Jenis Kreditur Dalam Gugatan Kepailitan

Jenis Kreditur Dalam Gugatan Kepailitan

Pertanyaan pertama yang timbul dari praktek hukum kepailitan adalah mengapa kreditur memiliki jenis dan hak hukum yang berbeda-beda. Bukankah dengan adanya perbadaan tersebut membuat suatu ketidakadilan bagi kreditur yang memiliki hak yang tidak didahulukan?

 

Sebelum lebih jauh membahas jenis dan hak hukum dari kreditur, maka hal yang pertama yang perlu dipahami adalah prinsip umum yang berlaku dalam hukum jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata.

 

Pasal 1131 KUHPerdata:

“Segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan debitur.”

 

Dari uraian Pasal 1131 KUHPerdata tersebut diatas memunculkan suatu pertanyaan yaitu apabila jumlah kreditur lebih dari 1 (satu) orang yang kemudian ternyata harta debitur tidak cukup membagi kepada kreditur-kreditur yang ada, maka bagaimana proses penyelesaian pembagiannya?

 

Pasal 1132 KUHPerdata sebenarnya telah menjawab hal tersebut, yaitu:

“Harta kekayaan debitur menjadi agunan bersama-sama bagi semua krediturnya. Hasil penjualan harta kekayaan debitur tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut perbandingan besar-kecilnya tagihan masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur lainnya.”

 

Dari uraian Pasal 1132 KUHPerdata tersebut dapat disimpulkan bahwa harta kekayaan debitur dibagi secara seimbang kepada kreditur kecuali terdapat alasan yang sah yang membuat salah satu kreditur tersebut didahulukan.

 

Adanya kreditur-kreditur yang di dahulukan tersebut telah sesuai dengan prinsip yang berlaku di dalam hukum kepailitan yaitu asas paru passu pro rata passe yang menekankan pada pembagian harta debitur  untuk melunasi utangnya kepada kreditur dengan cara yang adil sesuai dengan proporsinya dan bukan karena sama rata.

 

Dalam Pasal 1133 KUHPerda disebutkan kreditur-kreditur yang didahulukan adalah :

  1. Tagihan yang memiliki Hak Istimewa;
  2. Tagihan yang dijamin dengan Hak Gadai; dan
  3. Tagihan yang dijamin Hak Hipotek

 

Namun, pasca diberlakukannya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka kreditur-kreditur yang memiliki hak tagihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1133 tersebut berubah. Hal tersebut ditambah pasca diberlakukannya UU No. 30 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU K-PKPU”).

 

Oleh karena itu, apabila mengacu pada UU K-PKPU, maka kita dapat melihat terdapat 3 (tiga) jenis kreditur, yaitu:

 

1. KREDITUR PREFEREN

Kreditur Preferen merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa. Hak istimewa dapat diartikan sebagai  hak kreditur untuk didahulukan daripada kreditur lainnya karena alasan yang sah menurut hukum seperti karena diperintahkan oleh undang-undang atau perintah putusan pengadilan.

 

Dalam praktek, kreditur preferen ini berkaitan dengan perintah undang-undang seperti debitur memiliki kewajiban untuk membayar tagihan kepada negara. Artinya, negara sebagai kreditur terlebih dahulu yang didahulukan untuk mendapatkan pembayaran seperti kewajiban debitur untuk membayar pajak terlebih dahulu atau  kewajiban lainnya yang harus dibayarkan kepada negara.

 

Selain itu, biaya-biaya yang timbul dalam proses kepailitan seperti jasa kurator yang dapat diartikan sebagai tagihan yang perlu di dahulukan sebagaimana diatur dalam UU K-PKPU.

 

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No. 67/PU-XI/2013 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa:

Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.

 

Dengan adanya putusan MK tersebut, maka pekerja/buruh merupakan kreditur preferen yang paling pertama didahulukan untuk dibayarkan tertutama berkaitan dengan “pembayaran pekerja/buruh”. Setelah pembayaran terhadap upah pekerja/buruh  barulah mendahulukan mendahulukan tagihan hak negara dan biaya yang keluar untuk proses kepailitan seperti biaya kurator atau kantor lelang.

 

2. KREDITUR SEPARATIS

Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan seperti hak gadai, hak jaminan, hak hipotek dan hak-hak jaminan atas kebendaan lainnya.

 

Kreditur separatis ini dapat dikasifikasi sebagai berikut:

  1. Pemegang Hak Gadai (Pasal 1150 s/d Pasal 1160 KUHPerdata);
  2. Pemegang Hak Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
  3. Pemegang Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);
  4. Pemegang Hipotik Kapal (Pasal 1162 s/d Pasal 1232 KUHPerdata);
  5. Resi Gudang (UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang).

 

Salah satu kelebihan dari kreditur separatis ini adalah dapat mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU K-PKPU yaitu sebagai berikut:

“Dengan  tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

 

Selain itu, kelebihan kreditur separatis adalah mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditur konkuren.

3. KREDITUR KONKUREN

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian.

 

Sebagai contoh, kreditur memiliki tagihan terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian utang piutang tanpa adanya jaminan (agunan). Biasanya perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur ini jumlahnya tidak besar, sehingga tagihannya pun kecil.

 

Namun, kekurangan dari kreditur konkuren ini hak-nya untuk mendapatkan pembayaran adalah paling terakhir. Artinya, pembayaran yang dilakukan kepada kreditur preferen ini dilakukan setelah pembayaran dilakukan kepada kreditur preferen dan kreditur separatis.

 

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan berkaitan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp :  +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

(ILS Law Firm)

(Visited 7 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *