Laporan pidana tidak diproses oleh polisi? Ketahui upaya hukum yang bisa dilakukan korban untuk menuntut keadilan. Panduan lengkap dari ILS Law Firm.
Laporan Pidana Tidak Diproses: Apa yang Harus Dilakukan Korban?
Dalam sistem peradilan pidana, laporan polisi menjadi pintu awal untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, tidak semua laporan pidana langsung ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ada laporan yang dibiarkan mengendap, tidak diproses, atau bahkan ditolak secara tidak sah. Kondisi ini tentu dapat merugikan korban dan menimbulkan rasa tidak adil.
Lalu, apa yang bisa dilakukan korban ketika laporan pidana tidak diproses? Artikel ini akan menguraikan langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh oleh korban untuk menuntut hak dan mendapatkan perlindungan hukum secara optimal.
Dasar Hukum Pelaporan Tindak Pidana
Pelaporan tindak pidana diatur dalam:
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 24:
“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”
Prinsip hukum pidana menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan dapat melapor bila mengetahui terjadinya tindak pidana.
Penyebab Laporan Tidak Diproses
Ada beberapa alasan umum laporan pidana tidak diproses oleh kepolisian:
- Alasan Subjektif Penyidik
Penyidik menilai laporan tidak memenuhi unsur pidana atau menganggap perkara bersifat perdata. - Kurangnya Alat Bukti Awal
Jika pelapor tidak membawa bukti pendukung, laporan bisa dianggap tidak cukup alasan untuk penyelidikan. - Prioritas Penanganan Kasus
Laporan yang dinilai tidak mendesak terkadang diprioritaskan lebih rendah oleh penyidik. - Adanya Intervensi Eksternal
Tidak jarang proses hukum dipengaruhi oleh tekanan pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau kepentingan.
Namun, penting ditekankan bahwa korban memiliki hak hukum untuk menuntut laporan diproses, dan terdapat mekanisme formal untuk menanganinya.
Upaya Hukum Korban Jika Laporan Pidana Tidak Diproses
Berikut adalah beberapa upaya hukum dan administratif yang dapat ditempuh oleh korban jika laporan pidananya tidak mendapatkan respons dari aparat penegak hukum:
1. Mengajukan Surat Permohonan SP2HP
SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) wajib diberikan oleh penyidik kepada pelapor. Jika tidak diterbitkan, korban berhak:
- Meminta secara tertulis kepada penyidik
- Menyurati atasan penyidik (Kapolsek, Kapolres, atau Kapolda)
2. Mengajukan Pengaduan ke Propam Polri
Jika korban menilai adanya pelanggaran etik atau kelalaian oleh anggota Polri dalam menangani laporan, pengaduan dapat disampaikan ke:
- Propam Polres atau Polda setempat
- Divisi Propam Mabes Polri
Pengaduan ini bisa disertai bukti-bukti administratif bahwa laporan tidak diproses atau diabaikan.
3. Mengajukan Surat Keberatan ke Atasan Penyidik
Korban dapat menyurati:
- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)
- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)
- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim)
Tujuannya adalah agar proses laporan dipantau dan didorong untuk ditindaklanjuti.
5. Mengajukan Praperadilan
Jika penyidik telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3), korban dapat mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri. Hak ini dijamin oleh:
- Pasal 77–83 KUHAP
Praperadilan dapat diajukan atas penghentian penyelidikan dan penyidikan yang tidak berdasar.
6. Menggunakan Bantuan Hukum atau Pengacara
Korban dapat menggunakan jasa pengacara untuk:
- Mengawal proses pelaporan
- Menyusun keberatan hukum
- Mengajukan gugatan praperadilan
Pendampingan hukum akan memperkuat posisi korban dan menekan potensi pelecehan terhadap proses hukum.
Perlindungan Hukum untuk Korban
Korban tindak pidana memiliki hak hukum yang dilindungi oleh berbagai peraturan, di antaranya:
- UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan
Hak-hak korban yang wajib dihormati meliputi:
- Hak untuk melapor dan mendapatkan respons
- Hak atas informasi perkembangan perkara
- Hak untuk didampingi secara hukum
- Hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan
Jika hak-hak ini dilanggar, maka korban dapat mengajukan keberatan melalui saluran hukum dan administratif yang tersedia.
Kapan Sebaiknya Menggunakan Bantuan Pengacara?
Segera konsultasi dengan pengacara jika:
- Laporan tidak diproses dalam waktu yang wajar
- Tidak ada SP2HP yang diberikan
- Anda mengalami kerugian akibat laporan yang diabaikan
Pengacara akan bertindak tidak hanya sebagai penasihat hukum, tetapi juga perwakilan korban dalam menyuarakan keadilan melalui mekanisme resmi dan konstitusional.
Konsultasi Hukum Jika Laporan Anda Tidak Diproses – ILS Law Firm
Jika laporan pidana Anda tidak mendapatkan tanggapan dari aparat penegak hukum, ILS Law Firm siap memberikan pendampingan hukum yang tegas dan strategis. Kami akan membantu Anda dari tahap pelaporan, permintaan SP2HP, pengaduan ke Propam, hingga praperadilan apabila diperlukan.
Hubungi kami sekarang untuk konsultasi hukum:
WhatsApp / Telepon: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
Website: www.ilslawfirm.co.id
ILS Law Firm – Mitra Hukum Profesional untuk Membela Hak Anda Sebagai Korban.
