Litigasi & Non-litigasi

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, terdapat suatu mekanisme hukum yang memungkinkan pihak ketiga untuk turut serta dalam sebuah perkara yang sedang berjalan, yang dikenal

Asas ne bis in idem merupakan prinsip hukum yang melarang seseorang diadili atau dituntut secara hukum lebih dari satu kali atas perkara yang sama. Prinsip

Dalam proses peradilan, khususnya perkara perdata, seringkali kita mendengar istilah “gugatan ditolak” dan “gugatan tidak dapat diterima“. Meskipun keduanya sama-sama berujung pada penolakan terhadap gugatan,

Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. PK diatur dalam Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah

Mendapat panggilan sidang sebagai tergugat dalam perkara perdata tentu menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan untuk sebagian besar orang. Dengan pemahaman yang tepat dan langkah-langkah yang

Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang diatur dalam sistem peradilan di Indonesia, yang memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan

Kasus investasi bodong kerap menjadi perhatian publik di Indonesia. Modusnya bervariasi, mulai dari iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat hingga janji investasi tanpa risiko. Fenomena

Pertanyaan :Berapa lama jangka waktu permohonan banding perdata dan pengajuan memori banding ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri ? Jawaban : Dalam hukum acara perdata

Pertanyaan :Berapa lama jangka waktu permohonan kasasi dan memori kasasi kasus perdata diajukan ke Pengadilan ? Jawaban : Kasasi merupakan upaya hukum biasa terakhir dalam

Dalam sistem peradilan Indonesia, upaya hukum banding memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak puas dengan putusan tingkat pertama untuk mengajukan memori banding. Sebagai respons, pihak