15 April 2025

Prosedur dan Syarat Pengurangan Modal PT: Ini Ketentuan Hukum

Emir Dhia Isad, SH

Konsultan Hukum ILS Law Firm

Pengurangan modal merupakan salah satu tindakan penting dalam pengelolaan Perseroan Terbatas (PT). Dalam kondisi tertentu, pengurangan modal dilakukan untuk menyesuaikan struktur keuangan perusahaan, menutupi kerugian, atau menyesuaikan dengan kebutuhan operasional.

Namun, langkah ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Terdapat aturan hukum ketat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), khususnya di Pasal 44 hingga Pasal 47, yang mengatur prosedur dan syarat sah pengurangan modal.

Artikel ini akan mengulas tuntas tentang pengurangan modal PT, dasar hukumnya, prosedurnya, dan akibat hukum jika dilakukan tanpa mematuhi peraturan.

Daftar Isi show

Dasar Hukum Pengurangan Modal PT

Ketentuan mengenai pengurangan modal diatur dalam:

Pasal 44 s.d. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Berikut kutipan penting dari UU PT:

Pasal 44 ayat (1) UU PT

“Pengurangan modal hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Prosedur Pengurangan Modal PT

Berikut adalah tahapan dan syarat pengurangan modal berdasarkan ketentuan UU PT:

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pengurangan modal hanya bisa dilakukan dengan persetujuan RUPS.
RUPS tersebut harus memenuhi ketentuan kuorum dan suara untuk perubahan anggaran dasar.

2. Pemberitahuan ke Kreditor

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2), perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada seluruh kreditor.
Pemberitahuan ini harus dilakukan dalam waktu paling lambat 7 hari setelah keputusan RUPS.

3. Pengumuman dalam Media

Pasal 44 ayat (3) mewajibkan PT untuk mengumumkan pengurangan modal dalam:
- Satu surat kabar
- Sistem elektronik Kementerian Hukum dan HAM

4. Tenggang Waktu 60 Hari untuk Keberatan Kreditor

Setelah pengumuman, kreditor diberikan waktu 60 hari untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada perseroan.
Jika tidak ada keberatan, maka pengurangan modal bisa dilanjutkan.
Jika ada keberatan dan tidak diselesaikan, maka pengurangan modal tidak dapat dilakukan.

5. Pencatatan Perubahan Anggaran Dasar

Jika prosedur telah dipenuhi dan tidak ada keberatan dari kreditor, maka perubahan modal harus dicatat dalam akta perubahan anggaran dasar dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Alasan Pengurangan Modal yang Umum Dilakukan

Beberapa alasan perusahaan melakukan pengurangan modal:

Untuk menutup kerugian besar yang tercatat dalam neraca keuangan
Penyesuaian struktur modal agar lebih rasional dan efisien
Pengembalian modal kepada pemegang saham
Restrukturisasi keuangan

Akibat Hukum Jika Melanggar Ketentuan Pengurangan Modal

Pengurangan modal yang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan Pasal 44–47 UU PT dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, baik secara perdata maupun administratif:

1. Tindakan Tidak Sah

Jika pengurangan modal dilakukan tanpa RUPS atau tanpa pemberitahuan kreditor, maka tindakan tersebut dapat dianggap tidak sah.

2. Risiko Gugatan dari Kreditor

Kreditor yang merasa dirugikan karena tidak diberi kesempatan mengajukan keberatan dapat menggugat PT secara perdata ke pengadilan.

3. Sanksi Administratif

Jika pengurangan modal tidak dicatat dan disahkan di Kemenkumham, maka perubahan modal tidak memiliki kekuatan hukum, dan PT bisa dikenai sanksi administratif.

4. Tanggung Jawab Direksi

Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila tindakan tersebut merugikan pihak ketiga atau dilakukan dengan melanggar hukum dan anggaran dasar.