Sanksi Hukum Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL
Post

Sanksi Hukum Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL

Dalam hukum terdapat beberapa jenis sanksi hukum yang dapat diketahui, yaitu:  Sanksi hukum pidana; Sanksi hukum adminitrasi. Untuk sanksi hukum pidana dapat dibagi beberapa bentuk, yaitu:  Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, serta Pidana Tambahan yang terdiri dari:  Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman putusan hakim.   Sedangkan untuk sanksi administrasi dapat berupa:

Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3
Post

Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3

PENGERTIAN DUMPING  Pasal 1 angka 24 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) menjelaskan pengertian dumping, yaitu: “Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.”   LARANGAN MELAKUKAN DUMPING Setiap pelaku usaha

Perizinan Pengelolaan Limbah B3
Post

Perizinan Pengelolaan Limbah B3

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.   Pasal 1 angka 23 UU PPLH: “Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.”

Izin Lingkungan untuk Kegiatan Usaha
Post

Izin Lingkungan untuk Kegiatan Usaha

PENGERTIAN IZIN LINGKUNGAN Izin Lingkungan merupakan salah satu syarat yang wajib dimiliki pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya yang diwajibkan memiliki AMDAL atau UKL-UPL.   Dari uraian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku usaha diberikan yang diberikan kewajiban untuk menyusul AMDAL dan UKL-UPL, memiliki kewajiban juga untuk mengurus dan memiliki IZIN LINGKUNGAN.   Pada

Perbedaan UKL-UPL dan SPPL
Post

Perbedaan UKL-UPL dan SPPL

Pada dasarnya setiap kegiatan usaha wajib memiliki perizinan dibidang lingkungan dengan tujuan agar dapat menjaga serta terhindar dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.   Salah satu bentuk perizinan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha dibidang lingkungan tersebut disebut dengan “AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Namun, tidak semua jenis usaha wajib memiliki AMDAL sebagaimana diatur dalam UU

Mengenal AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
Post

Mengenal AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Salah satu kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah menjaga lingkungan agar terhindar dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.   Setidaknya terdapat beberapa dampak  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang akan terjadi apabila kegian usaha yang dijalankan tidak dibarengi dengan kegiatan menjaga lingkungan, yaitu:  Mudah terjadi banjir, Tanah mudah longsor, Terjadi pencemaran di air, udara

Pengaturan Ekspor Nikel di Indonesia
Post

Pengaturan Ekspor Nikel di Indonesia

Salah satu pemberitaan yang menarik dibahas saat ini adalah dinamika pemberlakukan larangan ekspor nikel di Indonesia. Seperti diberitakan beberapa media menyatakan pemerintah segera memberlakukan atuan mengenai pelarangan ekspor biji nikel kadar rendah pada 1 Januari 2020, lebih cepat dari kebijakan sebelumnya yaitu tahun 2020 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.   Setidaknya terdapat 3

Kewajiban Divestasi Saham Penanam Modal Asing Dalam Usaha Pertambangan di Indonesia
Post

Kewajiban Divestasi Saham Penanam Modal Asing Dalam Usaha Pertambangan di Indonesia

PENGERTIAN DIVESTASI SAHAM Salah satu kewajiban dari pelaku usaha pertambangan khususnya yang memiliki modal asing di Indonesia adalah melakukan “divestasi saham” kepada peserta Indonesia.   Kewajiban melakukan divestasi saham kepada peserta Indonesia haruslah dimaknai sebagai konsekuensi terpaksa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha penanam modal asing yang memilih menanamkan modalnya pada sektor pengelolaan/pemanfaatan sumber daya

Aturan Pidana Dalam Hukum Pertambangan Minerba
Post

Aturan Pidana Dalam Hukum Pertambangan Minerba

Banyak yang mengatakan pemberian sanksi dalam hukum pidana haruslah ditempatkan paling terakhir (ultimum remedium), artinya apabila terdapat sanksi yang dapat diterapkan selain sanksi pidana, maka sanksi tersebut jauh lebih baik di dahulukan seperti pemberian sanksi administratif.   Dalam praktek, khusus untuk  UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menerapkan asas

Kewajiban Melakukan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri
Post

Kewajiban Melakukan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri

Salah satu kewajiban pelaku usaha pertambangan adalah melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Adanya aturan mengenai kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri tersebut tidak lepas dari beberapa norma hukum yang ada di dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:   Pasal 102: Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah