Jasa Buat PT / Perseroan Terbatas
Post

Jasa Buat PT / Perseroan Terbatas

PT (Perseroan Terbatas) merupakan salah satu jenis perusahaan (badan usaha) yang  paling banyak didirikan di Indonesia. Salah satu kelebihan PT adalah terdapatnya pemisahan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik /pendiri PT (pemegang saham) dengan harta kekayaan PT/perusahaan. Untuk mendirikan PT, maka terdapat beberapa hal yang perlu anda perhatikan, seperti : PT hanya dapat didirikan

Business Judgement Rule Dalam UU Perseroan Terbatas (PT)
Post

Business Judgement Rule Dalam UU Perseroan Terbatas (PT)

Business Judgement Rule merupakan prinsip atau doktrin yang ada dalam hukum perseroan terbatas untuk melindungi keputusan (kebijakan) yang diambil oleh direksi yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian. Artinya, Direksi Perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindakan pengambilan keputusan (kebijakan) yang didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. Oleh karena itu, Direksi mendapat perlindungan

Penerapan Fiduciary Duty Dalam UU Perseroan Terbatas (PT)
Post

Penerapan Fiduciary Duty Dalam UU Perseroan Terbatas (PT)

Fiduciary Duty dapat diartikan “direksi” sebagai objek atau pihak yang diberikan kepercayaan oleh pemengang saham untuk menjalankan pengurusan perseroan. Oleh karena dipercaya menjalankan pengurusan perseroan, maka direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan prinsip kehati-hatian,  penuh tanggung jawab dan beritikat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar serta prinsip-prinsip good corporate governace.

Hak Gugat Pemegang Saham Untuk Memeriksa Perseroan Yang Dinilai Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Merugian Perseroan
Post

Hak Gugat Pemegang Saham Untuk Memeriksa Perseroan Yang Dinilai Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Merugian Perseroan

PENGERTIAN PEMERIKSAAN PERSEROAN Pemeriksaan perseroan dapat diartikan sebagai hak dari pemegang saham atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksanaan terhadap perseroan di Pengadilan Negeri guna mendapatkan data atau keterangan atas adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau organ perseroan (direksi atau dewan komisaris) yang berakibat adanya kerugian yang dialami oleh perseroan,

Pemisahan Perseroan Terbatas (PT)
Post

Pemisahan Perseroan Terbatas (PT)

Pemisahan Perseroan dapat dilakukan dengan cara Pemisahan Murni atau Pemisahan Tidak Murni, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 135 UUPT.   1. PEMISAHAN MURNI  Pemisahan murni (split up) berdasarkan Pasal 135 ayat 2 UUPT adalah pemisahan usaha Perseroan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih

Syarat dan Prosedur Akuisisi (Pengambilalihan) Perseroan Terbatas
Post

Syarat dan Prosedur Akuisisi (Pengambilalihan) Perseroan Terbatas

PENGERTIAN AKUSISI Dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) menyebutkan Pengabilalihan (Akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.   Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 27 Tahun 1998

Syarat dan Prosedur Peleburan (Konsolidasi) Perseroan Terbatas
Post

Syarat dan Prosedur Peleburan (Konsolidasi) Perseroan Terbatas

PENGERTIAN PELEBURAN (KONSOLIDASI) Pasal 1 angka 10 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) menyebutkan Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan

Syarat dan Prosedur Merger (Penggabungan) dalam Perseroan Terbatas
Post

Syarat dan Prosedur Merger (Penggabungan) dalam Perseroan Terbatas

PENGERTIAN MERGER Secara umum, istilah merger (penggabungan) di dalam Pasal 1 angka 9 UU PT diartikan yaitu  suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas (PT)
Post

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas (PT)

Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) menyebutkan Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.   Kemudian, untuk diangkat menjadi komisaris terdapat beberapa persyaratan secara umum yang harus dipenuhi sebagaimana diuraikan dalam Pasal

Gugatan Pemegang Saham terhadap Direksi dan/atau Komisaris yang Merugikan Perseroan
Post

Gugatan Pemegang Saham terhadap Direksi dan/atau Komisaris yang Merugikan Perseroan

HAK PEMEGANG SAHAM SERTA DASAR HUKUM MENGAJUKAN GUGATAN Dalam UU PT disebutkan direksi merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengurusan perseroan. Sedangkan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab mengawasi dan memberikan nasehat mengenai jalannya pengurusan perseroan.   Dalam prakteknya, tidak mudah menjadi seorang direksi dan/atau