Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata: Alasan & Prosedur

Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa atas putusan perdata yang telah inkracht. Pelajari syarat, alasan, dan prosedurnya secara lengkap dalam panduan hukum ini.

Pengertian Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan Indonesia, yang ditujukan kepada Mahkamah Agung. PK hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan tidak lagi dapat diganggu gugat melalui upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi.

Upaya hukum PK tidak dimaksudkan untuk mengulang pemeriksaan perkara, melainkan untuk memperbaiki kekeliruan hukum yang serius atau mengakomodasi bukti baru (novum) yang bersifat menentukan, demi mewujudkan keadilan substantif.

Dasar Hukum Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali diatur dalam:

• Pasal 66–69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
• Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2022

Regulasi tersebut mengatur secara ketat alasan, syarat formil, dan tata cara pengajuan PK sebagai bentuk pengawasan akhir terhadap putusan pengadilan.

Syarat Peninjauan Kembali Perkara Perdata

Beberapa syarat utama untuk mengajukan PK dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. Putusan Sudah Inkracht
   PK hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak lagi dapat diajukan upaya hukum biasa.
2. Pihak yang Berhak Mengajukan
   PK dapat diajukan oleh pihak yang berperkara, ahli warisnya, atau kuasa hukum dengan surat kuasa khusus untuk PK.
3. Batas Waktu
   Permohonan PK harus diajukan dalam waktu 180 hari sejak ditemukannya alasan yang dijadikan dasar pengajuan, seperti novum atau kekhilafan hakim.
4. Dokumen Pendukung Lengkap
   Pemohon wajib melampirkan putusan yang dimohonkan PK, dokumen pendukung, dan bukti novum bila ada.

Alasan Hukum yang Memungkinkan PK Perdata

Alasan pengajuan PK diatur dalam Pasal 67 UU MA, antara lain:

• Adanya Kebohongan atau Bukti Palsu
  Putusan didasarkan pada tipu muslihat pihak lawan atau bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh putusan pidana.
• Ditemukan Bukti Baru (Novum)
  Setelah perkara diputus, ditemukan dokumen penting yang tidak tersedia saat pemeriksaan sebelumnya.
• Putusan Melewati atau Kurang dari Tuntutan
  Hakim mengabulkan lebih dari yang diminta atau tidak memutus semua bagian tuntutan.
• Putusan Bertentangan
  Ada dua putusan berbeda dari pengadilan setingkat terhadap objek dan subjek yang sama.
• Kekhilafan atau Kekeliruan Nyata
  Terdapat kesalahan mendasar dalam pertimbangan atau penerapan hukum oleh majelis hakim sebelumnya.

Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali

Berikut ini tahapan resmi dalam mengajukan PK:

1. Penyusunan Permohonan PK

Permohonan ditulis secara lengkap, memuat:

• Identitas para pihak
• Nomor dan isi ringkas putusan
• Alasan dan dasar hukum pengajuan PK
• Bukti-bukti, termasuk novum jika ada

2. Pengajuan ke Pengadilan Negeri

Permohonan PK diajukan melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama, meskipun putusan telah ditetapkan oleh pengadilan tingkat kasasi.

3. Pemeriksaan Administratif

Setelah permohonan lengkap, pengadilan akan memeriksa kelengkapan formil dan administratif sebelum berkas diserahkan ke Mahkamah Agung.

4. Pemeriksaan oleh Mahkamah Agung

MA akan menilai apakah permohonan memenuhi syarat:

• Bila tidak memenuhi, akan ditolak tanpa diperiksa substansinya
• Bila memenuhi, akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan materiil

5. Putusan PK

Putusan Mahkamah Agung dapat berupa:

• Menolak PK dan menguatkan putusan sebelumnya
• Menerima PK, membatalkan putusan, dan menetapkan putusan baru
• Tidak dapat diterima, bila tidak memenuhi syarat administratif

Pentingnya Bantuan Pengacara dalam PK Perdata

Mengajukan PK adalah proses hukum yang sangat teknis dan berisiko. Banyak permohonan PK ditolak karena kesalahan prosedural, bukti yang tidak valid, atau argumentasi yang lemah.

Manfaat menggunakan jasa pengacara profesional:

• Analisis hukum terhadap peluang PK
• Penyusunan memori PK secara sistematis dan argumentatif
• Pendampingan administratif di pengadilan
• Penyusunan kontra memori PK bila Anda menjadi termohon

ILS Law Firm menyediakan jasa hukum lengkap untuk mendampingi proses PK secara efektif dan efisien.

Biaya Jasa Hukum Pengajuan PK

Biaya jasa pengacara untuk Peninjauan Kembali bervariasi berdasarkan:

• Kompleksitas perkara
• Banyaknya dokumen yang harus dianalisis
• Apakah termasuk novum atau hanya kekhilafan
• Tenggat waktu pengerjaan

Sebagai gambaran, biaya jasa hukum ILS Law Firm untuk PK dimulai dari Rp20.000.000, sudah termasuk konsultasi hukum, penyusunan memori PK, dan koordinasi dengan pengadilan.

Komitmen ILS Law Firm dalam Proses PK Perdata

1. Tim litigasi memiliki menangani PK perdata, PHI, dan TUN
2. Penyusunan dokumen hukum sesuai standar Mahkamah Agung
3. Pelayanan cepat, tepat waktu, dan komunikatif
4. Biaya transparan dan kompetitif
5. Pendekatan strategis untuk meningkatkan peluang diterimanya PK

Kami percaya bahwa setiap permohonan PK harus ditangani secara cermat, berbasis bukti yang kuat, dan disusun oleh ahli hukum yang memahami teknis pengadilan.

Konsultasi Pengajuan Peninjauan Kembali – ILS Law Firm

Apakah Anda merasa putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap merugikan dan tidak adil? Atau menghadapi PK dari pihak lawan?

ILS Law Firm siap memberikan pendampingan menyeluruh untuk proses Peninjauan Kembali, mulai dari analisis awal, penyusunan memori, hingga mewakili Anda dalam pengurusan berkas di pengadilan.

📞 Telepon / WhatsApp: 0813-9981-4209
📧 Email: info@ilslawfirm.co.id

Jangan biarkan kekeliruan hukum bertahan. Hubungi kami sekarang dan lindungi hak hukum Anda dengan strategi PK yang tepat dan profesional.