10 April 2025

Peran Pengacara dalam Proses Kepailitan dan PKPU

Emir Dhia Isad, SH

Konsultan Hukum ILS Law Firm

Dalam dunia bisnis, risiko gagal bayar atau utang macet merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Ketika kondisi keuangan perusahaan atau individu sudah tidak dapat dipulihkan secara internal, jalur hukum seperti PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) atau kepailitan menjadi pilihan terakhir. Namun, proses hukum ini bukanlah hal sederhana. Di sinilah peran pengacara kepailitan menjadi sangat krusial.

Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai peran penting pengacara kepailitan dalam proses PKPU dan kepailitan, termasuk alasan mengapa pendampingan hukum sangat dibutuhkan, manfaat konkret yang diperoleh klien, serta bagaimana pengacara dapat melindungi hak dan kepentingan hukum pihak yang terlibat.

Daftar Isi show

Sekilas Tentang PKPU dan Kepailitan

Sebelum masuk ke pembahasan peran pengacara, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu PKPU dan kepailitan menurut hukum Indonesia:

✅ PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Adalah mekanisme hukum yang memungkinkan debitur untuk menunda pembayaran utangnya dan menyusun proposal perdamaian dengan para kreditur.

Dasar hukum:
Pasal 222 – 294 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

✅ Kepailitan

Merupakan kondisi di mana debitur tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo kepada lebih dari satu kreditur, dan diputus oleh Pengadilan Niaga.

Dasar hukum:
Pasal 2 – 221 UU No. 37 Tahun 2004

Mengapa Pengacara Kepailitan Diperlukan?

Berikut alasan mengapa Anda harus mempertimbangkan pengacara kepailitan yang kompeten dalam menghadapi PKPU atau kepailitan:

1. Proses Hukum Kompleks dan Cepat

Proses PKPU dan kepailitan diatur dengan batas waktu ketat.
Tanpa pemahaman prosedural, sangat mudah membuat kesalahan fatal.
Kehilangan satu hari atau satu dokumen bisa berakibat besar.

2. Potensi Risiko Tinggi

Salah langkah dapat mengakibatkan likuidasi aset, kehilangan bisnis, atau gagal menagih piutang.
Kreditur dapat dirugikan jika tidak aktif dalam proses.
Debitur bisa kehilangan peluang restrukturisasi.

3. Perlindungan Hak Hukum

Pengacara akan membantu:

Menganalisis kelayakan pengajuan PKPU atau pailit
Membela kepentingan dalam sidang pengadilan niaga
Menyusun proposal perdamaian
Melindungi aset dari tindakan hukum yang melampaui wewenang

Peran Pengacara dalam Proses PKPU

Jika Anda adalah debitur, pengacara akan:

Menganalisis kondisi keuangan perusahaan
Menyusun strategi PKPU proaktif
Menyusun proposal perdamaian yang realistis
Menegosiasikan kesepakatan dengan para kreditur
Melindungi reputasi perusahaan selama proses berlangsung

Jika Anda adalah kreditur, pengacara akan:

Menilai validitas permohonan PKPU
Menyusun keberatan terhadap proposal perdamaian yang merugikan
Mengajukan renvoi jika tagihan Anda ditolak
Mengawasi tindakan kurator dan debitur selama masa PKPU

Peran Pengacara dalam Proses Kepailitan

Dalam proses kepailitan, pengacara memegang peran strategis, antara lain:

Bagi Debitur:

Menyusun jawaban atau bantahan atas permohonan pailit
Mengajukan kasasi atau PK atas putusan pailit yang tidak sah
Melindungi aset pribadi pemilik jika ada penyalahgunaan bentuk badan hukum
Menangani dugaan tindakan curang yang dituduhkan oleh kreditur atau kurator

Bagi Kreditur:

Mengajukan permohonan pailit
Memastikan tagihan masuk dalam daftar piutang (verifikasi)
Mengajukan keberatan atas daftar pembagian harta pailit
Menempuh upaya hukum seperti actio pauliana terhadap tindakan curang debitur

Pengacara Juga Penting dalam:

✅ Rapat Kreditur

Pengacara akan mewakili dan menyuarakan kepentingan klien dalam:

Verifikasi tagihan
Persetujuan proposal perdamaian
Pembagian hasil likuidasi harta pailit

✅ Penyusunan Proposal Perdamaian

Debitur membutuhkan pengacara untuk merancang skema pembayaran yang logis dan dapat diterima mayoritas kreditur.

✅ Tindakan Hukum Lanjutan

Termasuk:

Kasasi atas putusan pailit (Pasal 11 UU Kepailitan)
Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pailit (Pasal 67–72 UU MA)
Gugatan wanprestasi atau perdata terhadap pihak ketiga
Bantuan audit dan forensik aset

Kapan Harus Menghubungi Pengacara Kepailitan?

Idealnya, sebelum permohonan PKPU atau pailit diajukan. Semakin dini keterlibatan pengacara, semakin luas ruang untuk merancang strategi penyelamatan atau penagihan yang efektif.

Keuntungan Menggunakan Jasa ILS Law Firm

Sebagai firma hukum yang berpengalaman menangani perkara kepailitan dan PKPU, ILS Law Firm menawarkan:

Tim khusus bidang kepailitan dan restrukturisasi
Pendekatan strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan klien
Reputasi baik di Pengadilan Niaga
Keahlian dalam negosiasi, litigasi, dan dokumentasi hukum

Kesimpulan

Menghadapi proses PKPU atau kepailitan tanpa pengacara sama halnya seperti berjalan di ladang ranjau tanpa peta. Hukum kepailitan adalah ranah yang teknis, penuh risiko, dan menyangkut harta serta kelangsungan bisnis.

Oleh karena itu, peran pengacara kepailitan sangat penting dalam memastikan hak-hak Anda terlindungi, risiko diminimalkan, dan hasil terbaik dapat dicapai—baik sebagai debitur maupun kreditur.