23 April 2025

Kasus Laporan Dihentikan: Upaya Hukum Korban?

Resa IS

Lawyer ILS Law Firm

Apa upaya hukum jika laporan pidana Anda dihentikan oleh polisi atau jaksa? Artikel ini membahas hak korban, prosedur praperadilan, dan langkah hukum lanjutan jika penyidikan atau penuntutan dihentikan.

Daftar Isi show

Pengantar

Dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, tidak semua laporan atau pengaduan masyarakat berujung pada proses persidangan. Ada kalanya laporan yang telah dibuat oleh korban dihentikan oleh penyidik (polisi) atau jaksa dengan alasan tertentu, misalnya karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi kepentingan hukum lainnya. Keputusan tersebut biasanya dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Namun, apakah korban harus menerima begitu saja penghentian laporan tersebut? Jawabannya: tidak. Hukum menyediakan mekanisme upaya hukum bagi korban untuk menolak atau menggugat penghentian perkara pidana. Artikel ini akan membahas secara menyeluruh mengenai upaya hukum korban jika laporan dihentikan, merujuk pada ketentuan KUHAP, yurisprudensi, dan praktik pengadilan.

Apa yang Dimaksud dengan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan?

1. Penghentian Penyidikan (SP3)

Penghentian penyidikan adalah keputusan yang diambil oleh penyidik kepolisian untuk mengakhiri penyidikan perkara pidana karena:

Tidak cukup bukti,
Peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau
Penyidikan dihentikan demi hukum (misalnya karena tersangka meninggal dunia atau ne bis in idem).

2. Penghentian Penuntutan (SKP2)

Penghentian penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan serupa seperti:

Bukti tidak memenuhi syarat pembuktian di pengadilan,
Tidak terpenuhi unsur delik,
Pertimbangan yuridis tertentu.

Kedua bentuk penghentian ini mengakibatkan laporan tidak dilanjutkan ke proses pengadilan. Hal ini bisa menjadi kerugian besar bagi korban, terutama jika merasa telah mengalami kerugian atau penderitaan akibat perbuatan pidana yang dilaporkan.

Apa Saja Upaya Hukum Korban Jika Laporan Dihentikan?

1. Mengajukan Pra Pradilan ke Pengadilan Negeri

Langkah paling efektif adalah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam:

Pasal 77 huruf b KUHAP:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.”

Melalui praperadilan, korban dapat meminta hakim untuk:

Menyatakan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah,
Memerintahkan kepada penyidik atau jaksa untuk melanjutkan proses hukum.

Syarat Praperadilan:

Pemohon adalah pelapor atau pihak yang berkepentingan,
Menggugat tindakan penghentian penyidikan (SP3) atau penghentian penuntutan (SKP2),
Belum pernah diperiksa dalam sidang pokok perkara,
Ada alasan hukum yang jelas.

Proses Praperadilan:

Permohonan didaftarkan di Pengadilan Negeri,
Sidang dilaksanakan dalam waktu cepat, maksimal 7 hari kerja,
Hakim memutus apakah tindakan penghentian sah atau tidak.

Jika permohonan dikabulkan, maka penyidikan wajib dilanjutkan.

2. Melaporkan Penyidik atau Jaksa Jika Terindikasi Melanggar Etika

Jika korban mencurigai adanya:

Penyimpangan prosedur,
Intervensi terhadap penanganan perkara, atau
Unsur suap atau kepentingan tertentu,

Maka korban dapat melaporkan penyidik atau jaksa ke:

Propam Polri,
Komisi Kejaksaan,
Komnas HAM, jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Laporan ini bisa memperkuat dugaan bahwa penghentian perkara tidak objektif, dan dapat memengaruhi upaya hukum lain seperti praperadilan.

Kapan Praperadilan Harus Diajukan?

Praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan sebaiknya diajukan:

Segera setelah menerima pemberitahuan penghentian (SP3/SKP2),
Selama belum ada proses pemeriksaan perkara pokok di pengadilan,
Dalam batas waktu yang wajar dan proporsional menurut praktik peradilan.

Jika terlalu lama, hakim bisa menilai pemohon kehilangan hak atau telah melewati waktu yang pantas.

Risiko Jika Tidak Menempuh Upaya Hukum

Jika korban tidak mengambil upaya hukum atas penghentian perkara, maka:

Pelaku tidak akan diproses secara pidana,
Bukti-bukti yang terkumpul tidak dimanfaatkan,
Kerugian korban tidak akan ditangani secara hukum,
Berpotensi menimbulkan kesan bahwa hukum tidak berpihak pada korban.

Penutup

Penghentian laporan pidana bukan akhir dari perjuangan hukum korban. Sistem hukum Indonesia memberikan ruang yang cukup luas bagi korban untuk menggugat atau menolak penghentian perkara, baik melalui praperadilan atau pengaduan kode etik.

Namun, langkah-langkah tersebut harus ditempuh secara tepat, cepat, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Pemahaman atas prosedur ini penting agar hak-hak korban tidak terabaikan dan keadilan tetap dapat ditegakkan.