Pengajuan PKPU oleh Debitur Dalam Perkara Kepailitan

Pengajuan PKPU oleh Debitur Dalam Perkara Kepailitan

Salah satu cara debitur agar terhindar dari ancaman kepailitan dan likuidasi yang diajukan oleh kreditur adalah dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Artinya, apabila terdapat permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur terhadap debiturnya di Pengadilan Niaga, maka debitur yang dimohonkan pailit dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan maksud untuk mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur.

 

SYARAT DEBITUR MENGAJUKAN PKPU

Dalam Pasal 222 UU K-PKPU dijelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan PKPU yaitu sebagai berikut:

  1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
  2. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
  3. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

 

Dari uraian Pasal 222 ayat (1) U K-PKPU diatas maka dapat disimpulkan yang dapat mengajukan PKPU adalah debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur. Selain itu, dalam ayat (2) juga disebutkan debitur sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Artinya, debitur telah berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Pasal 222 ayat (2) memberikan kemungkinan pula bagi debitur yang memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk dapat mengajukan PKPU. Tegasnya, seorang debitur dapat mengajukan PKPU apabila:

  1. Mempunyai lebih dari satu kreditur; dan
  2. Sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, atau
  3. Memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangngnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

 

PROSEDUR PENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU

Secara Umum Prosedur (mekanisme) mengajukan permohonan PKPU dilakukan di Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam UU K-PKPU yaitu sebagai berikut:

 

Pasal 224:

  1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
  2. Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
  3. Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
  4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
  5. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
  6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Pasal 225:

  1. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1), berikut lampirannya, bila ada, harus disediakan di K,epaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
  2. Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
  3. Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
  4. Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.
  5. Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama.

Pasal 226:

  1. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.
  2. Apabila pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh Debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.

 

Pasal 227:

Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) diselenggarakan.

 

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan berkaitan permohonan kepailitan atau PKPU di Pengadilan Niaga, silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp : +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

(Law Firm)

 

 

(Visited 22 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *