15 March 2025

Cara Menggugat Pencabutan IUP Tambang di PTUN

Syukrian Rahmatul'ula, SH

Lawyer ILS Law Firm

Dalam sengketa pertambangan, pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seringkali menjadi permasalahan yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Artikel ini memberikan panduan lengkap mengenai prosedur dan tahapan berperkara di PTUN terkait gugatan pembatalan pencabutan IUP Tambang.

Daftar Isi show

Apa Itu IUP Pertambangan?

IUP Pertambangan adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada perorangan atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara. IUP ini merupakan salah satu instrumen hukum penting dalam sektor pertambangan.

IUP Pertambangan sebagai Objek Sengketa TUN

IUP Pertambangan diberikan melalui kementerian terkait dalam bentuk Surat Keputusan (Bershikking) yang termasuk dalam kategori Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Jika kementerian terkait memutuskan untuk membatalkan IUP, pembatalan tersebut pun umumnya dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Surat Keputusan Tata Usaha Negara merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang terkait.

Wewenang PTUN dalam Sengketa Pencabutan IUP

Sengketa pencabutan IUP oleh pemerintah merupakan wewenang PTUN. Dalam persidangan, PTUN akan menilai apakah surat keputusan pencabutan IUP yang diterbitkan sudah memenuhi prosedur hukum dan asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Batas Waktu Pengajuan Gugatan di PTUN

Pengajuan gugatan di PTUN harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak:

Keputusan atas upaya administratif diterima, atau
Diumumkannya keputusan oleh Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani masalah administratif.

Pihak-Pihak dalam Perkara PTUN

Dalam proses sengketa pencabutan IUP di PTUN, terdapat tiga pihak utama:

Penggugat: Pihak yang mengajukan gugatan pembatalan pencabutan IUP.
Tergugat: Pihak yang menerbitkan objek sengketa berupa surat keputusan pencabutan IUP.
Pihak Terkait: Pihak lain yang terkena dampak gugatan, yang keikutsertaannya dapat diperlukan dalam proses peradilan.

Tahapan Cara Menggugat Pencabutan IUP Tambang di PTUN

Tahapan dan cara menggugat pencabutan IUP atau IUPK tambang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu:

1. Pembuatan Surat Gugatan

Tahap awal adalah menyusun Surat Gugatan yang memuat:

Alasan mengajukan gugatan.
Penjelasan mengenai pencabutan IUP yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas tata kelola pemerintahan yang baik.
Dugaan cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi dalam pencabutan IUP.

2. Pendaftaran Gugatan ke PTUN

Setelah surat gugatan disusun, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan gugatan ke PTUN melalui:

Pendaftaran Online: Melalui sistem e-Court.
Pendaftaran Offline: Datang langsung ke PTSP Pengadilan.

Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung oleh penggugat atau melalui jasa pengacara/kuasa hukum.

3. Pembayaran Biaya Panjar Perkara

Setelah pendaftaran gugatan, lakukan pembayaran biaya perkara:

Secara Online: Pembayaran melalui virtual account jika menggunakan e-Court.
Secara Offline: Pembayaran langsung di kasir PTSP PTUN.

4. Penerimaan Panggilan Sidang

Setelah proses pendaftaran dan pembayaran selesai, penggugat dan tergugat akan menerima panggilan untuk hadir di sidang. Jadwal sidang dapat dilihat melalui:

e-Court: Untuk penggugat.
Pengiriman Panggilan: Melalui juru sita atau kantor pos bagi tergugat.

5. Sidang Pendahuluan (Dismissal Process)

Pada tahap ini, hakim memberikan masukan terkait perbaikan gugatan jika ditemukan kesalahan atau ketidakjelasan. Waktu perbaikan maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari setelah masukan diberikan.

6. Pemeriksaan Persidangan (Jawab-Menjawab)

Tahap pemeriksaan persidangan melibatkan:

Pembacaan gugatan oleh penggugat.
Pengajuan jawaban oleh tergugat.
Tanggapan dari pihak terkait (jika diperlukan).
Sidang replik dan duplik.

7. Sidang Pembuktian

Di tahap pembuktian, masing-masing pihak mengajukan:

Bukti dokumen/tertulis.
Keterangan saksi.
Keterangan ahli.

Setelah pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan akhir.

8. Pembacaan Putusan

Setelah seluruh tahap persidangan selesai, majelis hakim akan mengeluarkan putusan. Jenis putusan di PTUN meliputi:

Dikabulkan: Gugatan penggugat seluruhnya dikabulkan.
Dikabulkan Sebagian: Gugatan diterima sebagian.
Ditolak: Gugatan ditolak karena alasan yang tidak terbukti.
Tidak Dapat Diterima (N.O): Gugatan dianggap cacat administrasi.

Jasa Pengacara Sengketa Pembatalan IUP di PTUN

ILS Law Firm menyediakan layanan pengacara dan advokat yang berpengalaman dalam menangani sengketa pembatalan IUP Pertambangan di PTUN. Kami siap mendampingi Anda sebagai penggugat atau pihak terkait untuk mendapatkan solusi hukum terbaik.