Dalam dunia hukum bisnis dan kepailitan, istilah PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) bukanlah sesuatu yang asing. Proses PKPU sering diajukan oleh debitur atau kreditur sebagai upaya restrukturisasi utang sebelum jatuh ke jurang kepailitan. Namun, tak jarang terjadi sengketa dalam proses PKPU yang membuat pihak-pihak tertentu mempertanyakan putusan pengadilan.
Pertanyaannya pun muncul: apakah putusan PKPU dapat dikasasi ke Mahkamah Agung seperti halnya putusan pailit?
Artikel ini akan membahas tuntas mengenai apakah putusan PKPU dapat dikasasi, termasuk perbedaan antara putusan PKPU sementara dan tetap, dasar hukum yang relevan, serta strategi hukum yang bisa digunakan jika Anda merasa dirugikan oleh putusan tersebut.
Pengertian PKPU dalam Hukum Kepailitan
Sebelum membahas lebih jauh soal kasasi, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu PKPU.
PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah mekanisme hukum yang diberikan kepada debitur untuk menunda pembayaran utangnya dengan persetujuan para kreditur, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
PKPU dibagi menjadi dua tahap:
- PKPU Sementara – Berlaku selama 45 hari, dimaksudkan untuk menyusun proposal perdamaian.
- PKPU Tetap – Jika proposal perdamaian membutuhkan waktu lebih lama, PKPU dapat diperpanjang menjadi maksimal 270 hari.
Jenis Putusan dalam Proses PKPU
Dalam proses PKPU, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga:
- Putusan menerima atau menolak permohonan PKPU
- Putusan penetapan PKPU Sementara
- Putusan perpanjangan PKPU menjadi PKPU Tetap
- Putusan homologasi (pengesahan perdamaian)
- Putusan peralihan ke kepailitan
Masing-masing putusan memiliki implikasi hukum berbeda dan tidak semuanya dapat dikasasi.
Apakah Putusan PKPU Dapat Dikasasi?
Jawabannya: Pada Umumnya, Tidak Dapat Dikasasi.
Berdasarkan Pasal 293 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, secara tegas disebutkan:
“Terhadap putusan Pengadilan atas permohonan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa, kecuali terhadap putusan homologasi.”
Artinya:
- Putusan PKPU (seperti permohonan PKPU sementara atau tetap) tidak dapat dikasasi.
- Satu-satunya putusan dalam proses PKPU yang bisa diajukan kasasi adalah putusan homologasi.
Kasasi Hanya Bisa Diajukan Terhadap Putusan Homologasi
Putusan homologasi adalah putusan yang mengesahkan kesepakatan perdamaian antara debitur dan kreditur. Jika ada kreditur atau debitur yang menilai bahwa putusan ini keliru secara hukum, mereka berhak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Dasar Hukum:
Pasal 295 UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan:
“Putusan Pengadilan Niaga mengenai pengesahan perdamaian dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung.”
Mengapa Putusan PKPU Tidak Bisa Dikasasi?
Ada beberapa pertimbangan hukum dan prinsip keadilan di balik ketentuan ini:
- PKPU bersifat sementara dan bertujuan damai, bukan penyelesaian final seperti pailit.
- Proses PKPU bersifat cepat dan terbatas waktu, sehingga tidak mungkin dibebani proses kasasi yang memakan waktu berbulan-bulan.
- Hukum mendorong penyelesaian melalui konsensus antara debitur dan kreditur, bukan proses banding berlarut-larut.
Apa yang Bisa Dilakukan Jika Tidak Setuju dengan Putusan PKPU?
Meskipun kasasi tidak bisa diajukan terhadap semua jenis putusan PKPU, Anda tetap memiliki langkah hukum alternatif, antara lain:
1. Mengajukan Keberatan dalam Rapat Kreditur
Jika Anda kreditur dan menolak rencana perdamaian, Anda bisa menyampaikan keberatan resmi dalam rapat kreditur.
2. Tidak Menyetujui Proposal Perdamaian
PKPU hanya bisa berlanjut jika mayoritas kreditur menyetujui. Jika tidak disetujui, maka debitur akan langsung dinyatakan pailit.
3. Menggugat secara Perdata Tindakan Curang Debitur
Jika debitur diduga menyalahgunakan proses PKPU, Anda bisa mengajukan gugatan perdata atau pidana.
Perbandingan: Kasasi dalam Pailit vs PKPU
| Aspek | Putusan Pailit | Putusan PKPU |
|---|---|---|
| Bisa dikasasi? | Ya | Tidak (kecuali homologasi) |
| Tenggat waktu kasasi | 8 hari (Pasal 11 UU Kepailitan) | 8 hari untuk homologasi |
| Alasan kasasi | Kesalahan penerapan hukum | Hanya untuk kesalahan dalam pengesahan perdamaian |
| Dampak putusan | Final, masuk tahap kepailitan | Masih dapat berakhir damai |
Peran ILS Law Firm dalam Sengketa PKPU
ILS Law Firm memiliki pengalaman luas dalam menangani proses PKPU, baik dari sisi debitur maupun kreditur. Layanan kami mencakup:
- Konsultasi hukum sebelum ajukan PKPU
- Penyusunan proposal perdamaian
- Pendampingan dalam rapat kreditur
- Strategi hukum jika proposal ditolak
- Penyusunan kasasi terhadap putusan homologasi (jika diperlukan)
Kami memastikan klien mendapatkan perlindungan hukum maksimal dengan pendekatan yang cepat, strategis, dan efisien.
Studi Kasus: Kasasi atas Putusan Homologasi (Fiktif)
Sebagai ilustrasi : seorang klien adalah kreditur utama dalam sebuah kasus PKPU. Debitur berhasil memaksakan proposal perdamaian yang menurut klien sangat merugikan karena tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya.
Tim pengacara menilai terdapat cacat hukum dalam proses pengesahan perdamaian (homologasi), dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Hasilnya: Mahkamah Agung membatalkan putusan homologasi, dan proses PKPU dialihkan ke kepailitan, sehingga aset debitur dapat dijual untuk membayar utang klien kami secara adil.
Kesimpulan
Secara umum, putusan dalam proses PKPU tidak dapat dikasasi, kecuali putusan homologasi. Hal ini diatur secara tegas dalam UU No. 37 Tahun 2004 sebagai bagian dari prinsip penyelesaian cepat dan efisien dalam hukum niaga.
Namun, jika Anda merasa dirugikan dalam proses PKPU, masih ada alternatif hukum lain yang bisa Anda tempuh—mulai dari keberatan, pembatalan kesepakatan perdamaian, hingga gugatan perdata.
Agar langkah hukum Anda tepat dan strategis, pastikan untuk berkonsultasi dengan firma hukum berpengalaman seperti ILS Law Firm.
Hubungi ILS Law Firm
🔹 ILS Law Firm – Spesialis PKPU dan Kepailitan
📞 Telepon / WhatsApp: 0813-9981-4209
📧 Email: info@ilslawfirm.co.id
🌐 Website: www.ilslawfirm.co.id
Segera konsultasikan langkah hukum Anda sebelum terlambat.
