Membatalkan Peraturan Dibawah Undang-Undang Yang Merugikan Investasi di Mahkamah Agung (MA)
Post

Membatalkan Peraturan Dibawah Undang-Undang Yang Merugikan Investasi di Mahkamah Agung (MA)

Tidak dapat dipungkiri, era demokrasi saat ini menimbulkan suatu kebiasaan baru di dalam dunia hukum yaitu menguji keabsahan (legalitas) dari suatu peraturan yang dibuat oleh pembentuk peraturan tersebut. Apabila Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang membatalkan suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah Agung (MA) berwenang membatalkan suatu peraturan dibawah undang-undang yang dinilai bertentangan

Membatalkan Undang-Undang Yang Dinilai Merugikan Investasi di Mahkamah Konstitusi (MK)
Post

Membatalkan Undang-Undang Yang Dinilai Merugikan Investasi di Mahkamah Konstitusi (MK)

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Mahkamah konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan yang setara dengan Mahkamah Agung (MA). Adapun wewenang MK diatur langsung dalam UUD 1945 yaitu sebagai berikut: Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Post

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu jenis peradilan yang disiapkan negara dan berada dibawah Mahkamah Agung (MA).  Adapun wewenang dari PTUN adalah memerika, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara. Di dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang dimaksud “sengketa tata usaha negara” adalah:   “Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha

Arbitrase Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia
Post

Arbitrase Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia

PENGERTIAN ARBITRASE Arbitrase dapat dikatakan sebagai suatu peradilan yang tidak disiapkan oleh negara, namun keberadaannya diakui oleh negara untuk menyelesaikan jenis-jenis sengketa yang timbul dalam dunia usaha/bisnis, perdagangan dan penanaman modal (investasi). Dalam praktek, banyak yang menyatakan arbitrase adalah peradilan swasta. Artinya, dibentuk bukan karena keinginan negara, namun lebih kepada kesepakatan para pihak yang sejak

Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia
Post

Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia

Di Indonesia mengenal 3 (bentuk) lembaga penyelesaian sengketa di bidang investasi, yaitu:   I. LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DISIAPKAN OLEH NEGARA Lembaga penyelesaian sengketa yang disiapkan oleh negara adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus suatu sengketa termasuk sengketa di bidang penanaman modal (investasi), yaitu:   1. Pengadilan umum Pengadilan umum merupakan

Asas-Asas Yang Perlu Diperhatikan Dalam Hukum Investasi Indonesia
Post

Asas-Asas Yang Perlu Diperhatikan Dalam Hukum Investasi Indonesia

Dalam pelaksanaan investasi, asas hukum merupakan satu hal yang dianggap penting, dikarenakan : Merupakan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang investasi; Memperlihatkan apakah peraturan perundang-undangan di bidang investasi tersebut memberikan kepastian hukum, manfaat serta menciptakan keadilan tidak hanya bagi investor, namun juga terhadap negara tujuan investasi, masyarakat serta lingkungan; Dijadikan dasar untuk mengukur apakah

Kewenangan Lembaga Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Dalam Bidang Investasi di Indonesia
Post

Kewenangan Lembaga Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Dalam Bidang Investasi di Indonesia

Pasca reformasi di tahun 1998, Indonesia mulai melakukan perbaikan khususnya di bidang investasi. Perbaikan yang pertama dilakukan adalah mengubah seluruh peraturan perundang-undangan di bidang investasi segera mungkin dengan tujuan agar mudah mengundang para investor ke Indonesia untuk menanamkan modalnya, sehingga perekonomian Indonesia kembali naik setelah terjadi krisis moniter yang perkepanjangan.   Namun, untuk mengubah peraturan

Pentingnya Memahami Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Bidang Investasi Di Indonesia
Post

Pentingnya Memahami Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Bidang Investasi Di Indonesia

Salah satu kelemahan investor (penanam modal) dalam melakukan investasi adalah kurang diberikannya pemahanam terkait bagaimana sistem peraturan perundang-undangan di negara tujuan investasi (host country). Menurut saya sebagai lawyer, memahami sistem peraturan perundang-undangan di negara tujuan investasi sangatlah penting khususnya untuk negara-negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (civil law). Umumnya negara-negara yang menganut sistem hukum

Pentingnya Memahami Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Melakukan Investasi
Post

Pentingnya Memahami Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Melakukan Investasi

Sebelum melakukan investasi, maka hal yang pertama harus diketahui oleh investor (penanam modal) adalah mengetahui bagaimanakah sistem ketatanegaraan dari suatu negara tujuan investasi (host county). Hal tersebut dianggap penting, mengingat sistem ketatanegaran di negara tujuan investasi (host contry) sangatlah mempengaruhi kepastian hukum berusaha bagi para penanam modal (investor) nantinya.   Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal