13 April 2025

Resiko Hukum Pengalihan Saham Diam-Diam di PT Tertutup

Muh. Aidil Akbar, S.H.

Lawyer ILS Law Firm

Pengalihan saham merupakan proses penting dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT), terutama dalam konteks perubahan kepemilikan dan struktur internal perusahaan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pengalihan saham diam-diam yang tidak melalui prosedur yang benar, khususnya di PT tertutup.

Pengalihan saham tanpa pemberitahuan kepada direksi, tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau tanpa pencatatan resmi di Daftar Pemegang Saham (DPS) dapat menimbulkan konflik dan risiko hukum serius, baik bagi pemegang saham lama, pemegang saham baru, maupun perusahaan itu sendiri.

Artikel ini akan mengulas secara komprehensif resiko hukum pengalihan saham diam-diam di PT tertutup, termasuk dasar hukumnya, pasal-pasal yang mengaturnya, serta sanksi hukum dan cara menghindarinya.

Daftar Isi show

Pengertian PT Tertutup dan Ketentuan Pengalihan Saham

Apa Itu PT Tertutup?

PT tertutup adalah perseroan terbatas yang sahamnya tidak diperdagangkan di pasar modal dan biasanya dimiliki oleh individu, keluarga, atau kelompok terbatas. Setiap perubahan kepemilikan saham dalam PT tertutup harus mengikuti prosedur internal yang telah disepakati dalam Anggaran Dasar (AD).

Dasar Hukum Pengalihan Saham di PT

Pengalihan saham diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
Anggaran Dasar PT

Beberapa pasal penting yang perlu diperhatikan:

Pasal 60 ayat (1) UU PT:

“Pengalihan hak atas saham dalam Perseroan dapat dibatasi oleh Anggaran Dasar Perseroan.”

Pasal 52 ayat (1) UU PT:

“Saham dikeluarkan atas nama dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk dimasukkan dalam daftar pemegang saham.”

Pasal 56 ayat (2) UU PT:

“Setiap pengalihan hak atas saham berlaku efektif terhadap Perseroan dan pihak ketiga setelah dicatat dalam daftar pemegang saham.”

Ciri-Ciri Pengalihan Saham Diam-Diam

Tidak dilakukan di hadapan notaris
Tidak ada persetujuan RUPS (jika disyaratkan dalam AD)
Tidak dicatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS)
Tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (AHU Online)
Tidak diberitahukan kepada direksi atau pemegang saham lainnya

Risiko Hukum bagi Pihak yang Melakukan Pengalihan Saham Diam-Diam

1. Transaksi Tidak Berlaku Secara Hukum

Sesuai Pasal 56 UU PT, pengalihan saham tidak sah terhadap pihak ketiga maupun perseroan jika tidak dicatatkan dalam DPS. Artinya, pemegang saham baru tidak diakui secara hukum.

2. Dibatalkan oleh Pengadilan

Jika pengalihan dilakukan tanpa memenuhi syarat formal (misalnya persetujuan RUPS), maka pengalihan saham dapat digugat dan dibatalkan di pengadilan.

Pasal 1337 KUH Perdata:

“Sebab perjanjian yang terlarang adalah yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.”

3. Hak Suara dan Dividen Hilang

Pemegang saham yang memperoleh saham secara tidak sah:

Tidak dapat menggunakan hak suara dalam RUPS
Tidak berhak atas dividen
Tidak dapat mengajukan gugatan sebagai pemegang saham sah

4. Potensi Sengketa Internal

Pengalihan saham secara diam-diam sering memicu:

Konflik antara pemegang saham baru dan lama
Ketidakjelasan struktur kepemilikan
Terhambatnya keputusan strategis dalam RUPS
Penurunan kepercayaan antar pemilik perusahaan

5. Tidak Diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM

Setiap perubahan struktur kepemilikan saham yang tidak dilaporkan melalui sistem AHU Kemenkumham tidak akan diakui secara administratif.

Akibatnya:

Perusahaan tidak bisa mengubah akta
Legalitas struktur pemegang saham menjadi tidak jelas
Investor atau pihak ketiga tidak percaya untuk bekerjasama

6. Risiko Pidana Jika Ada Unsur Pemalsuan

Jika pengalihan saham diam-diam disertai:

Pemalsuan dokumen
Pemalsuan tanda tangan
Penyalahgunaan surat kuasa

Maka pelaku bisa dijerat pidana dengan Pasal 263 dan 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen, dengan ancaman hukuman hingga 6–8 tahun penjara.

Studi Kasus

Kasus: Pemegang saham A mengalihkan sahamnya kepada pihak ketiga tanpa melalui RUPS dan tidak mencatatkannya ke DPS maupun AHU. Ketika pemegang saham baru mengklaim hak suara dalam RUPS, pemegang saham lainnya menolak dan menggugat ke pengadilan.

Putusan: Pengadilan menyatakan pengalihan tersebut tidak sah karena tidak sesuai AD dan tidak tercatat secara resmi.

Langkah Pencegahan: Hindari Pengalihan Saham Diam-Diam

Periksa Anggaran Dasar Perseroan.
Lakukan penawaran ke pemegang saham lain jika diwajibkan.
Selenggarakan RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
Gunakan jasa notaris untuk membuat akta pengalihan.
Lakukan pencatatan di DPS dan ajukan perubahan ke AHU Kemenkumham.
Gunakan jasa pengacara untuk memastikan kepatuhan hukum.

Peran ILS Law Firm dalam Proses Pengalihan Saham

ILS Law Firm dapat membantu Anda dalam:

Menyusun dan meninjau Anggaran Dasar
Menyusun perjanjian pengalihan saham secara sah
Menangani proses RUPS
Mengurus akta pengalihan dan pelaporan ke Kemenkumham
Menangani sengketa hukum atas saham

Kesimpulan

Pengalihan saham secara diam-diam di PT tertutup sangat berisiko secara hukum. Tanpa prosedur yang sah dan pencatatan resmi, pengalihan tersebut bisa dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan.

Untuk menghindari konflik dan menjaga validitas hukum, setiap pengalihan saham harus melalui mekanisme formal, sesuai UU PT dan Anggaran Dasar perseroan.