3 April 2025

Dampak Hukum Penggunaan Merek Tanpa Izin: Resiko & Sanksi?

Muh. Aidil Akbar, S.H.

Lawyer ILS Law Firm

Menggunakan merek milik orang lain tanpa izin bukan hanya tindakan tidak etis, tetapi juga melanggar hukum. Banyak pelaku usaha yang tanpa sadar atau sengaja menggunakan nama, logo, atau kemasan yang menyerupai merek terkenal — padahal tindakan ini bisa menimbulkan dampak hukum serius, termasuk gugatan dan pidana.

Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang dampak hukum penggunaan merek tanpa izin, disertai dengan aturan dan pasal hukum yang berlaku di Indonesia.

Daftar Isi show

Apa Itu Penggunaan Merek Tanpa Izin?

Penggunaan merek tanpa izin terjadi saat seseorang atau badan usaha menggunakan merek yang:

Telah terdaftar resmi atas nama pihak lain di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
Digunakan untuk barang atau jasa sejenis
Dilakukan tanpa persetujuan pemilik merek terdaftar

Hal ini sering terjadi dalam bentuk:

Menjual produk dengan merek tiruan
Menggunakan logo atau kemasan mirip dengan merek terkenal
Mendaftarkan ulang merek pihak lain atas nama pribadi

Dasar Hukum Penggunaan Merek Tanpa Izin

Pengaturan mengenai pelanggaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terutama:

🔸 Pasal 83 ayat (1):

Pemilik merek terdaftar dapat menggugat setiap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis.

🔸 Pasal 100 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain secara keseluruhan untuk barang dan/atau jasa sejenis dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000.

🔸 Pasal 21 ayat (1):

Permohonan merek akan ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar.

Dampak Hukum yang Ditimbulkan

1. Gugatan Perdata

Pemilik merek berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk menuntut:

Penghentian penggunaan merek
Ganti rugi finansial
Permintaan penyitaan produk yang melanggar

2. Pidana Penjara dan Denda

Jika terbukti penggunaan merek dilakukan secara sengaja dan sistematis, pelaku bisa dijerat pidana sesuai Pasal 100 UU Merek.

3. Penghapusan Merek Pihak Pelanggar

Jika pelanggar mendaftarkan merek yang serupa, pemilik sah bisa mengajukan pembatalan merek ke DJKI atau melalui gugatan (Pasal 77).

4. Kerugian Reputasi dan Usaha

Kehilangan kepercayaan pelanggan
Produk ditarik dari peredaran
Bisnis masuk daftar hitam platform online

Cara Menghindari Masalah Hukum Merek

Lakukan pencarian merek sebelum memutuskan nama usaha: https://pdki.dgip.go.id
Daftarkan merek Anda secara resmi di DJKI sejak awal
Hindari penggunaan desain, logo, kemasan yang menyerupai milik kompetitor
Gunakan jasa konsultan hukum untuk validasi sebelum branding