Rapat Kreditur Dalam Perkara Kepailitan

Rapat Kreditur Dalam Perkara Kepailitan

Dalam UU K-PKPU dikenal istilah “Rapat Kreditur” yang dilakukan setelah debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Adapun hal-hal penting berkaitan dengan “Rapat Kreditur” yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:

 

1. Rapat Kreditur dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Wajib Dihadiri Kurator

Dalam Pasal 85 UU K-PKPU disebutkan dalam Rapat Kreditur,  Hakim Pengawas bertindak sebagai Hakim Ketua. Sedangkan Kurator wajib hadir dalam rapat kreditur tersebut.

 

2. Hakim Pengawas Penentu Kapan Rapat Kreditur Pertama Dimulai

Dalam Pasal 86 UU K-PKPU disebutkan :

  1. Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan.
  2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat Kreditor pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

 

3. Rapat Kreditur Dapat Dilaksanakan Hakim Pengawas Apabila Dianggap Perlu atau Atas Permintaan Panitia Kreditur atau Kreditur

Dalam Pasal 90 UU K-PKPU mengatur mengenai pelaksanaan rapat kreditur atas dasar inisiatif hakim pengawas apabila dianggap perlu atau inisiatif permintaan Panitia Kreditur atau Kreditur sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur di dalam undang-undang.

 

Pasal 90:

  1. Rapat Kreditor wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
  2. Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat apabila dianggap perlu atau atas permintaan:
    1. Panitia kreditor; atau
    2. Paling sedikit 5 (lima) Kreditor yang mewakili 1/5 (satu perlima) bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat.
  3. Hakim Pengawas wajib menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
  4. Kurator memanggil semua Kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4).
  5. Panggilan dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan dalam surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat acara yang akan dibicarakan dalam rapat.
  6. Hakim Pengawas harus menetapkan tenggang waktu antara hari pemanggilan dan hari rapat.

 

4. Para Kreditur Yang Memiliki Hak Suara Dalam Rapat Kreditur

Pasal 88 UU K-PKPU menyebutkan Kreditur yang mempunyai hak suara yaitu :

  1. Kreditur yang diakui;
  2. Kreditur yang diterima dengan syarat; dan
  3. Pembawa suatu piutang

Pada dasarnya Kreditur yang memiliki hak suara tersebut dapat diwakilkan oleh seorang kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya dalam rapat kreditur. Namun  sebelum kreditur atau kuasanya  memberikan hak suara tersebut, maka perlu memperhatikan terkait “tata cara pemberitahuan-nya” sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU K-PKPU yaitu:

“ Kreditor yang telah memberitahukan kepada Kurator, bahwa untuk kepailitan tersebut telah mengangkat seorang kuasa atau yang pada suatu rapat telah mewakilkan kepada orang lain maka semua panggilan dan pemberitahuan wajib ditujukan kepada kuasa tersebut, kecuali apabila Kreditor meminta kepada Kurator untuk mengirimkan panggilan dan pemberitahuan itu kepada Kreditor sendiri atau seorang kuasa lain.”

 

5. Jumlah Kuorum Pengambilan Keputusan Yang Sah Dalam Rapat Kreditur

Dalam Pasal 87 UU K-PKPU mengatur mengenai berapa jumlah persentase suara yang harus dikeluarkan oleh kreditur dalam mengambil keputusan yang sah  dalam suatu Rapat Kreditur, yaitu sebagai berikut:

  1. Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini, segala putusan rapat Kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh Kreditor dan/atau kuasa Kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan.
  2. Dalam hal Kreditor menghadiri rapat Kreditor dan tidak menggunakan hak suara, hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan jumlah hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  4. Pengalihan piutang yang dilakukan dengan cara pemecahan piutang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak melahirkan hak suara bagi kreditor baru.
  5. Dalam hal pengalihan dilakukan secara keseluruhan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Kreditor penerima pengalihan memperoleh hak suara Kreditor yang mengalihkan

 

Dalam Pasal 87 ayat 3 diatas disebutkan ketentuan mengenai hak suara kreditur dalam Rapat Kreditur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Adapun Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud adalah PP No. 80 Tahun 1998 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur.

Pasal 2: 

  • Setiap kreditur yang mempunyai jumlah piutang sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupaiah) berhak mengeluarkan satu suara.
  • Dalam hal kreditur mempunyai piutang lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka untuk setiap kelipatan Rp. 10.000.000 (sepuyluh juta rupiah) kreditur berhak memperoleh satu suara tambahan.
  • Dalam hal terdapat sisa dari kelipatan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditentukan sebagai berikut :
  1. apabila sisa kelipatan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sisa ini tidak diperhitungkan mendapat suara tambahan;
  2. apabila sisa kelipatan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau lebih, sisa ini diperhitungkan untuk mendapat satu suara.

 

Pasal 3:

Dalam hal piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 nilainya tidak dapat ditetapkan secara pasti, atau ditentukan dalam valuta asing atau tidak ditetapkan dalam bentuk mata uang, maka piutang tersebut harus ditetapkan dalam mata uang Rupiah yang dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.

 

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan berkaitan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp : +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

Resa IS

(ILS Law Firm)

 

(Visited 12 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *