7 April 2025

Langkah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan

Muh. Aidil Akbar, S.H.

Lawyer ILS Law Firm

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, banyak kerugian yang timbul bukan karena pelanggaran kontrak, tetapi akibat tindakan pihak lain yang melanggar hukum, norma, atau kepatutan. Untuk itu, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) menjadi instrumen penting untuk menuntut keadilan.

Gugatan PMH berlaku luas—dari sengketa tanah, pencemaran nama baik, pengrusakan, penyalahgunaan wewenang, hingga penyebaran hoaks di media sosial. Artikel ini akan memandu Anda secara praktis mengenai langkah-langkah mengajukan gugatan PMH di pengadilan.

Daftar Isi show

Apa Itu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum?

Gugatan PMH adalah tuntutan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang:

Bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan,
Merugikan orang lain,
Dilakukan dengan kesalahan atau kelalaian,
Dan memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan kerugian tersebut.

Dasar Hukum Gugatan PMH

Gugatan PMH diatur dalam:

Pasal 1365 KUHPerdata

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar gugatan PMH diterima, harus terbukti 4 (empat) unsur utama:

Perbuatan Melawan Hukum
Bisa meliputi pelanggaran UU, kesusilaan, ketertiban umum, atau tidak sesuai kepatutan.
Kesalahan atau Kelalaian Pelaku
Kerugian Nyata
Material (uang, barang) dan/atau immaterial (nama baik, perasaan).
Kausalitas
Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.

Contoh Perbuatan Melawan Hukum

Penyerobotan tanah
Penghinaan/pencemaran nama baik
Pengrusakan properti
Fitnah melalui media sosial
perbuatan lain yang melanggar undang-undang

Langkah-Langkah Mengajukan Gugatan PMH

1. Konsultasi dan Penilaian Awal

ILS Law Firm merekomendasikan klien untuk:

Menilai apakah unsur PMH terpenuhi
Menganalisis kekuatan bukti
Memastikan posisi hukum yang kuat sebelum menggugat

2. Persiapan Bukti

Jenis bukti yang perlu disiapkan:

Surat/akta (sertifikat, bukti transaksi)
Bukti elektronik (chat, email, video)
Bukti foto/rekaman kejadian
Surat somasi (tidak wajib tapi memperkuat posisi)
Keterangan saksi/ahli

3. Penyusunan Surat Gugatan

Isi utama surat gugatan:

Identitas penggugat dan tergugat
Kronologi kejadian
Dalil hukum (pasal dan yurisprudensi)
Petitum atau tuntutan hukum

Contoh petitum:

Menyatakan tergugat melakukan PMH
Menghukum tergugat membayar ganti rugi Rp 300 juta
Menyatakan perbuatan tergugat melanggar norma hukum

4. Pendaftaran Gugatan di Pengadilan Negeri

Daftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri tempat tergugat berdomisili sesuai Pasal 118 HIR. Sertakan:

Surat gugatan asli
Fotokopi bukti
Bukti pembayaran panjar biaya perkara

5. Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Biaya panjar meliputi biaya:

Administrasi
Pemanggilan para pihak
Mediasi dan sidang

Biasanya mulai dari Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000, tergantung lokasi pengadilan.

6. Proses Mediasi

Sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, semua perkara perdata wajib dimediasi terlebih dahulu. Bila gagal, dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

7. Persidangan

Prosesnya meliputi:

Pembacaan gugatan
Jawaban tergugat
Replik-duplik
Pembuktian dan saksi
Kesimpulan dan putusan hakim

Studi Kasus Ringan

Seorang pemilik toko menggugat tetangganya karena membangun tembok yang menutupi akses jalan umum. Setelah sidang, hakim memutus tergugat melakukan PMH dan menghukum membongkar bangunan serta membayar ganti rugi Rp50 juta.