Jaminan Hipotik dan Hipotik Kapal
Post

Jaminan Hipotik dan Hipotik Kapal

Hipotik adalah salah satu bentuk jaminan yang dapat digunakan sebagai  pelunasan hutang. adapun dasar hukum Hipotik tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1162 KUHPerdata yang menyebutkan Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.   Pada awalnya hipotik diperuntukan untuk seluruh benda-benda tidak bergerak sebagaimana diatur

Hak Gadai Dalam Hukum
Post

Hak Gadai Dalam Hukum

Hak gadai adalah salah satu jenis hak jaminan suatu barang yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman guna melunasi suatu hutang.   Pengertian hak gadai menurut hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1150 KUHPerdata yang menyebutkan : “ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh penerima gadai atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai atau orang

Jaminan Fidusia Menurut Hukum
Post

Jaminan Fidusia Menurut Hukum

Jaminan fudusia merupakan salah satu hak untuk menjaminkan suatu hak kebendaan untuk melunasi suatu hutang.   Menurut hukum, aturan mengenai jaminan fudusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  (“UU Jaminan Fidusia”).   Dalam UU Jaminan Fidusia  disebutkan bahwa aturan ini tidak berlaku terhadap beberapa hal, yaitu: Hak Tanggungan yang berkaitan dengan

Perbedaan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS)
Post

Perbedaan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS)

Mungkin anda pernah mendengar Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pernah juga mendengar Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSR) ketika ingin membeli rumah atau apartemen. Oleh karena itu, simak dibawah ini perbedaannya:   SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Sertifikat Hak Milik (SHM) dapat diartikan sebagai bukti kepemilikan atas suatu hak atas tanah.   Pasal 21

Pengaturan Hak Tanggungan Menurut Hukum
Post

Pengaturan Hak Tanggungan Menurut Hukum

Dalam melakukan kegiatan usaha terkadang pelaku usaha membutuhkan modal yang besar untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan modal besar termasuk mencari investor yang benar-benar ingin membiayai kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh pelaku usaha. Namun, dalam praktek hal tersebut kecil kemungkinan terjadi, sebab tidak banyak pelaku usaha yang

Membedakan HGB, Hak Pakai dan HGU
Post

Membedakan HGB, Hak Pakai dan HGU

Bagi Investor, tanah /lahan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan sebelum melakukan investasi tertutama bagi mereka bergerak dalam kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya alam.   Namun timbul suatu pertanyaan yaitu hak-hak atas atas tanah apa saja yang dapat diberikan kepada investor untuk melakukan kegiatan usaha?   Apabila mengacu pada Pasal 16 UU No. 5 Tahun

Mengenal Hak Pengelolaan (HPL) dan Peruntukannya Kepada Pihak Ketiga
Post

Mengenal Hak Pengelolaan (HPL) dan Peruntukannya Kepada Pihak Ketiga

Pengertian Hak Pengelolaan Dalam praktek hukum terkadang kita mendengar istilah “Hak Pengelolaan” atau disingkat dengan “HPL”. Selain itu, mendengar juga “Setifikat Hak Pengelolaan” atau disingkat dengan “SHPL”   Setelah mendengar istilah HPL atau SHPL tersebut, maka banyak pihak membuka UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”). Namun, pasca membuka UUPA ternyata istilah “HPL”

Status Hukum Tanah Eigendom Saat Ini
Post

Status Hukum Tanah Eigendom Saat Ini

Sebelum UU No. 5 tahun 1960 lahir dan diundangkan, Indonesia mengenal jenis-jenis hak atas tanah yang berasal dan bersumber dari hukum eropa (barat) yang dikenal dengan istilah hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan hak van gebruik.   Adapun ke-4(empat) jenis hak atas tanah tersebut dijelaskan sebagai berikut: Hak Eigendom dapat diartikan hak milik atas