Business Judgement Rule Dalam UU Perseroan Terbatas (PT)

Business Judgement Rule Dalam UU Perseroan Terbatas (PT)

Business Judgement Rule merupakan prinsip atau doktrin yang ada dalam hukum perseroan terbatas untuk melindungi keputusan (kebijakan) yang diambil oleh direksi yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian. Artinya, Direksi Perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindakan pengambilan keputusan (kebijakan) yang didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. Oleh karena itu, Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan (kebijakan) yang diambilnya dalam pengurusan perseroan.

 

Namun timbul pertanyaan, bagaimana menentukan suatu keputusan (kebijakan) yang diambil direksi tersebut penuh itikat baik dan kehati-hatian?

 

Dalam praktek, direksi mengambil keputusan (kebijakan) didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar. Namun, apabila keputusan (kebijakan) yang akan diambil tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar sedangkan diketahui keputusan (kebijakan) tersebut harus diambil segera mungkin untuk kepentingan perseroan yang dimana terdapat dua kemungkinan perseroan dapat mendapatkan keuntungan dan perseroan juga dimungkinkan mendapatkan kerugian. Lalu apa yang harus dilakukan oleh direksi tersebut?

 

Direksi sebaiknya berkonsultasi dan meminta persetujuan pemegang saham dan komisaris melalui RUPS. Hal tersebut dianggap penting agar keputusan (kebijakan) yang diambil benar-benar didasarkan prinsip kehati-hatian dan itikat baik. Apabila RUPS menyetujui keputusan (kebijakan) yang diambil oleh direksi, maka direksi seharusnya dilindungi  prinsip/doktrin  business judgement rule.

 

Oleh karena itu, terdapat pendapat yang mengemukakan prinsip business judgement rule tidak dapat diberlakukan kepada direksi yang mengambil suatu keputusan (kebijakan) yang didasarkan pada suatu kecurangan (fraud), menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest), merupakan perbuatan yang melanggar hukum (illegality), serta mementingkan kepentingan pribadinya.

 

Agar direksi mendapatkan perlindungan berdasarkan prinsip business judgement rule, maka Yurisprudensi pengadilan Amerika Serikat dalam perkara Francis vs. United Jersey Bank 432 A.2d 814 (N.J.1981) menawarkan pedoman yang berguna  dijadikan rujukan bagi setiap Direksi perseroan dalam menjalankan tugasnya, yaitu bahwa Direksi harus:

  1. Memiliki pemahaman yang baik mengenai bisnis perseroan yang dipimpinnya;
  2. Dari waktu ke waktu mengetahui kegiatan usaha perseroan;
  3. Melakukan pemantauan kegiatan perseroan;
  4. Menghadiri rapat-rapat Direksi secara teratur;
  5. Melakukan review atas laporan-laporan keuangan perseroan secara teratur;
  6. Menanyakan apabila menjumpai masalah-masalah yang meragukan;
  7. Menyatakan keberatan terhadap dilakukannya perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas melanggar hukum;
  8. Berkonsultasi dengan penasehat (counsel) perseroan.
  9. Mengundurkan diri apabila perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan ternyata tidak dilakukan.

 

PENERAPAN Business Judgement Rule DALAM UU PT

Banyak yang berpandangan dalam UU PT telah mengakomodir prinsip Business Judgement Rule yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan 97, yaitu sebagai berikut:

 

Pasal 92 ayat (1) dan (2):

  1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.

 

Pasal 97: 

  1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
  2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
  3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
  5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
    1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    4. Telah mengambil tindakan untuk mencegahtimbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
  6. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
  7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

 

Apabila mencermati Pasal 92 dan Pasal 97 diatas, maka direksi tetap dapat dilindungi prinsip  Business Judgement Rule apabila keputusan (kebijakan) yang diambilnya dipandang tepat walaupun kemungkinan perseroan mengalami kerugian. Adapun ukuran kebijakan yang tepat yang diambil direksi walaupun perseroan mengalami kerugian  adalah  didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang dimana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar PT. Selain itu, didasarkan pada prinsip kehati-hatikan, itikat baik, tidak menumbulkan benturang kepentingan serta tidak didasarkan kepentingan pribadi direksi.

 

Namun, untuk mengukur  kebijakan yang diambil direksi tersebut telah tepat walaupun kemungkinan perseroan mengalami kerugian, maka dapat diajukan ke pengadilan oleh pemegang saham yang paling sedikit mewakili 10% (sepuluh persen) jumlah saham.

 

Apabila terdapat permohonan pemegang saham dipengadilan, maka direksi memiliki kewajiban untuk membuktikan direksi mengambil keputusan (kebijakan) yang membuat perseroan mengalami kerugian bukan karena kelalaian dan kesalahannya.

 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan penerapan perlindungan hukum terhadap keputusan (kebijakan) yang diambil oleh direksi dalam UU PT tidak selamanya memberlakukan prinisp Business Judgement Rule, sepanjang gugatan pemegang saham dikabulkan pengadilan dengan membuktikan direksi dalam mengambil keputusan (kebijakan) atas dasar kelalaian dan kesalahannya membuat perseroan mengalami kerugian.

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan, silahkan hubungi kantor kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp :  +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

(ILS Law Firm)

 

(Visited 21 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *