Pengajuan Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan

Pengajuan Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan

Actio Pauliana dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kreditur oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan ke pengadilan dengan tujuan membatalkan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya sebelum putusan pernyataan pailit atau setelah putus pernyataan pailit.

 

Pada prinsipnya harta kekayaan debitur baik itu bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk pembayaran kepada kreditur. Oleh karena itu, kreditur dilarang mengalihkan atau memindahkan harta kekayaannya apabila diketahui terdapat permohonan pailit atau putusan permohonan pailit terhadap debitur tersebut ke Pengadilan Niaga.

 

Apabila debitur tetap mengalihkan atau memindahkan harta kekayaannya, maka berdasarkan Prinsip Actio Pauliana, Kreditur memiliki hak untuk mengajukan pembatalan terhadap seluruh tindakan yang dilakukan oleh Debitur berkaitan dengan pengalihan atau pemindahan harta kekayaannya ke Pengadilan.

 

Awalnya pengaturan mengenai Prinsip Actio Pauliana tersebut diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata yang menyebutkan:

“Meskipun demikian, setiap kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur dengan nama apa pun, yang merugikan para kreditur, sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, baik debitur maupun orang dengan atau untuk siapa debitur itu melakukan perbuatan itu, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditur.”

 

Sedangkan dalam perkara kepailitan, aturan mengenai Prinsip Actio Pauliana diatur dalam Pasal 41 s/d Pasal 50 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU K-PKPU”) yaitu sebagai berikut:

 

1. ACTIO PAULIANA SEBELUM PUTUSAN PAILIT

Salah satu hak dari Kreditur adalah membatalkan tindakan hukum yang dilakukan debitur terhadap harta kekayaannya sebelum putusan pailit. Artinya sebelum permohonan pailit dimohonkan atau sementara permohonan pailit dimohonkan, kreditur memiliki hak membatalkan tindakan hukum yang dilakukan debitur berkaitan dengan pengalihan atau pemindahan atau pembayaran kepada pihak lain menggunakan harta debitur.

 

Pasal 41:

  1. Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
  2. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
  3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

 

Ditambahkan oleh Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Hukum Kepailitan (2002: 250) mengemukakan terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi terkait dengan Pengajukan Actio Pauliana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU K-PKPU, yaitu :

  1. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
  2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur;
  3. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditur;
  4. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditur; dan
  5. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

 

Tugas kurator adalah membuktikan telah terpenuhinya ke-5 (lima) syarat tersebut.

 

2. ACTIO PAULIANA SESUDAH PUTUSAN PAILIT

Pasal 50 UU K-PKPU mengatur mengenai pembayaran piutang debitor pailit yang dilakukan oleh krediturnya sesudah putusan pailit diucapkan.

 

Pasal 50:

  1. Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, membayar kepada Debitor Pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.
  2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah putusan pernyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan terhadap harta pailit kecuali apabila yang melakukan dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.
  3. Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor Pailit, membebaskan Debitornya terhadap harta pailit, jika pembayaran itu menguntungkan harta pailit.

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan berkaitan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp : +62812 1941 1661

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

Resa IS

(ILS Law Firm)

 

(Visited 4 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *