Syarat dan Prosedur Pengajuan Gugatan Sederhana di Pengadilan
Post

Syarat dan Prosedur Pengajuan Gugatan Sederhana di Pengadilan

Dalam rangka menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri dengan mengedepankan prinsip peradilan cepat, sederhanana, dan ringan, maka Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan suatu peraturan yaitu Perma 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.   Adapun hal-hal berkaitan dengan gugatan sederhana akan dijelaskan sebagai berikut: PENGERTIAN

Bisakah Pihak Yang Wanprestasi Dilapor Penggelapan atau Penipuan ?
Post

Bisakah Pihak Yang Wanprestasi Dilapor Penggelapan atau Penipuan ?

Pertanyaan : Selamat siang, Rekan bisnis saya memiliki utang kepada saya yang dimana kami buatnya dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut, rekan bisnis saya berjanji akan melunasinya selama 12 (dua) belas bulan setelah perjanjian ditandatangani. Namun dalam kenyataannya rekan bisnis saya tidak membayarnya setelah 12 (dua belas) bulan, sehingga menurut saya dia telah wanprestasi

Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri
Post

Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri

Dalam mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:   I. MENENTUKAN BENTUK GUGATAN Dalam mengajukan suatu gugatan perdata dipengadilan negeri, maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah menentukan bentuk gugatannya, apakah gugatan tersebut adalah gugatan wanprestasi (cidera janji) atau gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).   Apabila gugatan yang

Gugatan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif di PTUN
Post

Gugatan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif di PTUN

Objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan (beschikking) yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final.   Terapat 2 (dua) model gugatan yang diajukan ke PTUN terkait objek gugatan berupa keputusan (beschikking) tersebut, yaitu (1) Gugatan Fiktif Positif dan (2) Gugatan Fiktif Negatif, yaitu sebagai berikut:   I. GUGATAN FIKTIF

Hak Retensi dan Hak Subtitusi Dalam Surat Kuasa Khusus Advokat
Post

Hak Retensi dan Hak Subtitusi Dalam Surat Kuasa Khusus Advokat

Dalam surat kuasa yang diberikan seorang klien kepada advokat terkadang terlihat istilah “hak retensi” dan “hak subtitusi”. Banyak klien yang secara langsung mendandatangani kuasa tersebut tanpa terlebih dahulu bertanya apa maksud/pengertian dari istilah tersebut. Dibawah ini penulis memberikan penjelasan mengenai hak retensi dan hak subtitusi sebagai berikut:   Hak Retensi Hak Retensi adalah hak untuk

Mengenal Jenis-Jenis Sita Dalam Perkara Perdata
Post

Mengenal Jenis-Jenis Sita Dalam Perkara Perdata

Sita (Beslag) adalah tindakan hukum pengadilan untuk melakukan penyitaan dan pengawasan terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat (debitur) atas dasar permohonan Penggugat  (kreditur) yang dalam gugatannya sebagai jaminan untuk membayar hutang Tergugat (kreditur) yang tidak mampu dilunasinya.   Yahya Harahap memberikan pengertian sita yang dapat dimaknai sebagai prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyitaan,

Perbedaan Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Post

Perbedaan Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Umumnya terdapat 2 (dua) jenis gugatan perdata yang sering diajukan pihak-pihak yang dirugikan oleh pihak lain ke pengadilan negeri, yaitu: Gugatan wanprestasi (ingkar janji); dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).   Bagi seorang advokat pastinya membedakan antara gugatan wanprestasi (ingkar janji) dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah sesuatu yang tidak sulit, sebab hal tersebut

Pengajuan Gugatan Wanprestasi Terhadap Rekan Bisnis (Debitur) Yang Tidak Membayar Hutang
Post

Pengajuan Gugatan Wanprestasi Terhadap Rekan Bisnis (Debitur) Yang Tidak Membayar Hutang

Apabila terdapat rekan bisnis (debitur) telah berjanji untuk membayar hutangnya dengan jangka waktu yang ditentukan, namun tidak menepati janjinya, maka pihak kreditur (berpiutang) memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk memaksa debitur membayar hutangnya tersebut yang disertai dengan permintaan ganti kerugian berserta bunga.   Namun, sebelum mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, alangkah