Pencocokan Piutang Dalam Perkara Kepailitan

Pencocokan Piutang Dalam Perkara Kepailitan

Ketika kreditur dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang diucapkan, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam harta pailit. Sejak waktu itu pula harta kekayaan debitur dimasukkan sebagai harta pailit.

Untuk mengurus harta pailit tersebut, Pengadilan Niaga mengangkat Kurator disamping sekaligus mengangkat pula Hakim Pengawas.

Adapun tugas Kurator adalah membuat daftar mengenai jumlah utang dan piutang debitur dan jumlah piutang para kreditur setelah membuat uraian harta pailit. Tugas tersebut dilakukan kurator mendahului tugasnya untuk membayar piutang atau tagihan masing-masing kreditur.

Untuk dapat melaksanakan pembayaran piutang para kreditur, kurator harus terlebih dahulu:

  1. Mendata siapa saja yang menjadi kreditur;
  2. Memeriksa keabsahan dari piutang atau tagihan dari masing-masing kreditur itu;
  3. Memastikan mengenai berapa jumlah atau nilai masing-masing piutang atau tagihan para kreditur tersebut.

 

Dalam melakukan pendataan tersebut, dapat terjadi hal-hal sebagai berikut:

  1. Pihak yang menyatakan dirinya sebagai kreditur tidak dapat membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya;
  2. Pihak yang menyatakan dirinya sebagai kreditur sekalipun dapat membuktikan keabsahan piutang dan tagihannya, tetapi belum sepakat mengenai jumlah atau nilainya; Dengan kata lain, antara kurator dan kreditur yang bersangkutan masih bersengketa mengenai jumlah atau nilai piutang atau tagihan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena bukti mengenai nilai utang debitur yang dikuasai oleh kurator (yang diperoleh dari debitur) berbeda dengan bukti yang dimiliki oleh kreditur yang bersangkutan;
  3. Pihak yang mengaku sebagai krefitur ternyata kreditur palsu, misalnya karena pihak tersebut telah mengajukan bukti-bukti yang dipalsukan.

 

Oleh karena itu, berkaitan penjelasan diatas, maka tugas kurator memiliki tanggung jawab melakukan “pencocokan piutang debitur dengan piutang atau tagihan masing-masing kreditur”.

 

Adapun aturan mengenai pencocokan piutang tersebut diatur dalam Pasal 113 s/d Pasal 143 UU K-PKPU.

 

Hal-hal penting berkaitan “Pencocokan Piutang” akan dijelaskan sebagai berikut:

 

1. Penetapan Hari dan Tanggal Pencocokan Piutang

Pasal 113 UU K-PKPU mengatur mengenai hari dan tanggal pencocokan piutang, yaitu sebagai berikut:

  1. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:
  2. Batas akhir pengajuan tagihan;
  3. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  4. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.
  5. Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

 

2. Tugas Kurator Dalam Melakukan Pencocokan Piutang

Pasal 116 UU K-PKPU mengatur mengenai tugas kurator dalam melakukan pencocokan Piutang, yaitu:

  1. Kurator wajib:
    1. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau
    2. Berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.
  2. Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

 

3. Pelaksanaan Rapat Pencocokan Piutang

Pelaksanaan pencocokan piutang, pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 121 s/d Pasal 124 UU K-PKPU, yatu sebagai berikut:

 

Pasal 121:  

  1. Debitor Pailit wajib hadir sendiri dalam Rapat Pencocokan Piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit.
  2. Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas.
  3. Pertanyaan yang diajukan kepada Debitor Pailit dan jawaban yang diberikan olehnya, wajib dicatat dalam berita acara.

 

Pasal 122:

Dalam hal yang dinyatakan pailit suatu badan hukum, semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pengurus badan hukum tersebut.

 

Pasal 123:

Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Kreditor dapat menghadap sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

 

Pasal 124:

  1. Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh Kurator.
  2. Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan Kurator.
  3. Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau oleh salah seorang Kreditor.
  4. Dalam hal Kreditor asal telah meninggal dunia, para pengganti haknya wajib menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya piutang itu ada dan belum dilunasi.
  5. Dalam hal dianggap perlu untuk menunda rapat maka Hakim Pengawas menentukan rapat berikutnya yang diadakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah rapat ditunda, tanpa suatu panggilan.

 

4. Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang

Atas pelaksanaan Rapat Pencocokan Piutang, maka harus dibuat Berita Acara-nya yang ditandatangani baik hakim pengawas dan panitera pengganti Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 126 UU K-PKPU, yaitu :

  1. Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat.
  2. Dalam hal piutang berupa surat atas tunjuk dan surat atas pengganti maka Kurator mencatat pengakuan pada surat yang bersangkutan.
  3. Piutang yang oleh Kurator diperintahkan agar dikuatkan dengan sumpah, diterima dengan syarat, sampai saat diterima secara pasti setelah sumpah diucapkan pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1).
  4. Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti.
  5. Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan.

 

5. Laporan Pertanggungjawaban Kurator Setelah Pencocokan Piutang Selesai

 Pasal 143 UU K-PKPU mengatur mengenai pertanggung jawaban kurator setelah membuat setelah melakukan pencocokan piutang, yaitu :

  1. Setelah berakhirnya pencocokan piutang, Kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada Kreditor wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka.
  2. Setelah berakhirnya rapat maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berita acara rapat pencocokan piutang wajib disediakan di Kepaniteraan dan kantor Kurator.
  3. Untuk mendapatkan salinan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.
  4. Setelah berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersedia, Kurator, Kreditor, atau Debitor Pailit dapat meminta kepada Pengadilan supaya berita acara rapat tersebut diperbaiki, apabila dari dokumen mengenai kepailitan terdapat kekeliruan dalam berita acara rapat.

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan berkaitan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp : +62812 1941 1661

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

Resa IS

(ILS Law Firm)

 

(Visited 4 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *