Empat Jenis Sengketa Di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Empat Jenis Sengketa Di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Dalam hukum hubungan industrial, istilah sengketa tidaklah dipergunakan untuk menyebuat adanya suatu ketidaksepahaman antara “pekerja” dengan “pengusaha”. Namun, apabila timbul suatu ketidaksepahaman antara “pekerja” dan “pengusaha”, maka istilah yang digunakan adalah “perselisihan”. Oleh karena itu, dalam prakteknya, UU No. 2 Tahun 2004 disebut dengan UU Penyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial.

 

Apabila mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004, disebutkan pengertian “Perselisihan Hubungan Industrial” adalah:

“Suatu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

 

Dari uraian Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) jenis perselisihan yang diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yaitu :

  1. Perselisihan hak, merupakan perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
  2. Perselihan kepentingan, merupakan perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syaratsyarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
  3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), merupakan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
  4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, merupakan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

 

Ke-4 (empat) jenis perselisihan diatas diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan jangka waktu  selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama. 

 

Namun, yang perlu dipahami sebelum diajukannya suatu gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka pihak pekerja wajib menyelesaikan perselisihannya melalui mekanisme “Biparit”. Apabila upaya penyelesaian bipartit tersebut tidak tidak menghasilkan kesepakatan (deadlock), maka selajutnya pekerja membawa perselisihannya kepada ke lembaga tripartit yang berada di naungan Kementrian Ketenagakerjaan. Nantinya, pekerja akan diberikan kesempatan untuk memilih apakah menyelesaikan perselisihannya melalui Konsuliasi, Mediasi atau Arbitrase.

 

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan terkait aturan perselisihan hubungan industrial (PHI), silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp : +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

(ILS Law Firm)

 

(Visited 4 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *