧 Email: info@ilslawfirm.co.id
🌐 Website: www.ilslawfirm.co.id