9 April 2025

Bagaimana Nasib Karyawan Jika Perusahaan Pailit?

Adi Surya Wijaya, SH, MH

Lawyer ILS Law Firm

Ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit, bukan hanya kreditor dan pemilik usaha yang terdampak. Karyawan adalah salah satu pihak paling rentan, karena mereka mengandalkan perusahaan sebagai sumber penghidupan.

Pertanyaannya: Bagaimana nasib karyawan jika perusahaan tempatnya bekerja dipailitkan?

Dalam artikel ini, ILS Law Firm akan membahas:

Posisi hukum karyawan dalam kepailitan
Hak-hak yang bisa ditagih
Apakah otomatis terjadi PHK
Bagaimana mekanisme pelunasan hak karyawan
Tips bagi karyawan menghadapi kondisi ini secara hukum

Daftar Isi show

Dasar Hukum Perlindungan Karyawan dalam Kepailitan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013
UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) & peraturan turunannya

Apakah Karyawan Langsung Di-PHK Jika Perusahaan Pailit?

Tidak otomatis.

Saat perusahaan dinyatakan pailit, semua kegiatan usaha biasanya dihentikan sementara, dan pengelolaan aset diambil alih oleh kurator.

Namun, pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada:

Keputusan resmi dari kurator
Persetujuan dari pengadilan hubungan industrial (PHI) jika ada sengketa

Karyawan tetap memiliki status kerja hingga dilakukan proses PHK sesuai hukum ketenagakerjaan.

Hak-Hak Karyawan dalam Proses Kepailitan

Berikut hak-hak yang dimiliki karyawan:

1. Upah yang Belum Dibayar

Upah bulan terakhir wajib dibayarkan terlebih dahulu
Termasuk lembur dan tunjangan yang masih tertunggak

2. Uang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja

Jika terjadi PHK, karyawan berhak atas pesangon sesuai masa kerja
Termasuk kompensasi cuti, THR, dan lainnya

3. Hak atas BPJS Ketenagakerjaan

Kurator wajib menyelesaikan kepesertaan dan pembayaran BPJS

4. Hak atas Informasi

Karyawan berhak mendapatkan informasi resmi dari kurator tentang status perusahaan dan proses pailit

Posisi Karyawan dalam Urutan Kreditor

Dalam UU Kepailitan, karyawan dikategorikan sebagai:

Kreditor Preferen – Artinya, mereka mendapat prioritas pembayaran dibandingkan kreditor lainnya (kecuali kreditor separatis).

Urutan Pelunasan Tagihan:

Kreditur separatis (bank dengan jaminan)
Karyawan (gaji & pesangon)
Pajak dan negara
Kreditur konkuren (tanpa jaminan)

📌 Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa:

Hak-hak buruh harus didahulukan dibanding kreditor separatis kecuali atas objek jaminan tertentu.

Peran Kurator Terhadap Hak Karyawan

Kurator wajib:

Menyusun daftar utang termasuk hak-hak karyawan
Melakukan verifikasi dan validasi terhadap tuntutan buruh
Mencairkan pembayaran gaji atau pesangon dari aset perusahaan
Memberikan penjelasan tertulis kepada karyawan jika proses belum bisa dilaksanakan

Proses Pengajuan Hak Karyawan dalam Pailit

1. Verifikasi Tagihan

Karyawan dapat mengajukan tagihan melalui kurator dalam bentuk:

Surat klaim gaji
Bukti kontrak kerja, slip gaji, dll

2. Rapat Kreditor

Kurator akan menyampaikan daftar utang yang sudah diverifikasi, termasuk hak buruh.

3. Pembayaran Hak

Pembayaran dilakukan setelah:

Aset berhasil dijual
Proses pemberesan disetujui pengadilan

Apakah Karyawan Bisa Menuntut Jika Tidak Dibayar?

Ya. Jika kurator atau perusahaan tidak memenuhi hak karyawan, maka:

Dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
Atau mengajukan laporan ke Dinas Ketenagakerjaan

Contoh Kasus (Fiktif)

PT Indotech Mandiri, sebuah pabrik manufaktur, dipailitkan karena gagal membayar utang kepada supplier. Seluruh operasional dihentikan. Karyawan mengajukan tagihan upah 2 bulan dan pesangon ke kurator.

Kurator menjual aset pabrik dan membayar gaji serta pesangon sesuai urutan prioritas. Beberapa karyawan yang belum dibayar mengajukan gugatan ke PHI dan memenangkan perkara.