Pihak Yang Berhak Mengajukan Gugatan Pailit Ke Pengadilan Niaga

Pihak Yang Berhak Mengajukan Gugatan Pailit Ke Pengadilan Niaga

Dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU K-PKPU”) disebutkan beberapa pihak yang berhak mengajukan permohonan kepalititan di Pengadilan Niaga, yaitu:

 

1. KREDITUR

Pada dasarnya kreditur memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepailitan di Pengadilan Niaga sepanjang memenuhi persyaratan, yaitu:

  1. Debitur memiliki 2 (dua) kreditur atau lebih;
  2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang kepada salah satu kreditur;
  3. Utang yang tidak dibayar lunas oleh debitur harus jatuh tempo dan dapat ditagih.

 

2. DEBITUR SENDIRI

Tidak hanya kreditur yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepailitan, namun Debitur atas permohonan sendiri dapat mengajukan permohonan mempailitkan perusahaanya sendiri ke Pengadilan Niaga.

Dalam praktek, debitur yang mengajukan permohonan untuk mempailitkan sendiri dirinya adalah debitur yang benar-benar sudah tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Selain itu, keuntungan yang didapatkan dari usahanya tidak sebanding dengan banyaknya pengeluaran yang harus dikeluarkan perusahaaan yang ujungnya perusahaan mengalami kerugian. Kemudian, perusahaan sulit mendapatkan tambahan modal untuk memperbaiki jalannya perusahaan, sehingga jalan satu-satunya yang terbaik adalah debitur atas permohonan sendiri mempailitkan dirinya ke Pengadilan Niaga.

Debitur yang mengajukan mempailitkan dirinya sendiri tetap harus memenuhi persyaratan, yaitu:

  1. Debitur memiliki 2 (dua) kreditur atau lebih;
  2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang kepada salah satu kreditur;
  3. Utang yang tidak dibayar lunas oleh debitur harus jatuh tempo dan dapat ditagih.

 

3. KEJAKSAAN AGUNG

Permohonan kepailitan terdapat debitur dapat juga diajukan oleh Kejaksaan dengan alasan “Kepentingan Umum.”

 

Kejaksaan yang mengajukan permohonan kepailitan terdapat debitur demi kepetingan umum tetap harus memenuhi persyaratan, yaitu:

  1. Debitur memiliki 2 (dua) kreditur atau lebih;
  2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang kepada salah satu kreditur;
  3. Utang yang tidak dibayar lunas oleh debitur harus jatuh tempo dan dapat ditagih.

 

Adapun yang dimaksud dengan alasah “Kepentingan Umum” adalah:

  1. Debitor melarikan diri;
  2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
  3. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
  4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
  5. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
  6. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

 

Sedangkan tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.

 

4. BANK INDONESIA

Apabila Debitur-nya adalah “Bank”, maka permohonan kepailitan hanya dapat diajukan oleh “Bank Indonesia”.

 

Untuk megetahui pengertian bank  dapat dilihat dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.  Selain itu, dapat juga dilihat dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.

 

Terdapat beberapa jenis perbankan yang diketahui seperti:

  1. Bank Konvensional;
  2. Bank Syari’ah;
  3. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR);
  4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

 

Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan.

 

Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai:

  1. Pencabutan izin usaha bank;
  2. Pembubaran badan hukum, dan
  3. Likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

 

5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Apabila Debitur-nya adalah : (1) Perusahaan Efek, (2) Bursa Efek, (3) Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta (4)  Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

 

Permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.

 

Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

 

6. MENTERI KEUANGAN

Apabila Debitor-nya adalah : (1) Perusahaan Asuransi, (2) Perusahaan Reasuransi, (3) Dana Pensiun, atau (4) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh “Menteri Keuangan.”

 

Perusahaan Asuransi & Reasuransi

“Perusahaan Asuransi” adalah “Perusahaan Asuransi jiwa” dan “Perusahaan Asuransi Kerugian.”

 

“Perusahaan Asuransi” dan “Perusahaan Reasuransi” adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

 

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

 

Catatan:

Terdapat pendapat yang mengemukakan yaitu kewenangan permohonan pailit oleh Menteri Keuangan terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syari’ah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syari’ah yang Permohonan Pailitnya berdasarkan UU K-PKPU beralih kepada Otoritas jasa Keunagan (OJK) berdasarkan “UU Perasuransian”.

 

Dana Pensiun

“Dana Pensiun” adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dana Pensiun.

 

Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dana Pensiun, mengingat Dana Pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.

 

BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik

“BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik” adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

 

Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal.

 

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan berkaitan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp :  +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

(ILS Law Firm)

 

(Visited 6 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *