Jenis Pelanggaran Karyawan yang dapat Diberi Sanksi

Pelajari berbagai jenis pelanggaran karyawan yang dapat dikenai sanksi menurut hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Ketahui prosedur pemberian sanksi dan pentingnya kepatuhan dalam hubungan kerja.

Pentingnya Penegakan Disiplin di Lingkungan Kerja

Dalam hubungan kerja, disiplin merupakan fondasi utama untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan. Pelanggaran disiplin yang dilakukan karyawan dapat mengganggu produktivitas, menurunkan moral kerja, bahkan merusak reputasi perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaan memiliki hak untuk memberikan sanksi terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran, dengan syarat bahwa pemberian sanksi tersebut harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Dasar Hukum Pemberian Sanksi kepada Karyawan

Beberapa regulasi yang menjadi dasar pemberian sanksi terhadap karyawan di Indonesia antara lain:

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
• Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Dasar hukum ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak serta prinsip keadilan dalam pemberian sanksi.

Prinsip Umum dalam Pemberian Sanksi

Dalam menerapkan sanksi kepada karyawan, perusahaan wajib memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

• Ada dasar hukum atau aturan internal yang dilanggar.
• Pemberian sanksi harus proporsional dengan tingkat pelanggaran.
• Prosedur pemberian sanksi harus sesuai peraturan perusahaan atau PKB.
• Karyawan diberikan hak untuk membela diri.
• Pemberian sanksi tercatat dan terdokumentasi.

Tanpa mengikuti prinsip ini, sanksi yang diberikan dapat dianggap tidak sah oleh pihak berwenang.

Jenis Pelanggaran Karyawan yang Dapat Diberi Sanksi

Berikut adalah jenis-jenis pelanggaran karyawan yang menurut hukum dan praktik umum di perusahaan dapat dikenakan sanksi:

1. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan biasanya berupa tindakan yang tidak berdampak besar terhadap perusahaan, namun tetap mengganggu ketertiban kerja, seperti:

• Datang terlambat tanpa alasan yang sah.
• Pulang sebelum jam kerja selesai tanpa izin.
• Tidak menggunakan seragam kerja sesuai ketentuan.
• Mengabaikan instruksi atasan.
• Merokok di area terlarang.

Sanksi: Teguran lisan, teguran tertulis, atau peringatan tertulis.

2. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran sedang adalah tindakan yang berdampak cukup serius terhadap operasional perusahaan atau keamanan kerja, contohnya:

• Ketidakhadiran tanpa keterangan (absensi tanpa izin) selama beberapa hari.
• Membuat keributan di tempat kerja.
• Mengabaikan standar keselamatan kerja.
• Membocorkan informasi internal yang tidak bersifat rahasia berat.
• Melakukan tindakan tidak sopan terhadap sesama karyawan.

Sanksi: Surat peringatan kedua atau ketiga, skorsing sementara.

3. Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat adalah tindakan serius yang dapat merusak operasional perusahaan, keuangan, reputasi, atau keselamatan kerja, seperti:

• Pencurian aset perusahaan.
• Penggelapan uang perusahaan.
• Penganiayaan terhadap sesama karyawan atau pihak lain di tempat kerja.
• Penyalahgunaan jabatan atau wewenang.
• Penggunaan narkoba di lingkungan kerja.
• Membocorkan rahasia dagang atau informasi sensitif perusahaan.

Sanksi: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa kompensasi atau pengajuan laporan pidana ke aparat hukum.

Berdasarkan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran berat dapat menjadi dasar sah untuk melakukan PHK dengan syarat bukti yang cukup atau adanya putusan pidana.

Prosedur Pemberian Sanksi yang Harus Dijalankan

Agar pemberian sanksi kepada karyawan sah secara hukum, perusahaan harus menjalankan prosedur berikut:

1. Pemeriksaan Awal
   Lakukan investigasi internal untuk mengumpulkan fakta dan bukti pelanggaran.
2. Pemanggilan Karyawan
   Berikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan.
3. Penilaian dan Penetapan Jenis Pelanggaran
   Evaluasi tingkat pelanggaran berdasarkan bukti dan penjelasan yang diberikan.
4. Pemberian Sanksi
   Sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan diikuti dengan surat resmi.
5. Pencatatan Administrasi
   Semua proses dan sanksi harus didokumentasikan untuk kepentingan administrasi dan pembuktian di kemudian hari.

Melangkahi prosedur ini dapat membuat sanksi yang diberikan batal atau tidak sah di mata hukum.

Larangan Memberikan Sanksi Sewenang-wenang

Pemberian sanksi harus:

• Berdasarkan bukti nyata, bukan dugaan atau asumsi semata.
• Tidak diskriminatif (diberikan secara adil kepada semua karyawan).
• Proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan.

Jika perusahaan memberikan sanksi sewenang-wenang, karyawan berhak:

• Mengajukan keberatan ke HRD atau atasan langsung.
• Membawa sengketa ke Dinas Ketenagakerjaan.
• Menggugat perusahaan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Risiko Hukum jika Salah Memberikan Sanksi

Apabila perusahaan salah dalam memberikan sanksi atau tidak mengikuti prosedur yang benar, risiko yang dihadapi antara lain:

• PHK dibatalkan oleh PHI.
• Kewajiban membayar kompensasi tambahan kepada karyawan.
• Pengembalian status kerja karyawan yang telah dipecat.
• Kerugian reputasi perusahaan di mata karyawan lain dan publik.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk selalu berhati-hati dan melibatkan tim hukum dalam setiap proses pemberian sanksi.

Tips Mengelola Disiplin Karyawan Secara Efektif

Agar penerapan disiplin di lingkungan kerja berjalan efektif, perusahaan dapat melakukan:

• Penyusunan Peraturan Perusahaan yang Jelas
  Semua jenis pelanggaran dan sanksinya harus dirinci.
• Sosialisasi Rutin
  Lakukan pelatihan dan sosialisasi peraturan kepada seluruh karyawan.
• Pendekatan Preventif
  Prioritaskan pencegahan melalui pembinaan sebelum sampai pada pemberian sanksi.
• Pendampingan Hukum
  Konsultasikan semua rencana pemberian sanksi kepada penasihat hukum ketenagakerjaan.

Dengan manajemen yang baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif.

---

Konsultasi Hukum Ketenagakerjaan di ILS Law Firm

Mengalami kesulitan dalam menangani pelanggaran karyawan? Ingin memastikan prosedur pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan?

ILS Law Firm siap membantu Anda!

Hubungi kami untuk konsultasi lebih lanjut:

• Telepon / WhatsApp: 0813-9981-4209
• Email: info@ilslawfirm.co.id

Tim pengacara ketenagakerjaan kami berpengalaman dalam menangani masalah disiplin kerja, penyusunan peraturan perusahaan, serta penyelesaian sengketa hubungan industrial secara cepat, profesional, dan efektif.