13 April 2025

Jerat Pidana Pemalsuan Dokumen Jual Beli Saham

Emir Dhia Isad, SH

Konsultan Hukum ILS Law Firm

Transaksi jual beli saham merupakan bagian penting dalam dunia bisnis dan investasi. Sayangnya, maraknya kasus pemalsuan dokumen dalam jual beli saham menimbulkan kerugian besar, baik bagi investor, perusahaan, maupun pihak ketiga. Praktik ini tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga dapat dijerat dengan hukum pidana di Indonesia.

Dalam artikel ini, ILS Law Firm akan mengulas secara komprehensif jerat pidana pemalsuan dokumen jual beli saham, dasar hukumnya, pasal-pasal terkait dalam KUHP, dan langkah pencegahan agar Anda tidak menjadi korban.

Daftar Isi show

Apa Itu Pemalsuan Dokumen dalam Jual Beli Saham?

Pemalsuan dokumen jual beli saham adalah tindakan membuat, mengubah, atau menggunakan dokumen palsu seolah-olah sah dalam transaksi pengalihan saham. Dokumen yang dipalsukan bisa berupa:

Akta jual beli saham
Daftar Pemegang Saham (DPS)
Laporan keuangan
Surat kuasa atau pernyataan
Tanda tangan pemegang saham

Tujuan Umum Pemalsuan

Menguasai saham secara tidak sah
Mengelabui pembeli atau investor
Memperoleh keuntungan finansial
Menyingkirkan pemegang saham lain
Menghindari kewajiban hukum atau pajak

Dasar Hukum Pemalsuan Dokumen

1. Pasal 263 KUHP – Pemalsuan Surat

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”

Pasal ini menjadi pasal utama dalam menjerat pelaku pemalsuan dokumen jual beli saham.

2. Pasal 264 KUHP – Pemalsuan Akta Autentik

“Jika pemalsuan dilakukan terhadap akta-akta autentik, maka pelakunya diancam pidana penjara paling lama 8 tahun.”

Contoh: Pemalsuan akta notaris atau dokumen yang seolah-olah dikeluarkan oleh pejabat resmi.

3. Pasal 378 KUHP – Penipuan

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, … diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Pasal ini digunakan jika pemalsuan dokumen dilakukan sebagai bagian dari penipuan.

Contoh Bentuk Pemalsuan dalam Jual Beli Saham

Pemalsuan tanda tangan pemegang saham di akta pengalihan.
Menyajikan DPS palsu untuk mengklaim kepemilikan saham.
Menggunakan akta jual beli saham fiktif yang tidak pernah dibuat.
Menyisipkan dokumen tidak sah ke dalam proses legal perusahaan.
Mengubah isi akta dengan data palsu dan mengklaim keabsahan.

Studi Kasus

Kasus: Pemalsuan Akta Saham oleh Direksi

Direktur PT ABC mengalihkan saham milik salah satu pemegang saham kepada dirinya sendiri, dengan menggunakan tanda tangan palsu dan akta pengalihan yang dimanipulasi.

Akibat:

Pemegang saham yang sah menggugat dan melaporkan ke polisi.
Penyidik menetapkan direktur sebagai tersangka berdasarkan Pasal 263 dan 378 KUHP.
Direksi dihukum 4 tahun penjara dan akta pengalihan dinyatakan tidak sah.

Prosedur Melaporkan Pemalsuan Dokumen Saham

1. Kumpulkan Bukti

Akta asli dan akta yang diduga palsu
Bukti tanda tangan asli dan palsu
Email atau percakapan yang menunjukkan niat pemalsuan
Laporan notaris (jika ada)
Laporan keuangan yang dimanipulasi

2. Konsultasi dengan Pengacara

ILS Law Firm dapat membantu Anda:

Menganalisis bukti
Menyusun laporan pidana
Mewakili Anda dalam proses hukum

3. Lapor ke Polisi (Reskrim atau Tipideksus)

Serahkan dokumen lengkap dan buat laporan resmi dengan narasi kronologi. Mintakan Tanda Bukti Lapor (TBL).

4. Tindak Lanjut Hukum

Polisi akan menyelidiki, memanggil saksi, menyita dokumen palsu, dan menetapkan tersangka. Jika berkas dinyatakan lengkap (P-21), kasus akan diteruskan ke Kejaksaan dan pengadilan.

Sanksi Bagi Pelaku

Pemalsuan surat biasa: Penjara 6 tahun (Pasal 263 KUHP)
Pemalsuan akta otentik: Penjara 8 tahun (Pasal 264 KUHP)
Penipuan: Penjara 4 tahun (Pasal 378 KUHP)

Jika pelaku adalah pengurus perusahaan, bisa juga dikenai sanksi tambahan seperti:

Pemecatan dari jabatan
Tuntutan ganti rugi perdata
Pelarangan menjadi pengurus perusahaan

Dampak Hukum bagi Korban

Kehilangan hak kepemilikan saham
Terhalang mengakses dividen
Tidak diakui dalam RUPS atau pengambilan keputusan
Kerugian materiil akibat pengalihan saham tidak sah

Pencegahan Pemalsuan Dokumen Saham

Verifikasi seluruh dokumen saham melalui notaris.
Lakukan due diligence sebelum membeli atau menjual saham.
Gunakan pengacara korporasi dalam setiap transaksi saham.
Pastikan DPS dicatat dan diperbarui secara legal di AHU Kemenkumham.
Laporkan kejanggalan dokumen sejak awal.

Kesimpulan

Pemalsuan dokumen jual beli saham adalah tindak pidana berat yang dapat dijerat dengan Pasal 263, 264, dan 378 KUHP. Tindakan ini menimbulkan dampak besar tidak hanya secara hukum, tetapi juga keuangan dan reputasi bisnis. Oleh karena itu, penting untuk selalu teliti, hati-hati, dan melibatkan penasihat hukum dalam setiap transaksi saham.