Prosedur PHK Atas Dasar Inisiatif Pekerja/ Buruh

Prosedur PHK Atas Dasar Inisiatif Pekerja/ Buruh

Pada dasarnya PHK dapat berasal dari inisiatif dari dari pekerja/buruh. Terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh untuk melakukan PHK berdasarkan inisiatifnya sendiri, yaitu: pertama, dengan mengajukan permintaan pengunduran diri dan kedua, permohonan kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

 

1. Prosedur PHK Karena Permintaan Pengunduran Diri

Pasal 162 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan:

  1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

 

Prosedur lebih rinci dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.

 

2. Prosedur PHK karena permohonan kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 169 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menjelaskan Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

  1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
  2. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Tdak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
  4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
  5. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
  6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

 

Adapun prosedur PHK di Pengadilan Hubungan Industrial dimulai dari bipartit, kemudian dilanjutkan dengan tripartite (konsoliasi, arbitrase atau mediasi). Apabila terdapat keberatan, maka barulah dapat diajukan ke Pengadilan.

 

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan terkait PHK, silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp : +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

(ILS Law Firm)

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *