24 April 2025

Barang Tak Kunjung Datang: Upaya Hukum Pembeli ke Penjual?

Muh. Aidil Akbar, S.H.

Lawyer ILS Law Firm

Barang tak kunjung datang? Pelajari upaya hukum pembeli terhadap penjual yang wanprestasi. Panduan lengkap prosedur, hak pembeli, dan dasar hukum. Konsultasi di ILS Law Firm.

Daftar Isi show

Pengantar: Masalah Barang Tak Kunjung Dikirim

Dalam transaksi jual beli, baik konvensional maupun daring (online), pembeli memiliki harapan utama yaitu menerima barang yang dibeli sesuai perjanjian. Namun, tidak jarang terjadi kasus di mana barang tak kunjung dikirim atau tidak sampai ke tangan pembeli. Kondisi ini tentu merugikan dan menimbulkan pertanyaan hukum: Apa hak pembeli dan bagaimana upaya hukum terhadap penjual yang ingkar?

Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai langkah hukum pembeli ketika barang tidak dikirim, termasuk dasar hukum, jenis wanprestasi penjual, dan prosedur yang dapat ditempuh untuk melindungi hak pembeli.

Hak Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang menyatakan:

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Artinya, pembeli berhak menerima barang yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika penjual tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka pembeli memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan haknya atau bahkan membatalkan kontrak.

Kewajiban Penjual yang Harus Dipenuhi

Penjual dalam suatu perjanjian jual beli memiliki sejumlah kewajiban utama, antara lain:

Menyerahkan barang sesuai dengan jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah disepakati.
Menanggung adanya cacat tersembunyi (Pasal 1504 KUH Perdata).
Menjamin kepemilikan yang sah atas barang (Pasal 1491 KUH Perdata).

Jika barang tidak kunjung datang, berarti penjual tidak menjalankan kewajibannya, dan hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak, baik karena lalai, sengaja, atau karena alasan lain tanpa pembenaran hukum.

Dalam konteks pembeli, wanprestasi penjual dapat berbentuk:

Tidak mengirim barang sama sekali.
Mengirim barang terlambat dari waktu yang dijanjikan.
Mengirim barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
Menghindar dari komunikasi tanpa alasan jelas.

Situasi-situasi di atas membuka ruang bagi pembeli untuk mengambil tindakan hukum.

Dasar Hukum Tindakan Hukum Pembeli

Langkah hukum pembeli terhadap penjual yang wanprestasi didasarkan pada beberapa ketentuan hukum, antara lain:

1. Pasal 1239 KUH Perdata

“Tiap-tiap perikatan untuk memberikan atau berbuat sesuatu, mengandung kewajiban bagi si berutang untuk memenuhi perikatannya dengan itikad baik.”

Jika penjual tidak menjalankan perikatannya, maka dapat digugat untuk dipaksa memenuhi isi kontrak.

2. Pasal 1243 KUH Perdata

Mengatur tentang tuntutan ganti rugi jika salah satu pihak wanprestasi.

3. Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata

Mengatur bahwa pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Upaya Hukum Pembeli terhadap Penjual

Berikut ini adalah langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli ketika menghadapi penjual yang tidak mengirimkan barang:

1. Mengirim Somasi Hukum

Langkah awal yang disarankan adalah mengirim somasi atau surat peringatan hukum kepada penjual. Somasi berisi:

Permintaan pengiriman barang sesuai perjanjian.
Tenggat waktu yang wajar.
Peringatan bahwa jika tidak ditanggapi, pembeli akan mengambil langkah hukum.

Somasi menunjukkan bahwa pembeli telah bertindak dengan itikad baik sebelum membawa perkara ke ranah hukum.

2. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan

Jika somasi tidak ditanggapi, pembeli dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk:

Menuntut penjual mengirimkan barang sesuai perjanjian.
Menuntut ganti rugi akibat keterlambatan atau kerugian materiil lainnya.
Meminta pembatalan kontrak (resolusi) dan pengembalian uang jika barang tak kunjung datang.

Gugatan ini biasanya diajukan oleh kuasa hukum agar proses hukum berjalan lebih terarah dan kuat secara formal.

3. Tuntutan Ganti Rugi

Jika pembeli mengalami kerugian akibat barang tidak dikirim, maka penjual dapat digugat untuk mengganti kerugian, yang mencakup:

Kerugian finansial langsung (uang yang dibayarkan).
Kerugian atas hilangnya kesempatan bisnis.
Biaya tambahan akibat keterlambatan (misalnya ongkos pinjaman, biaya pengganti, dsb).

Tuntutan ini diperkuat dengan Pasal 1246 KUH Perdata yang menjelaskan bentuk-bentuk ganti rugi, yakni biaya, kerugian, dan bunga.

4. Membatalkan Perjanjian Jual Beli

Jika keterlambatan pengiriman barang dianggap telah melanggar substansi perjanjian, pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian. Permintaan ini harus dilakukan melalui pengadilan agar sah secara hukum.

Dengan adanya putusan pembatalan, maka para pihak dikembalikan pada posisi semula sebelum perjanjian dibuat.

5. Melaporkan ke Otoritas Konsumen (Jika Transaksi Konsumen)

Jika pembeli adalah konsumen dan penjual merupakan pelaku usaha, maka tindakan tidak mengirim barang dapat dilaporkan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak bagi konsumen untuk:

Mendapatkan barang/jasa sesuai perjanjian.
Mendapatkan ganti rugi jika barang tidak diterima.
Melaporkan pelaku usaha yang merugikan ke otoritas terkait.

Risiko Jika Pembeli Tidak Bertindak

Pembeli yang membiarkan haknya dilanggar tanpa tindakan hukum dapat menghadapi beberapa risiko, seperti:

Kehilangan kesempatan untuk menagih.
Masa kadaluarsa hak hukum (verjaring).
Kerugian bertambah besar.
Barang sulit dilacak karena dikuasai pihak ketiga.

Oleh karena itu, penting untuk mengambil tindakan hukum segera dan tepat waktu.

Pencegahan: Tips Sebelum Transaksi

Agar tidak menjadi korban wanprestasi penjual, pembeli dapat menerapkan strategi berikut sebelum melakukan transaksi:

Periksa legalitas penjual (izin usaha, alamat, reputasi).
Gunakan perjanjian tertulis yang memuat syarat pembayaran dan pengiriman.
Simpan semua bukti transaksi, seperti faktur, resi, atau percakapan.
Gunakan sistem escrow atau rekening bersama untuk pembayaran.

Langkah preventif ini penting terutama dalam transaksi online dan lintas daerah.

Kesimpulan

Barang yang tidak kunjung dikirim merupakan bentuk wanprestasi penjual yang dapat ditindak secara hukum. Pembeli memiliki hak untuk meminta pemenuhan perjanjian, menuntut ganti rugi, atau membatalkan perjanjian secara sah. Prosedur hukum harus dilakukan dengan cara yang tepat agar klaim pembeli dapat diakui dan diputus oleh pengadilan.

Langkah hukum yang dilakukan pembeli akan lebih efektif jika disertai pendampingan dari tim hukum profesional, sehingga prosesnya tidak berlarut-larut dan membebani secara emosional maupun finansial.

Konsultasikan Masalah Hukum Anda ke ILS Law Firm

Apabila Anda menghadapi situasi di mana barang yang Anda beli tidak kunjung dikirim oleh penjual, ILS Law Firm siap membantu Anda mengambil langkah hukum terbaik. Kami memiliki pengalaman dalam menangani: