Pengajuan PKPU oleh Debitur Dalam Perkara Kepailitan
Post

Pengajuan PKPU oleh Debitur Dalam Perkara Kepailitan

Salah satu cara debitur agar terhindar dari ancaman kepailitan dan likuidasi yang diajukan oleh kreditur adalah dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Artinya, apabila terdapat permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur terhadap debiturnya di Pengadilan Niaga, maka debitur yang dimohonkan pailit dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan maksud untuk mengajukan Rencana

Rapat Kreditur Dalam Perkara Kepailitan
Post

Rapat Kreditur Dalam Perkara Kepailitan

Dalam UU K-PKPU dikenal istilah “Rapat Kreditur” yang dilakukan setelah debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Adapun hal-hal penting berkaitan dengan “Rapat Kreditur” yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:   1. Rapat Kreditur dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Wajib Dihadiri Kurator Dalam Pasal 85 UU K-PKPU disebutkan dalam Rapat Kreditur,  Hakim Pengawas bertindak sebagai

Business Judgement Rule Dalam UU Perseroan Terbatas (PT)
Post

Business Judgement Rule Dalam UU Perseroan Terbatas (PT)

Business Judgement Rule merupakan prinsip atau doktrin yang ada dalam hukum perseroan terbatas untuk melindungi keputusan (kebijakan) yang diambil oleh direksi yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian. Artinya, Direksi Perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindakan pengambilan keputusan (kebijakan) yang didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. Oleh karena itu, Direksi mendapat perlindungan

Tata Cara Penjualan Saham Perseroan Terbatas (PT) oleh Pemegang Saham
Post

Tata Cara Penjualan Saham Perseroan Terbatas (PT) oleh Pemegang Saham

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) tidak mengenal istilah “penjualan saham”. Namun, istilah yang digunakan adalah “pemindahan saham”. Artinya, penjualan saham dapat diartikan sebagai salah satu cara dari “pemindahan saham”, sehingga apabila terdapat pihak-pihak (pemegang saham) yang akan melakukan tindakan “penjualan saham”, maka perlu pemberhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai syarat