Pendaftaran Merek Ditolak, Ini Upaya Hukumnya

Pendaftaran Merek Ditolak, Ini Upaya Hukumnya

Kegiatan usaha di Indonesia sedang tumbuh sangat pesat, termasuk usaha UMKM. Dalam mengembangkan UMKM tersebut, para pelaku usaha menciptakan suatu prodak yang diberikan suatu merek yang dapat diartikan sebagai tanda pembeda dengan usaha yang dilakukan orang lain.

Seperti diketahui bersama, merek suatu usaha didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Namun menjadi suatu permasalahan bila merek yang didaftarkan oleh pelaku usaha tersebut ditolak oleh Dirjen Kekayaan Intelektual tersebut.

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menegaskan alasan-alasan suatu pendaftaran merek tersebut ditolak. Salah satu alasan yang paling banyak menjadi alasan sehingga pendaftaran merek tersebut ditolak adalah dikarenakan memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk suatu barang atau jasa yang sejenis.

Bila suatu pendaftaran merek ditolak, maka langkah apa yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha ?

 

1. Menyampaikan Tanggapan Secara Tertulis 

Dalam hal permohonan pendaftaran merek ditolak, maka pelaku usaha pemilik merek dapat menyampaikan tanggapannya  secara tertulis yang ditujukan kepada Dirjen KHI/ Kemenkumham.

Pasal 24 ayat (2) dan (3) : 

  • Dalam hal Pemeriksa memutuskan Perrnohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya,
  • Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengirirnan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pernohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.

 

2. Mengajukan Permohonan Banding Ke Komisi Banding Merek

Apabila tanggapan tertulis yang diajukan pemilik merek ditolak, maka upaya selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengajukan Permohonan Banding ke Komisi Banding Merek.

Pasal 28 :

  • Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/ atau Pasal 2l.
  • Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.
  • Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.
  • Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

 

3. Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Niaga

Bila Komisi Banding Merek menolak permohonan pendaftaran merek dari  pelaku usaha, maka upaya hukum selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga agar merek yang dimohonkan untuk didaftarkan diterima.

Pasal 30 ayat (3) dan (4) :

  • Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
  • Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kasasi.

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan  berkaitan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan niaga akibat penolakan pendaftaran merek, maka silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp : +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

Penulis :

(ILS Law Firm)

(Visited 9 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *