Direksi serta Kewajiban dan Tanggungjawabnya dalam Perseroan
Post

Direksi serta Kewajiban dan Tanggungjawabnya dalam Perseroan

PENGERTIAN DIREKSI   Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) menyebutkan  Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Hak Pemegang Saham Minoritas Menggugat Organ Perseroan di Pengadilan
Post

Hak Pemegang Saham Minoritas Menggugat Organ Perseroan di Pengadilan

Dalam tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), hubungan antara pemegang saham dan organ perseroan seperti direksi dan komisaris haruslah berjalan dengan baik dan harmonis dengan tujuan perseroan dapat menghasilan suatu produk yang menguntungkan (profit) semua pihak. Namun, dalam prakteknya terkadang kita menemukan banyaknya pemegang saham yang tidak memiliki hubungan baik dengan pemegang saham

Gugatan Pemegang Saham Ke Pengadilan Terhadap Direksi Yang Tidak Ingin Menyelenggarakan RUPS
Post

Gugatan Pemegang Saham Ke Pengadilan Terhadap Direksi Yang Tidak Ingin Menyelenggarakan RUPS

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggungjawab menjalankan pengurusan perseroan. Salah satu wewenang dan tanggungjawab direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan adalah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS dapat diartikan sebagai forum atau tempat dimana direksi  diminta pertanggungjawabannya oleh pemegang saham terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukannya berkaitan dengan menjalankan pengurusan perseroan. Setidaknya terdapat

Aspek Hukum RUPS dan Kewenangannya
Post

Aspek Hukum RUPS dan Kewenangannya

PENGERTIAN RUPS Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  merupakan salah satu organ perseroan yang memberikan ruang untuk berkumpulnya para Pemegang Saham serta organ-organ perusahaan seperti Direksi dan Komisaris untuk membahas persoalan-persoalan yang terjadi di dalam perseroan (perusahaan) baik itu yang akan direncanakan atau yang telah terjadi.   Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 40

Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT)
Post

Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT)

Salah satu konsep yang dibangun di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) adalah “Pembangunan Berkelanjutan”. Artinya, pelaku usaha yang mendirian suatu perseroan terbatas memiliki tanggungjawab terhadap sosial dan lingkungan.   Pengertian Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen PT untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan

Aturan Penggunaan Laba Perseroan Terbatas (PT)
Post

Aturan Penggunaan Laba Perseroan Terbatas (PT)

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) tidak disebutkan pengertian “laba”, Namun, UU PT menegatur mengenai penggunaan laba pada PT.   Apabila penggunaan laba tersebut tidak sesuai dengan UU PT, maka dapat dinilai tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, Organ Perseroan seperti RUPS, Direksi dan Komisaris perlu pemberhatikan aturan mengenai penggunaan

Kewajiban Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan Terbatas (PT)
Post

Kewajiban Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan Terbatas (PT)

Pada dasarnya Direksi memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT berakhir.   Adapun aturan mengenai kewajiban menyampaikan laporan tahunan PT diatur dalam Pasal 66 s/d Pasal 69 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut:   Pasal 66:

Aturan Pembuatan Rencana Kerja Perseroan Terbatas (PT)
Post

Aturan Pembuatan Rencana Kerja Perseroan Terbatas (PT)

Rencana kerja Perseroan Terbatas (PT) dapat diartikan suatu kewajiban yang dilakukan oleh PT untuk merancang program-program apa saja yang akan dilaksanakannya selama setahun guna mencapai target keuntungan (profit). Dalam praktek, rencana kerja yang ditetapkan oleh PT sangat menentukan arah dan pengembagan PT tersebut kedepannya.   Saat ini pengaturan mengenai syarat dan prosedur dalam pembuatan rencana

Hak Pemegang Saham Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Akibat Tindakan Organ Perseroan Terbatas (PT) Yang Merugikan Perusahaan
Post

Hak Pemegang Saham Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Akibat Tindakan Organ Perseroan Terbatas (PT) Yang Merugikan Perusahaan

Pertanyaan : Apakah Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti kerugian akibat tindakan Organ Perseroan (Direksi atau Komisaris) yang merugikan perusahaan ?   Jawaban : Salah satu hak pemegang saham adalah mengajukan gugatan ke pengadilan umum. Gugatan yang diajukan pemegang saham adalah melindungi kepentingan hukumnya sebagai pemegang saham di dalam sebuah PT yang pada

Tata Cara Penjualan Saham Perseroan Terbatas (PT) oleh Pemegang Saham
Post

Tata Cara Penjualan Saham Perseroan Terbatas (PT) oleh Pemegang Saham

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) tidak mengenal istilah “penjualan saham”. Namun, istilah yang digunakan adalah “pemindahan saham”. Artinya, penjualan saham dapat diartikan sebagai salah satu cara dari “pemindahan saham”, sehingga apabila terdapat pihak-pihak (pemegang saham) yang akan melakukan tindakan “penjualan saham”, maka perlu pemberhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai syarat