Syarat Mengajukan Gugatan Pailit Terhadap Debitur ke Pengadilan Niaga

Syarat Mengajukan Gugatan Pailit Terhadap Debitur ke Pengadilan Niaga

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU K-PKPU”) disebutkan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

 

Pasal 2 ayat (1) diatas dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Kreditur (ber-piutang) utuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap Debitur (ber-utang), yaitu:

 

I. DEBITUR HARUS MEMILIKI DUA KREDITUR ATAU LEBIH

Syarat pertama yang harus dipenuhi oleh kreditur untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur adalah memiliki 2 (dua) kreditur atau lebih. Syarat yang mengharuskan adanya 2 (dua) kreditur atau lebih ini dikenal dengan istilah “concursus credirum”.

 

Terdapat pendapat yang mengemukakan bahwa apabila debitur hanya memiliki 1 (satu) kreditur yang mengajukan gugatan kepailitan, maka harta kekayaan debitur yang menurut Pasal 1131 KUHPerdata merupakan jaminan utang-nya tidak perlu diatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaannya. Sudah pasti seluruh hasil penjualan harta kekyaan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi kreditur satu-satunya itu. Tidak aka nada ketentuan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitur karena hanya ada satu orang kreditur.

 

Timbul beberapa pertanyaan, yaitu:

 

Siapa yang berhak disebut sebagai kreditur ?

Dalam UU K-PKPU disebutkan terdapat beberapa pihak yang berhak mengajukan gugatan kepailitan ke Pengadilan yang salah satunya adalah “kreditur.”

 

Menurut Pasal 1 angka 2 UU K-PKPU, Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

 

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU, Kreditur yang berhak mengajukan permohonan kepailitan adalah :

  1. Kreditur konkuren,
  2. Kreditur Preferen, dan
  3. Kreditur Separatis.

 

Apakah ke-2 (dua) Kreditur Wajib Bersama-sama Mengajukan Gugatan Kepalitan ?

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU disebutkan dibagian akhir bahwa “, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”  Artinya, untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap seorang debitur, kreditur tidak harus bersama-sama kreditur lainnya. Namun, apabila hanya 1 (satu) kreditur yang mengajukan permohonan, maka kreditur tersebut tetap wajib membuktikan debitur memiliki 2 (dua) kreditur.

 

Perlukan Kreditur membuktikan memiliki 2 (dua) Kreditur atau Lebih ?

UU K-PKPU tidak menjelaskan kreditur wajib membuktikan memiliki 2 (dua) kreditur atau lebih. Demikian juga sebaliknya, UU K-PKPU tidak menjelaskan debitur wajib membuktikan tidak memiliki 2 (dua) kreditur atau lebih. Namun, dikarenakan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Niaga mengharuskan pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, maka Kreditur yang mengajukan permohonan pailit wajib membuktikan memiliki 2 (dua) kreditur atau lebih.

 

II. DEBITUR TIDAK MEMBAYAR LUNAS SEDIKITNYA SATU UTANG KEPADA SALAH SATU KREDITUR

Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh kreditur untuk mengajukan permohonan kepailitan adalah debitur wajib memiliki hutang kepada kreditur yang dimana belum dibayar lunas oleh debitur kepada salah satu kreditur.

 

Dengan demikian, kreditur hanya cukup membuktikan debitur memiliki hutang yang belum dibayar lunas kepada salah 1 (satu) kreditur, walaupun di dalam permohonan  kepailitan kreditur memiliki kewajiban membuktikan debitur memiliki 2 (dua) kreditur.

 

III. UTANG YANG TIDAK DIBAYAR LUNAS OLEH DEBITUR HARUS JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

Syarat ketiga yang harus dipenuhi adalah utang yang tidak dibayar lunas oleh debitur harus “jatuh waktu/tempo” dan “dapat ditagih”.

 

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU menguraikan yang dimaksud dengan “utang jatuh tempo dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu/tempo, baik itu karena telah diperjanjian, karena percepatan waktu penagihan sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

 

Timbul suatu pertanyaan, yaitu:

 

Apakah kreditur juga memiliki kewajiban untuk membuktikan debitur dalam keadaan insolvensi ?

 

Insolvensi adalah keadaan dimana debitur benar-benar tidak mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya (not able to repay his debt) dikarenakan tidak memiliki dana yang cukup untuk melunasi seluruh hutangnya kepada kreditur.

 

Apabila dikaitan dengan UU K-PKPU, maka tidak terdapat syarat yang mengharuskan debitur dalam keadaan “insolvensi” barulah kreditur memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan.

 

Dalam praktek, seperti yang terjadi sebagaimana Putusan PN Jakarta Pusat No. 10/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 13 Juni 2002 yang menyatakan PT AJMI pailit, sedangkan diketahui PT AJMI ketika dipailitkan masih memiliki keadaan keuangan yang baik dengan asset senilai Rp. 1,3 Trilyun dan 400 ribu pemegang polish. Adapun alasan pengajukan permohonan pailitnya adalah tidak membayar deviden keuntungan perusahaan tahun 1998.

 

Dengan demikian, walapun keadaan perusahaan masih sehat dan tidak dalam insolvensi, terhadap perusahaan tersebut dapat dimohonkan pailit ke Pengadilan Niaga.

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan berkaitan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp :  +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

(ILS Law Firm)

(Visited 4 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *