Penerapan Fiduciary Duty Dalam UU Perseroan Terbatas (PT)

Penerapan Fiduciary Duty Dalam UU Perseroan Terbatas (PT)

Fiduciary Duty dapat diartikan “direksi” sebagai objek atau pihak yang diberikan kepercayaan oleh pemengang saham untuk menjalankan pengurusan perseroan. Oleh karena dipercaya menjalankan pengurusan perseroan, maka direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan prinsip kehati-hatian,  penuh tanggung jawab dan beritikat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar serta prinsip-prinsip good corporate governace.

 

Berdasarkan pengertian diatas, maka direksi memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu:

  1. Direksi merupakan organ perseroan yang diberikan kepercayaan/truste (duty of loyalty and good faith);
  2. Direksi merupakan satu-satunya pihak yang dalam perseroan yang mempunyai kemampuan menjalankan pengurusan perseroan serta dapat mencapai tujuan dan kepentingan perseroan (duty of care and skill).

 

Dalam sistem common law system, (1) duty of loyalty and good faith dan (2) duty of care and skill disebut dengan “fiduciary duty”.

 

Fungsi duty of loyality and good faith dijelankan oleh direksi dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

  1. To act bonafide in the interest of the company, yang berarti Direksi memiliki kewajiban melakukan kepengurusan Perseroan hanya untuk kepentingan Perseroan semata-mata.
  2. To exercise power for their proper purpose, yang berarti direksi adalah satu-satunya organ dalam Perseroan yang diberikan hak dan wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan termasuk pengelolaan harta kekayaan Perseroan bergantung sepenuhnya pada Direksi Perseroan.
  3. To retain their discrenatory powers, yang berarti direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan memiliki kewenangan yang luas, namun tetap diberikan batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar serta prinsip good corporate governance.
  4. To avoid conflict of interest, yang berarti direksi memiliki kewajiban untuk menghindari diadakannya, dibuat, atau ditandatanganinya perjanjian, atau dilakukannya perbuatan yang menempatkan Direksi tersebut pada suatu keadaan, yang tidak memungkinkan dirinya untuk bertindak secara wajar demi tujuan dan kepentingan Perseroan.

 

Sedangkan, fungsi duty of care and skill dirumuskan sebagai “duty to exercise care and diligence” yang dimana direksi sebagai organ kepercayaan perseroan diharapkan dapat menjalankan Perseroan hingga memberikan keuntungan bagi Perseroan. Direksi diberikan fleksibilitas dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi kegiatan manajemen, dengan mengambil resiko dan peluang masa depan.

 

Dalam sistem negara common law system, acuan yang digunakan direksi untuk menggunakan duty of care and skill adalah “standar of care” atau “prinsip kehati-hatikan”, yaitu antara lain :

  1. Anggota Direksi tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atas beban biaya perseroan, apabila tidak memberikan sama sekali, atau memberikan sangat kecil manfaat kepada Perseroan bila dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh anggota Direksi yang bersangkutan. Namun demikian, hal itu dapat dikecualikan, apabila dilakukan atas beban biaya representasi jabatan dari anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan keputusan RUPS.
  2. Anggota Direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinnya, misalnya dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogyanya disalurkan kepada dan dilakukan oleh perseroan yang dipimpinnya tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada perseroan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pribadi anggota Direksi itu.
  3. Anggota Direksi harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai sesuatu hal yang diketahuinya atau sepatutnya diketahui akan dapat mengakibatkan Perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai Perseroan terancam dikenai sanksi oleh otoritas yang berwenang, misalnya dicabut izin usahanya, atau digugat oleh pihak lain.
  4. Anggota Direksi dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi Perseroan.
  5. Anggota Direksi dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keuntungan Perseroan

 

BAGAIMANA PENGAKUAN Fiduciary Duty DALAM UU PT ?

UU PT tetap mengakui dan mengatur kewajiban direksi untuk melaksanakan fiduciary duty dalam pengurusan perseroan. Artinya, direksi memiliki kewajiban sebagai pihak yang dipercaya oleh pemegang saham untuk melakukan pengurusan perseroan dengan prinsip kehati-hatian, penuh tanggung jawab dan beritikat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar serta prinsip-prinsip good corporate governace.

 

Kewajiban direksi untuk melaksanakan prinsip fiduciary duty tersebut dapat dilihat dibeberapa Pasal dalam UU PT yaitu:

 

Pasal 92 ayat (2) :

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.

 

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat “ adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

 

Pasal 97 ayat (3), (4) dan (5) :

  1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  2. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
  3. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
    1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

 

Dari uraian pasal-pasal dalam UU PT diatas disimpulkan bahwa direksi dalam melakukan pengurusan perseroan memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dipandang tepat. Adapun ukuran kebijakan yang tepat yang diambil direksi  adalah  didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang dimana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar PT.

 

Apabila direksi mengambil kebijakan yang dipandang tidak tepat, maka direksi dapat diminta pertanggung jawabannya secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan dinilai “bersalah” atau “lalai” menjalankan tugasnya dalam melakukan pengurusan perseroan.

 

Namun, UU PT memberikan kesempatan kepada “direksi” untuk membuktikan dirinya tidak “bersalah” atau “lalai” dalam mengambil kebijakan tersebut, sehingga kerugian yang dialami perseroan bukanlah atas dasar “kesalahan” atau “kelalaian” direksi.

 

PERMINTAAN PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI YANG TIDAK MENJALANKAN  Fiduciary Duty DI PENGADILAN 

Dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT disebutkan :

“Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.”

 

Dari uraian pasal tersebut disimpulkan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk meminta pertanggung jawaban direksi akibat kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan ketika melakukan pengurusan perseroan.

 

Dalam praktek, sulit untuk membedakan kapan direksi tersebut dikatakan salah dan lalai dalam melakukan pengurusan perseroan sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan.

 

Sebagai contoh, apabila direksi mengambil suatu kebijakan yang dianggapnya tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar, kemudian telah dikonsultasikan dan disetujui dalam RUPS, namun dalam kenyataannya perseroan tetap mengalami kerugian, maka apakah direksi tersebut dapat dituntut dan dimintakan pertanggung jawabanya oleh pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (7) UU PT ?

 

Dalam mengambil suatu kebijakan, apalagi kebijakan tersebut mengandung unsur diskresi (tidak diatur dalam undang-undang atau anggaran dasar), maka jalan terbaik yang dapat dilakukan oleh direksi adalah berkonsultasi dan meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh direksi tersebut telah diketahui oleh pemegang saham serta komisaris.

 

Oleh karena itu, tidak tepat apabila terdapat pemegang saham yang tetap mengajukan gugatan permintaan pertanggung jawaban terhadap direksi dipengadilan akibat kebijakan yang dikeluarkannya sedangkan diketahui pemegang saham telah mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh direksi tersebut diketahui oleh pemegang saham dalam RUPS.

 

Dalam mengambil kebijakan, biasanya terdapat faktor-faktor non-teknis yang diluar kendali direksi yang menyebabkan perseroan mengalami kerugian, sehingga “kesalahan” dan “kelalaian” itu tidak dapat ditujukan kepada direksi. Faktor non-teknis tersebut bisa terjadi karena faktor politik, ekonomi yang menurun, hukum serta faktor-faktor lainnya diluar penalaran yang wajar.

 

Namun, dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT memberikan kesempatan kepada direksi untuk membuktikan kebijakan yang dilakukannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan kerugian yang dialami perseroan bukan karena kesalahan dan kelalaiannya, maka direksi tidak dapat dipersalahkan. Oleh karena itu, direksi wajib membuktikan:

  1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan, silahkan hubungi kantor kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp :  +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

(ILS Law Firm)

(Visited 3 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *