Pembentukan Panitia Kreditur

Pembentukan Panitia Kreditur

Apabila membaca UUK-PKPU mengenai panitia kreditur, maka terdapat 2 (dua) jenis panitia kreditur, yaitu panitia kreditur sementara dan panitia kreditur tetap.

 

PEMBENTUKAN PANITIA KREDITUR

Pembentukan panita kreditur diatur dalam Pasal 79 dan 80 UU K-PKPU yaitu sebagai berikut:

 

Pasal 79 UU K-PKPU menyebutkan :

  1. Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, pengadilan dapat membentuk “Panitia Kreditur Sementara” terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dari kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan masukan kepada kurator.
  2. Kreditor yang diangkat dapat mewakilkan kepada orang lain semua pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya dalam panitia.
  3. Dalam hal seorang Kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti, atau meninggal, Pengadilan harus mengganti Kreditor tersebut dengan mengangkat seorang di antara 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas.

 

Sekalipun pembentukan panitia kreditur sementara sebagaimana disebutkan diatas bukan merupakan suatu keharusan bagi pengadilan niaga untuk membentuknya, namun dapat diartikan para kreditur dapat meminta agar panitia kreditur sementara tersebut membentuk panitia kreditur tetap sesuai dengan Pasal 80 UU K-PKPU, yaitu sebagai berikut :

  1. Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada Kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap.
  2. Atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat Kreditor, Hakim Pengawas:
  3. mengganti panitia kreditor sementara, apabila dalam putusan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara; atau
  4. mmembentuk panitia kreditor, apabila dalam putusan pailit belum diangkat panitia kreditor.

 

HAK DARI PANITIA KREDITUR

Terdapat beberapa hak dari panitia kreditur sebagaimana diatur dalam UU K-PKPU, yaitu:

  1. Berhak meminta diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan. (Vide: Pasal 81 ayat (1)).
  2. Berhak meminta keterangan kepada kurator. Sedangkan kurator berkewajiban memberikan keterangan yang dibutuhkan panitia kreditur. (Vide: Pasal 81 ayat (2)).
  3. Berhak diminta pendapatnya oleh kurator sebelum kurator mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung. Namun dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) dan (3), kurator tidak berhak meminta pendapat dari panitia kreditur. (Vide: Pasal 83).
  4. Pendapat yang diberikan panitia kreditur tidak terikat kepada kurator. (Pasal 84 ayat (1)).
  5. Berhak meminta penetapan hakim pengawas apabila pendapat dari panitia kreditur tidak disetujui kurator. (Vide: Pasal 84 ayat (3)).

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan berkaitan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp :  +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

(ILS Law Firm)

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *