24 April 2025

Barang Dibeli Tidak Sesuai Spesifikasi: Langkah Hukum Pembeli

Resa IS

Lawyer ILS Law Firm

Barang yang dibeli tidak sesuai spesifikasi? Ketahui hak pembeli dan langkah hukum yang bisa ditempuh menurut hukum Indonesia. Konsultasi dengan ILS Law Firm

Daftar Isi show

Pengantar: Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli

Dalam era perdagangan modern, baik secara langsung maupun daring, sering kali pembeli menghadapi situasi di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Ini bisa mencakup kualitas, ukuran, warna, fungsi, atau kondisi barang. Masalah seperti ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen.

Sebagai pembeli, Anda memiliki hak hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Artikel ini akan mengulas secara rinci tentang langkah hukum pembeli jika barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi, serta dasar hukum yang berlaku dalam konteks hukum Indonesia.

Dasar Hukum Perlindungan Pembeli

Perlindungan terhadap pembeli dalam transaksi jual beli barang tidak sesuai spesifikasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Teknis Terkait Barang dan Jasa

Pasal 1320 KUHPerdata

Mengatur syarat sah perjanjian, termasuk kesepakatan mengenai objek dan spesifikasinya. Jika objek (barang) yang diserahkan tidak sesuai dengan yang disepakati, maka terdapat potensi wanprestasi.

Pasal 1491 KUHPerdata

Menetapkan bahwa penjual harus menjamin kepemilikan yang sah atas barang dan tidak adanya cacat tersembunyi.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4: Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
Pasal 7: Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
Pasal 8 ayat (1): Melarang pelaku usaha menawarkan atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji atau spesifikasi.

Hak Pembeli dalam Kasus Barang Tidak Sesuai Spesifikasi

Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan dalam perjanjian, katalog, iklan, atau informasi yang diberikan oleh penjual, maka pembeli memiliki hak-hak sebagai berikut:

Menuntut penggantian barang dengan yang sesuai.
Menuntut pembatalan pembelian dan pengembalian uang (refund).
Menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul.
Mengadukan ke lembaga perlindungan konsumen.

Hak-hak ini dapat ditegakkan melalui jalur non-litigasi (negosiasi dan mediasi) maupun litigasi (pengadilan).

Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Pembeli

Berikut adalah tahapan hukum yang dapat diambil oleh pembeli saat menghadapi kasus barang tidak sesuai spesifikasi:

1. Dokumentasikan Bukti

Langkah pertama adalah mengumpulkan bukti yang mendukung klaim bahwa barang tidak sesuai spesifikasi, seperti:

Iklan atau deskripsi produk
Bukti pembelian
Foto atau video kondisi barang
Surat atau korespondensi dengan penjual

2. Ajukan Komplain atau Somasi kepada Penjual

Pembeli harus mengajukan komplain resmi ke penjual dengan menyampaikan keberatan secara tertulis. Jika tidak ada tanggapan, pembeli dapat mengirimkan somasi hukum, yakni peringatan tertulis untuk memperbaiki, mengganti, atau membatalkan transaksi.

3. Mengajukan Pengaduan ke BPSK

Jika penjual tidak merespons somasi, pembeli dapat mengadukan masalah ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah lembaga quasi-yudisial yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan.

Berdasarkan Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen, BPSK berwenang:

Menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau ajudikasi.
Memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha.

4. Mengajukan Gugatan Perdata

Jika jalur non-litigasi tidak berhasil, pembeli dapat menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).

Isi gugatan bisa berupa:

Permintaan pembatalan perjanjian jual beli
Pengembalian uang (restitusi)
Ganti rugi atas kerugian yang diderita

5. Melaporkan ke Direktorat Perlindungan Konsumen

Jika pelaku usaha juga melanggar peraturan teknis atau perdagangan, pembeli dapat melaporkan ke Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) di bawah Kementerian Perdagangan.

Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perdata

Hakim akan mempertimbangkan beberapa aspek sebelum memutus perkara, seperti:

Adanya kesepakatan spesifikasi yang bisa dibuktikan
Ketidaksesuaian barang dengan perjanjian
Kerugian nyata yang ditimbulkan
Itikad baik dari para pihak

Jika pembeli dapat membuktikan bahwa penjual lalai dalam memenuhi prestasi atau sengaja menyesatkan, maka kemungkinan besar hakim akan memenangkan gugatan pembeli.

Upaya Pencegahan Sengketa Jual Beli

Untuk menghindari sengketa di kemudian hari, pembeli dan penjual sebaiknya:

Selalu membuat perjanjian tertulis yang rinci
Mencantumkan spesifikasi produk secara jelas
Menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa
Menyimpan bukti komunikasi dan transaksi

Pihak yang merasa haknya dirugikan sebaiknya segera mengambil tindakan hukum agar tidak kehilangan peluang penyelesaian.

Kesimpulan

Ketika barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi, pembeli tidak perlu pasrah atau membiarkan kerugian terjadi begitu saja. Hukum Indonesia, baik dalam KUHPerdata maupun UU Perlindungan Konsumen, memberikan ruang bagi pembeli untuk menuntut haknya.

Langkah-langkah seperti komplain tertulis, somasi, pengaduan ke BPSK, atau gugatan perdata adalah jalur sah yang dapat digunakan untuk memperoleh keadilan.

Namun, untuk memperkuat posisi hukum, konsultasi dengan pengacara profesional sangat disarankan agar strategi hukum yang diambil tepat sasaran dan efisien.