Saham dan Jenis-Jenis Saham dalam Perseroan Terbatas (PT)
Post

Saham dan Jenis-Jenis Saham dalam Perseroan Terbatas (PT)

Dalam hukum PT, saham dapat diartikan surat berharga yang memiliki nilai atau harga yang berfungsi untuk menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perseroan terbatas (perusahaan).   Terdapat beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan agar saham tersebut dianggap sah sehingga memiliki nilai atau harga sebagaimana diuraikan dalam pasal 48 dan Pasal 49 UU PT, yaitu:   Pasal 48:

Perlindungan Kreditur Terhadap Tindakan Pengurangan Modal Perseroan Terbatas (PT)
Post

Perlindungan Kreditur Terhadap Tindakan Pengurangan Modal Perseroan Terbatas (PT)

Pengurangan modal merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan perseroan terbatas (PT).   Dalam praktek, pengurangan modal PT adalah sesuatu yang sulit dilakukan, sebab tidak hanya memerlukan persetujuan RUPS, namun juga memperhatikan pendapat dari Kreditur.   Untuk melakukan tindakan pengurangan modal pada PT, maka perlu melihat dasar hukumnya yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal

Mengenal Istilah ‘Nomor Induk Berusaha (NIB)’ Untuk Pelaku Usaha/Investor
Post

Mengenal Istilah ‘Nomor Induk Berusaha (NIB)’ Untuk Pelaku Usaha/Investor

Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 2018  yang di dalamnya memperkenalkan sistem dengan nama “Online Single Submission (OSS”). Dalam sistem OSS tersebut, dikenal sebuah perizinan dengan istilah “NIB (Nomor Induk Berusaha).”   Untuk mengetahui terkait dengan NIB tersebut, maka akan dijelaskan sebagai berikut:   PENGERTIAN NIB Nomor Induk Berusaha (NIB)  adalah identitas

Hal-Hal Yang Perlu Diketahui dari Sistem Online Single Submission (OSS)
Post

Hal-Hal Yang Perlu Diketahui dari Sistem Online Single Submission (OSS)

Pasca diberlakukannya PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, terjadi suatu perubahan sistem permohonan perizinan kegiatan usaha di Indonesia yang dimana saat ini wajib memakai sistem yang dinamakan “Online Single Submission (OSS”) atau “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.”   Dengan diberlakukannya sistem OSS ini, maka pihak-pihak yang ingin melaksanakan kegiatan usaha terlebih

Kemudahan Investor Mengurus Perizinan Usaha Dengan OSS
Post

Kemudahan Investor Mengurus Perizinan Usaha Dengan OSS

Pasca reformasi tahun 1998, Indonesia melakukan perubahan sistem khususnya dalam upaya menarik invertor asing datang menanamkan modalnya ke Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.   Dalam UU No. 25 Tahun 2007 terlihat bahwa  Indonesia memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan bagi investor asing yang akan menamankan modalnya ke Indonesia seperti: Hak

Problematika Bilateral Investment Treaties (BITs) di Indonesia
Post

Problematika Bilateral Investment Treaties (BITs) di Indonesia

SEPUTAR BITs Saat ini Indonesia sedang melakukan pembangunan besar-besaran disegala sektor yang salah satunya di bidang Infrastruktur. Tujuan dari pembangunan infrastruktur tersebut adalah tidak lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yag berujung pada kesejahteraan masyarakat.   Tidak mudah melakukan sebuah pembangunan disegala sektor termasuk infrastruktur tanpa adanya  dukungan modal yang kuat. Sebab suatu pembangunan pada

Rencana Penghapusan 54 Daftar Negatif Investasi (DNI) Belum Selesai
Post

Rencana Penghapusan 54 Daftar Negatif Investasi (DNI) Belum Selesai

Pada akhir 2018, Pemerintah memiliki rencana untuk melakukan revisi terhadap Daftar Negatif Indonesia (DNI) yang diatur dalam Penpres No. 44 Tahun 2016. Dengan adanya revisi tersebut dapat dipastikan terdapat bidang-bidang usaha baru yang akan mempermudah peluang Penanam Modal Asing (PMA) untuk melakukan investasi di Indonesia.   Adapun 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI adalah

Pentingnya Membedakan ‘Izin Pelaksanaan Usaha’ dan ‘Hak Atas Tanah’ Sebelum Melakukan Investasi
Post

Pentingnya Membedakan ‘Izin Pelaksanaan Usaha’ dan ‘Hak Atas Tanah’ Sebelum Melakukan Investasi

Salah satu hal terpenting yang perlu diketahui dalam melakukan investasi adalah membedakan antara izin pelaksanaan kegiatan usaha dan hak atas tanah.   Sering kali kita melihat adanya sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan pelaku usaha atau antara pelaku usaha dengan masyarakat akibat adanya tumpang tindih izin pelaksanaan kegiatan usaha yang telah diberikan oleh pemerintah

Aturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing  (TKA) di Indonesia
Post

Aturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang sangat ketat dalam penggunaan tenaga kerja asing. Adapun alasannya yaitu pertama, dari aspek politik, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar di dunia, sehingga penggunaan tenaga kerja asing selalu mendapatkan perlawanan dari banyak pihak dikarenakan dapat mengurangi hak-hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di negaranya sendiri. Selain itu,

Mengenal Daftar Negatif Investasi (DNI) di Indonesia
Post

Mengenal Daftar Negatif Investasi (DNI) di Indonesia

Bagi investor asing, Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan satu hal yang paling utama harus  diketahui sebelum melakukan kegiatan penanaman modal di negara tujuan investasi.   Daftar Negatif Investasi dapat diartikan sebagai pemberitahuan mengenai bidang/jenis kegiatan usaha yang dapat diusahakan dan tidak dapat diusahakan bagi investor asing di Indonesia.   Apabila mengacu pada Pasal 12 ayat