9 April 2025

Hak Kreditur dan Debitur Dalam Proses Kepailitan

Adi Surya Wijaya, SH, MH

Lawyer ILS Law Firm

Dalam perkara kepailitan, dua pihak utama yang paling terlibat adalah kreditur (pemberi utang) dan debitur (penerima utang). Namun, banyak yang belum memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam proses pailit, termasuk saat pengadilan menyatakan pailit hingga pemberesan harta.

Pemahaman mengenai hak kreditur dan debitur sangat penting agar proses kepailitan berjalan secara adil, efisien, dan sesuai hukum. Artikel ini disusun oleh ILS Law Firm untuk membahas secara komprehensif peran, posisi hukum, dan hak yang dimiliki oleh para pihak dalam proses kepailitan di Indonesia.

Daftar Isi show

Dasar Hukum

Semua ketentuan mengenai hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam kepailitan diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Putusan Pengadilan Niaga
Doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung

Hak Kreditur dalam Proses Kepailitan

1. Mengajukan Permohonan Pailit

Setiap kreditur yang memiliki utang jatuh tempo dan dapat ditagih berhak mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga terhadap debitur.

2. Mengikuti Rapat Kreditur

Kreditur berhak hadir dan memberikan suara dalam rapat kreditur, termasuk saat:

Verifikasi tagihan
Penunjukan kurator
Penentuan sikap terhadap usulan perdamaian (jika ada)

3. Mendaftarkan Tagihan

Kreditur harus mendaftarkan tagihannya kepada kurator dalam waktu yang ditentukan agar masuk dalam daftar pembagian.

4. Menerima Pembayaran Sesuai Urutan

Berdasarkan urutan prioritas, kreditur menerima pembayaran dari hasil pemberesan harta debitur.

5. Mengajukan Keberatan

Jika kreditur merasa dirugikan oleh kurator, dia bisa mengajukan keberatan ke Hakim Pengawas.

Urutan Prioritas Kreditur

Jenis Kreditur	Urutan Pembayaran
Kreditur Separatis (bank, dengan jaminan)	Pertama atas jaminan
Kreditur Preferen (pajak, gaji pekerja)	Berikutnya
Kreditur Konkuren (tanpa jaminan)	Paling akhir

Catatan: Jika harta debitur tidak cukup, kreditur konkuren bisa tidak menerima pelunasan penuh.

Hak Tambahan Kreditur Separatis

Kreditur separatis seperti bank memiliki hak untuk:

Menjual objek jaminan (tanah, rumah, kendaraan)
Melakukan eksekusi sendiri (Pasal 55 UU Kepailitan)
Tidak tunduk sepenuhnya pada kurator, kecuali dalam masa penundaan 90 hari

Kewajiban Kreditur

Harus membuktikan keberadaan tagihan
Tidak boleh mengambil tindakan hukum sendiri terhadap harta pailit
Mengikuti mekanisme yang ditentukan pengadilan & kurator

Hak Debitur dalam Proses Kepailitan

1. Mengajukan Pembelaan Diri

Sebelum diputuskan pailit, debitur dapat memberikan jawaban dan bukti di pengadilan bahwa syarat pailit tidak terpenuhi.

2. Mengajukan PKPU

Debitur memiliki hak mengajukan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sebelum diputus pailit, untuk menyusun perjanjian damai dengan kreditur.

3. Mengajukan Banding atau Kasasi

Jika tidak menerima putusan pailit, debitur dapat mengajukan upaya hukum lanjutan dalam waktu yang telah ditentukan.

4. Memantau Proses Pemberesan

Debitur berhak mendapat informasi dari kurator mengenai tahapan proses, termasuk nilai aset dan jumlah tagihan yang telah diverifikasi.

Konsekuensi Hukum Bagi Debitur Pailit

Kehilangan hak mengelola dan menguasai aset
Tidak dapat menjalankan kegiatan bisnis atas nama pribadi/perusahaan
Aset pribadi bisa ikut disita jika perusahaan berbentuk perorangan
Jika terbukti curang, bisa dituntut pidana (Pasal 289 KUHP)

Apa yang Dilakukan Kurator?

Kurator berperan penting dalam proses pailit, bertugas:

Mengurus harta debitur
Menjual aset secara transparan
Menyusun daftar tagihan
Membagi hasil ke kreditur

Hak dan kewenangan kurator diatur ketat oleh UU dan diawasi oleh hakim pengawas.

Contoh Kasus Fiktif

PT Citra Digital, sebuah startup, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena tidak membayar utang kepada dua vendor. Vendor A adalah kreditur separatis (memiliki jaminan kantor), sementara Vendor B kreditur konkuren (tidak ada jaminan). Kurator menjual aset dan membayar Vendor A terlebih dahulu. Vendor B hanya menerima sebagian kecil karena kekurangan harta.

Tips Hukum dari ILS Law Firm

Untuk kreditur, segera daftar tagihan dan siapkan bukti tagihan secara lengkap
Untuk debitur, pertimbangkan PKPU sebelum pailit ditetapkan
Hindari pengalihan aset menjelang pailit – bisa dianggap curang
Gunakan jasa pengacara untuk menghindari kekeliruan hukum dan administratif