Jaminan Hipotik dan Hipotik Kapal

Jaminan Hipotik dan Hipotik Kapal

Hipotik adalah salah satu bentuk jaminan yang dapat digunakan sebagai  pelunasan hutang. adapun dasar hukum Hipotik tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1162 KUHPerdata yang menyebutkan Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.

 

Pada awalnya hipotik diperuntukan untuk seluruh benda-benda tidak bergerak sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Namun, dalam perkembangannya, setelah UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Benda-Benda Berkaitan Dengan Tanah (“UU HT”) diterbitkan, maka seluruh benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah yang akan dijaminan memakai “Hak Tanggungan”. Sedangkan Hipotik lebih diperuntukkan untuk kapal yang akan dijaminkan khususnya yang memiliki berat diatas 20m3.

 

Halim HS dalam bukunya “perkembangan hukum jaminan di Indonesia” (2007: 197) memiliki pendapat hukum bahwa :

““Apabila dikaji dari beratnya, kapal dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kapal yang beratnya kurang dari 20m3 dan kapal yang beratnya di atas 20m3 . Perbedaan beratnya, akan berpengaruh pada jenis pembebanan jaminan. Apabila beratnya kurang dari 20m3 , maka lembaga jaminan yang digunakan adalah fidusia, sedangkan kapal yang beratnya di atas 20m3 , maka pembebanannya menggunakan hipotik kapal.”

 

Untuk mengetahui kapal sebagai objek jaminan, maka dapat melihat dasar hukumnya yang tertera dalam beberapa peraturan, yaitu :

  1. Pasal 314 ayat (3) KUHD,
  2. Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage 1993 yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2005; serta
  3. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU Pelayaran”).

 

Pasal 314 ayat (3) KUHD :

 “Atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembukuan dan andil-andil dalam kapalkapal dan kapal-kapal pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotik.”

 

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :

Pasal 1 angka 12 :

“Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.”

 

Pasal 60 : 

  1. Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.
  2. Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.
  3. Setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek.
  4. Grosse Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
  5. Dalam hal Grosse Akta Hipotek hilang dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan.

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan berkaitan Hipotik, maka silahkan hubungi kami dibawah ini :

Handphone/WhatsApp : +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis:

(ILS Law Firm)

(Visited 3 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *