Syarat dan Prosedur Peleburan (Konsolidasi) Perseroan Terbatas

Syarat dan Prosedur Peleburan (Konsolidasi) Perseroan Terbatas

PENGERTIAN PELEBURAN (KONSOLIDASI)

Pasal 1 angka 10 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) menyebutkan Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

 

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 1998 menyebutkan Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.

 

Adapun Pasal 1 ayat 2 PP No. 57 Tahun 2010 menyebutkan Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

 

Apabila mecermati ketentuan diatas, maka UU PT dan PP No. 27 Tahun 1998 lebih menekankan pengertian peleburan kepada suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan, PP No. 57 Tahun 2007 lebih menekankan peleburan kepada Badan Usaha yang tidak harus berbentuk Perseroan Terbatas, namun juga dapat badan usaha lainnya yang tidak berbadan hukum.

 

PROSEDUR/ TATA CARA PELEBURAN

UU PT dan PP No. 27 Tahun 1998 menekankan bahwa sebelum suatu perseroan akan melakukan perbuatan hukum “peleburan”, maka hal yang paling pertama yang perlu diperhatikan  adalah memperhatikan kepentingan-kepentingan stakeholder yang terkena dampak perbuatan hukum peleburan tersebut. Hal ini dianggap wajar, mengingat apabila terdapat keberatan-keberatan yang dilakukan oleh stakeholder, maka tidak menuntup kemungkinan perbuatan hukum peleburan digugat dan dibatalkan melalui mekanisme pengadilan.

 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
  2. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
  3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

 

Dalam praktek, untuk menghindari hal-hal yang merugikan perseroan dalam melakukan perbuatan hukum peleburan, maka perseroan terlebih dahulu baiknya melakukan  Legal Due Diligence/LDD dengan tujuan memeriksa dan melihat apakah proses peleburan telah benar serta tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.

 

Sesuai dengan UU PT, maka terdapat prosedur yang perlu diikuti untuk melakukan perbuatan hukum peleburan, yaitu:

 

1. Direksi Menyusun Rancangan Peleburan

Dalam Pasal 123 Jo. Pasal 124 UU PT disebutkan direksi Perseroan yang akan melakukan peleburan wajib menyusun rancangan peleburan.

 

Pasal 123 : 

“Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan.”

 

Pasal 124 :

“ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan yang akan meleburkan diri.”

 

2. Meminta Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Persetujuan RUPS terkait dengan perbuatan hukum peleburan diputuskan melalui musyawarah mufakat. Namun apabila tidak mencapai kata sepakat dalam musyawarah mufakat tersebut, persetujuan RUPS dilakukan dengan memperhatikan Pasal 89 UU PT, yaitu:

  1. RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
  2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
  3. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

 

3. Mengumumkan Ringkasan Rancangan Peleburan

Dalam Pasal 127 ayat (1) dan (2) disebutkan direksi perseroan yang akan melakukan peleburan wajib mengumumkan ringkasan rancangan peleburannya-nya paling sedikit dalam 1(satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan peleburan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

 

Pengumuman ringkasan rancangan peleburan tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan peleburan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

 

4. Hak Kreditur Untuk Mengajukan Keberatan Terkait Perbuatan Hukum Peleburan

Kreditur merupakan pihak yang diberikan hak oleh UU PT untuk mengajukan keberatan akibat tindakan hukum peleburan yang dilakukan oleh perseroan. Artinya, apabila masih terdapat tagihan terhadap perseroan, maka alangkah baiknya perseroan sebagai debitur menyelesaikan persoalan tagihan tersebut bersama kreditur, Sebab  apabila tidak dilakukan, kreditur dapat menjadi pihak di pengadilan untuk meminta proses merger dihentikan sementara sampai dengan tagihan dari kreditur dibayarkan.

 

Adapun aturan mengenai hak kreditur untuk mengajukan keberatan terhadap perbuatan hukum peleburan yang dilakukan perseroan diatur dalam Pasal 127 ayat (4) s/d ayat (7) UU PT, yaitu:

  1. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.
  2. pabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
  3. Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.
  4. Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.

 

5. Membuat Akta Merger di Notaris

Pasal 128 UU PT menyebutkan Rancangan peleburan yang telah disetujui oleh RUPS selanjutnya dituangkan dalam akta peleburan  yang dibuat di hadapan Notaris dengan Bahasa Indonesia.

 

Akta peleburan yang dibuat hadapan notaris tersebut menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan.

 

6. Salinan Akta Pelebulan Dilampirkan Pada Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Usaha Perseroan Hasil Peleburan

Pasal 130 UU PT disebutkan salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan.

 

7. Kewajiban Direksi Mengumumkan Merger di Surat Kabar

Pasal  133 UU PT menyebutkan Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.

 

8. Kewajiban Memberitahukan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Dalam Pasal 29 ayat (1) UU 5 Tahun 1999 Jo. PP No. 57 Tahun 2010 disebutkan perseroan yang melakukan peleburan diwajibkan untuk memberitahukan (melapor) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk dinilai apakah perbuatan hukum peleburan yang dilakukan terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

 

Adapun jangka waktu pemberitahuan (pelaporan) yang dilakukan oleh perseroan adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis peleburan tersebut.

 

Perseroan yang wajib memberitahu KPPU adalah perseroan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, yaitu:

  1. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
  2. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah.
  3. Sedangkan bagi perseroan di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

 

AKIBAT HUKUM PELEBURAN PERSEROAN

Dalam Pasal 122 UU PT menyebutkan terkait akibat hukum dari tindakan merger suatu perseroan yaitu:

  1. Peleburan mengakibatkan Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
  2. Berakhirnya Perseroan karena peleburan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.
  3. Dalam hal berakhirnya perseroan karena marger, maka :
  4. Aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;
  5. Pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan
  6. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

 

 

HAL-HAL YANG DILARANG DALAM PELEBURAN

Pada dasarnya perbuatan peleburan yang dilakukan perseroan adalah sesuatu yang legal (sah menurut hukum) karena dilindungi oleh UU PT. Namun, apabila perbuatan peleburan yang dilakukan perseroan menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, maka dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi denda atau pidana penjara.

 

Dugaan praktek monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat yang dapat dilakukan perseroan yang melakukan merger adalah :

  1. Perjanjian yang dilarang;
  2. Kegiatan yang dilarang; dan/atau
  3. Penyalahgunaan posisi yang dominan.

 

Larangan-larangan terhadap perbuatan merger yang dilakukan perseroan menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat serta jenis sanksi yang dapat dikenakan diatur dalam:

  1. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
  2. PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan mengenai peleburan (konsolidasi) dalam Perseroan Terbatas (PT), silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp :  +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

(ILS Law Firm)

(Visited 3 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *