Jasa Buat PT / Perseroan Terbatas
Post

Jasa Buat PT / Perseroan Terbatas

PT (Perseroan Terbatas) merupakan salah satu jenis perusahaan (badan usaha) yang  paling banyak didirikan di Indonesia. Salah satu kelebihan PT adalah terdapatnya pemisahan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik /pendiri PT (pemegang saham) dengan harta kekayaan PT/perusahaan. Untuk mendirikan PT, maka terdapat beberapa hal yang perlu anda perhatikan, seperti : PT hanya dapat didirikan

Pendaftaran Merek Ditolak, Ini Upaya Hukumnya
Post

Pendaftaran Merek Ditolak, Ini Upaya Hukumnya

Kegiatan usaha di Indonesia sedang tumbuh sangat pesat, termasuk usaha UMKM. Dalam mengembangkan UMKM tersebut, para pelaku usaha menciptakan suatu prodak yang diberikan suatu merek yang dapat diartikan sebagai tanda pembeda dengan usaha yang dilakukan orang lain. Seperti diketahui bersama, merek suatu usaha didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Namun

Cara Membatalkan Merek Usaha Yang Dipakai Orang Lain
Post

Cara Membatalkan Merek Usaha Yang Dipakai Orang Lain

Dalam dunia bisnis, merek usaha merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan perlindungan, hal itu dikarenakan merek merupakan suatu tanda yang membedakan dengan merek lainnya. Namun menjadi suatu pertanyaan bila merek usaha kita dipakai oleh pelaku usaha lain, apakah kita dapat membatalkan merek tersebut ? Menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Jaminan Hipotik dan Hipotik Kapal
Post

Jaminan Hipotik dan Hipotik Kapal

Hipotik adalah salah satu bentuk jaminan yang dapat digunakan sebagai  pelunasan hutang. adapun dasar hukum Hipotik tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1162 KUHPerdata yang menyebutkan Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.   Pada awalnya hipotik diperuntukan untuk seluruh benda-benda tidak bergerak sebagaimana diatur

Hak Gadai Dalam Hukum
Post

Hak Gadai Dalam Hukum

Hak gadai adalah salah satu jenis hak jaminan suatu barang yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman guna melunasi suatu hutang.   Pengertian hak gadai menurut hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1150 KUHPerdata yang menyebutkan : “ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh penerima gadai atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai atau orang

Jaminan Fidusia Menurut Hukum
Post

Jaminan Fidusia Menurut Hukum

Jaminan fudusia merupakan salah satu hak untuk menjaminkan suatu hak kebendaan untuk melunasi suatu hutang.   Menurut hukum, aturan mengenai jaminan fudusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  (“UU Jaminan Fidusia”).   Dalam UU Jaminan Fidusia  disebutkan bahwa aturan ini tidak berlaku terhadap beberapa hal, yaitu: Hak Tanggungan yang berkaitan dengan

Perbedaan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS)
Post

Perbedaan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS)

Mungkin anda pernah mendengar Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pernah juga mendengar Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSR) ketika ingin membeli rumah atau apartemen. Oleh karena itu, simak dibawah ini perbedaannya:   SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Sertifikat Hak Milik (SHM) dapat diartikan sebagai bukti kepemilikan atas suatu hak atas tanah.   Pasal 21

Penjual / Pelaku Usaha di Toko Online Wajib Miliki Izin Usaha
Post

Penjual / Pelaku Usaha di Toko Online Wajib Miliki Izin Usaha

Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai kewajiban bagi para pelaku usaha yang berjualan di toko online untuk memiliki Izin Usaha. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sisem Elektronik (‘PP No. 80 Tahun 2018’).   Pelaku usaha yang melakukan penjualan di toko online akan masuk kedalam PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).  

Sanksi Hukum Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL
Post

Sanksi Hukum Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL

Dalam hukum terdapat beberapa jenis sanksi hukum yang dapat diketahui, yaitu:  Sanksi hukum pidana; Sanksi hukum adminitrasi. Untuk sanksi hukum pidana dapat dibagi beberapa bentuk, yaitu:  Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, serta Pidana Tambahan yang terdiri dari:  Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman putusan hakim.   Sedangkan untuk sanksi administrasi dapat berupa:

Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3
Post

Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3

PENGERTIAN DUMPING  Pasal 1 angka 24 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) menjelaskan pengertian dumping, yaitu: “Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.”   LARANGAN MELAKUKAN DUMPING Setiap pelaku usaha