Jangka Waktu Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga

Jangka Waktu Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga

Selain “syarat” untuk mengajukan permohonan kepailitan, maka hal yang penting perlu diketahui adalah mengenai “prosedur dan jangka waktu” pengajukan dan penyelesaian permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga.

Hal tersebut dianggap penting karena debitur dan kreditur perlu mengetahui apakah pengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga membutuhkan waktu yang lama.

Pada dasarnya pengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga dengan permohonan gugatan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Umum adalah sesuatu yang berbeda.

Apabila berkaitan dengan pengajuan permohonan kepailitan, maka prosedur dan jangka waktunya telah ditentukan secara limitatif dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU K-PKPU”). Artinya, UU K-PKPU telah memberikan batasan jangka waktu kepada Pengadilan mulai dari pendaftaran sampai dengan persidangan untuk menyelesaikan suatu permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur atau debitur.

Untuk mengetahui aturan mengenai prosedur dan jangka waktu pengajukan dan penyelesaian permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, maka dapat dilihat dalam Pasal 3 s/d Pasal 20 UU K-PKPU yang akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

 

I. PENDAFTARAN PERMOHONAN PAILIT DI PENGADILAN NIAGA

  1. Kreditur atau Debitur mengajukan pendaftaran permohonan kepailitan terhadap debitur di Kepaniteraan Pengadilan Niaga yang dimana daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.
  2. Pengajuan permohonan tersebut diajukan oleh seorang Advokat. Artinya, UU K-PKPU memberikan penegasan kepada kreditur untuk memakai jasa advokat untuk mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga;
  3. Sidang Pemeriksanaan atas permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Namun, atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan di daftarkan.

 

II. PERSIDANGAN PERMOHONAN PAILIT DI PENGADILAN NIAGA

  1. Pengadilan akan memanggil Kreditur dan Debitur melalui juru sita dengan surat kilat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan;
  2. Sebelum putusan pengadilan atas permohonan pailit diucapkan, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk :
    1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur;
    2. Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:
      1. Pengelolaan usaha Debitur; dan
      2. Pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan Debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.
  3. Permohonan kepailitan yang diajukan ke pengadilan akan dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU telah terpenuhi. Artinya, pengadilan mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan kreditur atau debitur apabila memenuhi syarat:
    1. Debitur memiliki 2 (dua) kreditur atau lebih;
    2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang kepada salah satu kreditur; dan
    3. Utang yang tidak dibayar lunas oleh debitur harus jatuh tempo dan dapat ditagih.
  4. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan (diputus) paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

 

III. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA

Terdapat 2 (dua) upaya hukum yang dapat diajukan oleh kreditur atau debitur apabila tidak puas dengan putusan permohonan pailit Pengadilan Niaga, yaitu:

 

1. Upaya Hukum “Kasasi” di Mahkamah Agung

  1. Putusan permohonan pailit di Pengadilan Niaga dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung;
  2. Permohonan kasasi tersebut diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan yaitu dengan cara mendaftarkanya kepada Kepada Panitera Pengadilan Niaga yang memutus permohonan pailit;
  3. Terdapat hak bagi Kreditur yang tidak diikutkan dalam persidangan permohonan kepailitan untuk mengajukan upaya hukum kasasi;
  4. Permohonan kasasi yang diajukan wajib disampaikan bersamaan dengan Memori Kasasi;
  5. Termohon kasasi memiliki hak untuk mengajukan bantahan melalui Kontra Memori Kasasi;
  6. Sidang Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
  7. Putusan atas permohonan kasasi diucapkan (diputus) paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

 

2. Upaya Hukum “Peninjauan Kembali” di Mahkamah Agung

  1. Putusan kasasi permohonan pailit dapat dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung;
  2. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dengan cara mendaftarkanya kepada Kepada Panitera Pengadilan Niaga yang memutus permohonan pailit;
  3. Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan wajib disampaikan bersamaan dengan Memori Peninjauan Kembali;
  4. Termohon Peninjauan Kembali memiliki hak mengajukan bantahan melalui Kontra Memori Peninjauan Kembali;
  5. Sidang Pemeriksaan atas permohonan Peninjauan Kembali dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung;
  6. Putusan atas Peninjauan Kembali diucapkan (diputus) paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung.

 

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan berkaitan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp :  +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

Penulis :

(ILS Law Firm)

 

(Visited 6 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *