Citilink Gugat Sriwijaya Air di PN Jakarta Pusat
Post

Citilink Gugat Sriwijaya Air di PN Jakarta Pusat

Anak usaha PT. Garuda Indonesia yakni  PT. Citilink Indonesia akhirnya menggugat Sriwijaya Group (Sriwijaya Air dan NAM Air) atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian bisnis antara kedua grup maskapai penerbangan ini.   Gugatan ini merupakan buntut dari sengketa kerja sama manajemen (KSM) antara grup maskapai pelat merah itu dengan Sriwijaya Air Group.   Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat,

Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi Telah Dihapus Oleh Mahkamah Konstitusi
Post

Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi Telah Dihapus Oleh Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi telah menghapus Penjelasan Pasal 124 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur terkait pengendalian menara telekominikasi maksimal 2 % (dua persen) dari NJOP.   Pemohon mendalilkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 124 UU No. 28 Tahun 2009 ditujukan kepada penyedia menara telekomunikasi. Pasal

Pentingnya Membuat Undang-Undang Kepelabuhanan Tersendiri
Post

Pentingnya Membuat Undang-Undang Kepelabuhanan Tersendiri

Seperti diketahui bersama, sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang kepelabuhanan yang diatur secara tersendiri. Hal tersebut dikarenakan politik hukum saat ini menganggap hal-hal yang berkaitan dengan kepelabuhanan merupakan bagian dari “pelayanan”. Oleh karena itu, apabila ingin mengetahui mengenai sistem kepelabuhanan di Indonesia, maka perlu melihat dan memperhatikan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan.

Gugatan First Media Ke Pengadilan TUN Terhadap Kominfo Berujung Proposal Perdamaian
Post

Gugatan First Media Ke Pengadilan TUN Terhadap Kominfo Berujung Proposal Perdamaian

Pada tangal 2 November 2018 PT First Media Tbk (KBLV) menggugat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.   Dari laman (website) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta diketahui, gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 266/G/2018/PTUN.JKT diajukan First