Pengajuan PKPU oleh Debitur Dalam Perkara Kepailitan
Post

Pengajuan PKPU oleh Debitur Dalam Perkara Kepailitan

Salah satu cara debitur agar terhindar dari ancaman kepailitan dan likuidasi yang diajukan oleh kreditur adalah dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Artinya, apabila terdapat permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur terhadap debiturnya di Pengadilan Niaga, maka debitur yang dimohonkan pailit dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan maksud untuk mengajukan Rencana

Pencocokan Piutang Dalam Perkara Kepailitan
Post

Pencocokan Piutang Dalam Perkara Kepailitan

Ketika kreditur dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang diucapkan, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam harta pailit. Sejak waktu itu pula harta kekayaan debitur dimasukkan sebagai harta pailit. Untuk mengurus harta pailit tersebut, Pengadilan Niaga mengangkat Kurator disamping sekaligus mengangkat pula Hakim Pengawas. Adapun tugas Kurator adalah membuat daftar

Pengajuan Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan
Post

Pengajuan Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan

Actio Pauliana dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kreditur oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan ke pengadilan dengan tujuan membatalkan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya sebelum putusan pernyataan pailit atau setelah putus pernyataan pailit.   Pada prinsipnya harta kekayaan debitur baik itu bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada

Rapat Kreditur Dalam Perkara Kepailitan
Post

Rapat Kreditur Dalam Perkara Kepailitan

Dalam UU K-PKPU dikenal istilah “Rapat Kreditur” yang dilakukan setelah debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Adapun hal-hal penting berkaitan dengan “Rapat Kreditur” yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:   1. Rapat Kreditur dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Wajib Dihadiri Kurator Dalam Pasal 85 UU K-PKPU disebutkan dalam Rapat Kreditur,  Hakim Pengawas bertindak sebagai

Pembentukan Panitia Kreditur
Post

Pembentukan Panitia Kreditur

Apabila membaca UUK-PKPU mengenai panitia kreditur, maka terdapat 2 (dua) jenis panitia kreditur, yaitu panitia kreditur sementara dan panitia kreditur tetap.   PEMBENTUKAN PANITIA KREDITUR Pembentukan panita kreditur diatur dalam Pasal 79 dan 80 UU K-PKPU yaitu sebagai berikut:   Pasal 79 UU K-PKPU menyebutkan : Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, pengadilan dapat

Hak Kreditur Untuk Meletakkan Sita Jaminan Harta Debitur Sebelum Putusan Pailit
Post

Hak Kreditur Untuk Meletakkan Sita Jaminan Harta Debitur Sebelum Putusan Pailit

Pertanyaan : Dapatkah Kreditur memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan pailit di Pengadilan Niaga agar harta kekayaan debitur untuk sementara dilakukan sita agar harta tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain sampai dengan adanya putusan pengadilan?   Jawaban : Dalam berperkara di Pengadilan Umum, pihak Penggugat mempunyai hak untuk meminta kepada majelis hakim untuk meletakkan

Jangka Waktu Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga
Post

Jangka Waktu Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga

Selain “syarat” untuk mengajukan permohonan kepailitan, maka hal yang penting perlu diketahui adalah mengenai “prosedur dan jangka waktu” pengajukan dan penyelesaian permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga. Hal tersebut dianggap penting karena debitur dan kreditur perlu mengetahui apakah pengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga membutuhkan waktu yang lama. Pada dasarnya pengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga

Jenis Kreditur Dalam Gugatan Kepailitan
Post

Jenis Kreditur Dalam Gugatan Kepailitan

Pertanyaan pertama yang timbul dari praktek hukum kepailitan adalah mengapa kreditur memiliki jenis dan hak hukum yang berbeda-beda. Bukankah dengan adanya perbadaan tersebut membuat suatu ketidakadilan bagi kreditur yang memiliki hak yang tidak didahulukan?   Sebelum lebih jauh membahas jenis dan hak hukum dari kreditur, maka hal yang pertama yang perlu dipahami adalah prinsip umum

Pihak Yang Berhak Mengajukan Gugatan Pailit Ke Pengadilan Niaga
Post

Pihak Yang Berhak Mengajukan Gugatan Pailit Ke Pengadilan Niaga

Dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU K-PKPU”) disebutkan beberapa pihak yang berhak mengajukan permohonan kepalititan di Pengadilan Niaga, yaitu:   1. KREDITUR Pada dasarnya kreditur memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepailitan di Pengadilan Niaga sepanjang memenuhi persyaratan, yaitu: Debitur memiliki 2 (dua) kreditur atau lebih; Debitur tidak membayar

Syarat Mengajukan Gugatan Pailit Terhadap Debitur ke Pengadilan Niaga
Post

Syarat Mengajukan Gugatan Pailit Terhadap Debitur ke Pengadilan Niaga

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU K-PKPU”) disebutkan: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”