Hak Gugat Pemegang Saham Untuk Memeriksa Perseroan Yang Dinilai Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Merugian Perseroan

Hak Gugat Pemegang Saham Untuk Memeriksa Perseroan Yang Dinilai Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Merugian Perseroan

PENGERTIAN PEMERIKSAAN PERSEROAN

Pemeriksaan perseroan dapat diartikan sebagai hak dari pemegang saham atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksanaan terhadap perseroan di Pengadilan Negeri guna mendapatkan data atau keterangan atas adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau organ perseroan (direksi atau dewan komisaris) yang berakibat adanya kerugian yang dialami oleh perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga.

 

SYARAT PENGAJUKAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERSEROAN DI PENGADILAN

Terdapat 2 (dua) syarat yang perlu diperhatikan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan di Pengadilan yaitu  syarat formil dan syarat materiil, yaitu:

 

SYARAT FORMIL

1. Pihak Yang Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Permohonan Pemeriksanaan Perseroan

Dalam Pasal 138 ayat (3) disebutkan beberapa pihak yang memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan pemeriksaan perseroan di pengadilan, yaitu:

  1. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Artinya, pemegang saham wajib mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) jumlah saham untuk mengajukan permohonan pemeriksaan di Pengadilan terhadap suatu perseroan.
  2. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
  3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.

 

2. Pemeriksaan Perseroan Hanya Dapat Diajukan Setelah Terlebih Dahulu Pemohon Meminta Kepada RUPS

Dalam Pasal 138 ayat (4) dan (5) disebutkan pemeriksaan perseroan hanya dapat diajukan ke Pengadilan apabila Pemohon (pemegang saham atau pihak lainnya) terlebih dahulu meminta data dan keterangan kepada RUPS, namun Perseroan tidak memberikannya.

 

Permintaan yang diajukan oleh pemohon untuk meminta data atau keterangan kepada RUPS wajib dilakukan dengan alasan yang wajar dan beritikat baik.

 

3. Permohonan Pemeriksaan DIajukan di Pengadilan Negeri Domisili Perseroan

Dalam Pasal 138 ayat (2) disebutkan pemeriksaan perseroan diajukan oleh pemohon yang memiliki legal standing di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Sebagai contoh, perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan, hanya dapat diajukan permohonan pemeriksaaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

 

SYARAT MATERIL

Wajib membuktikan “Perbuatan Melawan Hukum (PMH)” yang dilakukan oleh Perseroan atau Organ Perseroan (Direksi atau Dewan Komisaris)

Pemegang saham atau pihak lain yang mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan di Pengadilan wajib membuktikan “Perbuatan Melawan Hukum” yang dilakukan oleh perseroan atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris sehingga membuat perseroan atau pihak ketiga mengalami kerugian.

 

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dimaksud adalah sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu :

Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

 

PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMERIKSAAN PERSEROAN

Pasal 139 ayat (1) secara implisit menyebutkan terdapat 2 (dua) kemungkinan putusan terhadap permohonan pemeriksaan perseroan tersebut yaitu : (1) permohonan diterima dan (2) permohonan ditolak.

 

Permohonan pemeriksaan perseroan ditolak dikarenakan tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikat baik.

 

Sedangkan apabila permohonan pemeriksaan dikabulkan, maka:

  1. Pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.
  2. Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli.
  3. Ahli berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui.
  4. Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaanpemeriksaan.
  5. Ahli wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya.

 

Selain itu, dalam Pasal 141 UU PT menyebutkan:

  1. Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.
  2. Biaya pemeriksaan dibayar oleh Perseroan.
  3. Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebankan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

 

PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DIKABULKAN

Dalam Pasal 140 UU PT mengatur mengenai hasil laporan pemeriksaan ahli wajib dilaporkan oleh pengadilan, yaitu:

  1. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.
  2. Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan mengenai pemeriksaan perseroan, silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp :  +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

(ILS Law Firm)

 

(Visited 5 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *