Prosedur PHK Atas Dasar Inisiatif Pekerja/ Buruh
Post

Prosedur PHK Atas Dasar Inisiatif Pekerja/ Buruh

Pada dasarnya PHK dapat berasal dari inisiatif dari dari pekerja/buruh. Terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh untuk melakukan PHK berdasarkan inisiatifnya sendiri, yaitu: pertama, dengan mengajukan permintaan pengunduran diri dan kedua, permohonan kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).   1. Prosedur PHK Karena Permintaan Pengunduran Diri Pasal 162 ayat (3) UU No. 13 Tahun

Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Pengusaha
Post

Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Pengusaha

Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha (PHK) adalah kehendak atau inisiatif yang berasal dari pengusaha itu sendiri karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja/buruh atau mungkin karena faktor lain seperti terjadinya pengurangan tenaga kerja, perusahaan tutup karena merugi, perubahan status dan sebagainya.   Apabila dilihat dari sisi kemungkinan, maka pengusaha dapat melakukan PHK terhadap

Tiga Tahapan Penyelesaian Sengketa Antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh
Post

Tiga Tahapan Penyelesaian Sengketa Antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh

Pada dasarnya mekanisme atau tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh didasarkan pada UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PHI”).   Sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh disebut dengan “Perselisihan Hubungan Industrial” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU PHI, yaitu:   “Suatu perbedaan pendapat

Empat Jenis Sengketa Di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
Post

Empat Jenis Sengketa Di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Dalam hukum hubungan industrial, istilah sengketa tidaklah dipergunakan untuk menyebuat adanya suatu ketidaksepahaman antara “pekerja” dengan “pengusaha”. Namun, apabila timbul suatu ketidaksepahaman antara “pekerja” dan “pengusaha”, maka istilah yang digunakan adalah “perselisihan”. Oleh karena itu, dalam prakteknya, UU No. 2 Tahun 2004 disebut dengan UU Penyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial.   Apabila mengacu pada Pasal 1